Connect with us

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi LPMI Bahas Potensi Kerjasama dan Kegiatan Eksplorasi Budaya

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tekankan Efisiensi dan Fokus Program Prioritas

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

BACA JUGA  Target Akhir November, APBD 2025 Baru Dibahas Pekan Depan

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Lanjutkan Safari Ramadan ke Wilayah Kepulauan, Sambangi Warga Barrang Lompo

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Setelah menuntaskan rangkaian Safari Ramadan dengan salat Tarawih bersama di 14 kecamatan wilayah daratan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan melanjutkan road show Ramadan dengan menyapa warga di wilayah kepulauan.

Kunjungan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2026, dengan lokasi kegiatan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nisman Mungkasa, mengatakan kunjungan Wali Kota bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar ke wilayah kepulauan merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemkot Makassar yang sebelumnya telah menyasar wilayah daratan.

“Setelah Safari Ramadan di 14 kecamatan daratan selesai, rencananya Pak Wali Kota akan melanjutkan kegiatan di wilayah kepulauan, tepatnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang,” kata Nisman, Senin (16/3/2026).

BACA JUGA  Target Akhir November, APBD 2025 Baru Dibahas Pekan Depan

Selain bersilaturahmi dengan masyarakat pulau, Pemerintah Kota Makassar juga akan menghadirkan program pasar murah untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Ini juga dirangkaikan dengan kegiatan pasar murah bagi warga di pulau. Ada beberapa agenda, termasuk pemberian bantuan sembako serta pangan murah,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar tidak hanya menyapa warga, tetapi juga dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama.

“Pak Wali Kota rencananya akan ke sana pada tanggal 18 Maret. Di sana akan ada penyerahan bantuan kepada warga sekaligus buka puasa bersama dengan masyarakat di Pulau Barrang Lompo,” tuturnya.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi LPMI Bahas Potensi Kerjasama dan Kegiatan Eksplorasi Budaya

Ia menambahkan, bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat merupakan bagian dari program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan secara gratis selama dua bulan kepada warga yang telah terdata.

Penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya warga pada kategori desil satu hingga empat atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Bantuan ini merupakan bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan selama dua bulan kepada warga yang datanya sudah masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi yang menerima adalah masyarakat dari desil satu sampai empat,” jelas Nisman.

Menurutnya, daftar penerima bantuan tersebut telah tersedia dalam sistem aplikasi yang dapat diakses oleh operator di tingkat kelurahan dan pihak Bulog untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

BACA JUGA  Anggota KIM Asal Sulteng dan Jogja Sebut War Room Makassar Layak Jadi Percontohan

“Nama-nama penerimanya sudah ada di sistem. Operator kelurahan yang mengakses datanya melalui aplikasi. Hanya saja untuk rincian lengkapnya dari Bulog,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending