Connect with us

Pemkot Makassar

Besok, Appi Lantik Pejabat Pemkot Makassar Hasil Job Fit Eselon ll

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengagendakan pelantikan hasil Job Fit Pemkot Makassar untuk eselon ll di lingkup Pemkot Makassar pada besok, Senin, 16 Juni 2025.

Kata Appi, pelantikan sudah bisa dilakukan karena telah mendapat izin dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri)

“Besok, yang sudah sda Izinnya insyallah besok akan dilantik, mungkin sore,” ujarnya di Monumen Mandala, Minggu, 15 Juni 2025.

Sebelumnya beredar, sekira 54 orang nama nama pejabat eselon ll dan lll yang akan dilantik, ada juga beredar 120 daftar nama-nama pejabat yang akan dimutasi.

“Kurang lebih, tapi kita nanti lihat saya mau lihat ada beberapa hal yang mau kita perhatikan. Teknisnya di Pak Sekda,” ucap Appi

Menanggapi daftar nama-nama yang telah beredar di publik, Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa ada informasi yang benar namun juga terdapat kekeliruan dalam posisi dan penempatan jabatan.

“Saya kira tidak sampai 70, mungkin sekitar 40-50 orang yang dilantik. Daftar yang beredar sebagian benar, sebagian lagi tidak. Nanti kita lihat besok siapa yang resmi dilantik,” jelasnya.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Munafri Terima Apresiasi dari Kepala BBPVP Makassar atas Program Creative Hub

Terkait proses mutasi pejabatat. Pemkot Makassar telah mengusulkan nama nama pejabat yang dimutasi, nama-nama telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses verifikasi dan persetujuan. Proses mutasi juga memperhatikan hasil seleksi dan evaluasi jabatan.

“Izin mutasi sebenarnya sudah ada, baik untuk eselon II maupun III. Izinnya terpisah, khususnya untuk job fit. Eselon III sudah rampung, tinggal tunggu harinya. Tadi Pak Wali bilang, hari Senin nanti kita rapatkan lagi,” pungkasnya.

Adapun kemungkinan posisi jabatan eselon ll Pemkot Makassar yang akan dilantik besok sebagai berikut,

– Achi Soleman, Kapala Dinas Pendidikan

– Fahyuddin, Kepala Dinas Kearsipan

– Akhmad Namsum, Staf Ahli

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Pimpin Upacara Pelepasan Jenazah Kepala UPTD PPA Makassar Muslimin Hasbullah

– Irwan Adnan, Staf Ahli (tetap)

– Andi Herfida Atas, Staf Ahli

– Andi Muhammad Yasir, Asisten (tetap)

– Zainal Ibrahim, Asisten

– Firman Hamid Pagarra, Asisten

– Andi Asminullah, Plt Bapenda

– Kamelia Thamrin Tantu, Plt BKPSDMD

– Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Dinas Pariwisata

– Dahyal, Kepala Bappeda

– Helmy Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup

– Fathur Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

– Muhammad Roem, Kepala Dinas Kominfo

– Muh Hatim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tetap)

– Dakhlan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tetap)

– Andi Azma Ekayanti, Kepala Inspektorat (tetap)

– Fuad Azis, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang

– Zuhaelsi Subir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (tetap)

– Ita Isdiana Anwar, Kepala DP3A

– Mario Said, Kepala Dinas PM PTSP

– Andi Pattiware, Kepala Dinas Kebudayaan

– Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BACA JUGA  Banjir Manggala, Danny Pomanto Singgung Tata Ruang Hingga Bendungan Bili-Bili

– Nursaidah Sirajuddin, Dinas Kesehatan (tetap)

– Rahmat Mappatobba (Plt Sekretaris Dewan)

– Aulia Arsyad, Kepal Dinas Perikanan dan Pertanian

– Ariaty Puspasari Abady, Kepala Dinas Perpustakaan

– Andi Husni, Camat Ujung Pandang

– Mahar, Camat Wajo

– Muhammad Fuad Arfandi, Plt Kabag Ekonomi

– Kepala Satpol PP, Hasanuddin

– Mohammad Rheza, Kepala Dinas Perhubungan

– Nielma Palamba, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (tetap)

– Arlin Ariesta, Dinas Koperasi

– Andi Bukti Djufrie, Dinas Sosial

– Nirman Niswan Mungkasa, Kepala Dinas Ketahanan Pangan

– Evy Aprialty, Kepala Dinas Perdagangan

– Syamsul Bahri, Plt Dinas Pemadam Kebakaran

– Fadli Wellang, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

– Sri Sulsilawati, Dinas Pertanahan (tetap)

– Mahyudin, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (tetap)

– Fadli, Plt Kepala BPBD

– Aidil Adha, Plt Kepala Brida. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Ikuti Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Anjungan Pan

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Ajak PT SMI Kolaborasi Bangun Stadion dan Dorong Infrastruktur Prioritas

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Terima 1.000 Bibit Pohon dari BMPD Peduli pada Ajang Sulawesi Run 2025

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending