Connect with us

Pemkot Makassar

Rotasi Pejabat Pemkot Makassar, Appi: Bukan Soal Kedekatan, Tapi Kompetensi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.

Mereka yang dilantik sebanyak 46 orang, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan dan pejabat fungsional, (Eselon II , Esolan III dan IV).

Langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus penegasan arah kerja ke depan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat.

Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk komitmen Munafri–Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap tantangan kota.

Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan.

“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri, usai melantik pejabat baru di kantor Balai Kota Makassar, Senin (16/6/2025).

Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini. Hadir pada Kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Muatika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestababes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si. dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri.

Munafri juga menyinggung masa awal dirinya memimpin, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Pantau Gladi Bersih HUT Kota Makassar ke-417: Insyaallah Persembahkan yang Terbaik

“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur Ketua IKA FH Unhas itu.

Dia menegaskan, dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung, Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.

“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspons cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.

Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan “kabinet” baru yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, karier adalah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme.

“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.

Terakhir, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan pemerintahan.

“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” pungkasnya.

BACA JUGA  Sebut Makassar Siap Hadapi Kekeringan, Danny: InsyaAllah Bisa Dihadapi

Ini 46 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik.

1. Andi Herfida Attas

Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang Kemasyarakatan

Jabatan lama: Kepala Dinas Kebudayaan

2. Ahmad Namsum

Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang pemerintahan

3. Evi Aprialti

Jabatan baru: kepala dinas perdagangan dan perindustrian

4. drg. Ita Isdiana Anwar

Jabatan baru: kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. Andi Irwan Bangsawan

Jabatan baru: kepala dinas pengendalian dan keluarga berencana (definitif)

6. Andi Buhkti Jufri

Jabatan baru: Kepala Dinas Sosial

Jabatan lama: Plt Kepala Disdik

7. Zaenal Ibrahim

jabatan baru: Asisten Bidang Perekonomian

8. Fatur Rahim

Jabatan baru: Kepala Kesbangpol

Jabatan lama: Plt Kepala Satpol PP

9. Nirman Niswan

Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Jabatan lama: Kaban Brida

10. Mario Said

Jabatan baru: Kepala Dinas PTSP

Jabatan lama: Plt Kepala Diskominfo

11. Aryati Puspa Abadi

Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan

Jabatan lama: Plt Kepala Dinas Dukcapil

12. Dahyal

Jabatan baru: Kepala Bappeda

Sebelumnya: Sekretaris DPRD Makassar

13. Fahyuddin Yusuf

Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan

Jabatan lama: Kepala Dinas Tata Ruang

14. Arlin Ariesta

Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan

15. Aci Sulaiman

Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan

16. Aulia Aswar

Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian

17. Ahmad Hendra Hakamuddin

Jabatan baru: Kepala Dinas Pariwisata

18. Muh. Reza

Jabatan baru: Kepala Dinas Perhubungan

19. Firman Hamid Pagarra

Jabatan baru: Asisten III Bidang Pemerintahan Umum

20. Andi Pattiware

Jabatan baru: Kepala Dinas Kebudayaan

Sebelumnya: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

21 Moh. Roem

Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Jabatan lama: Kepala Dinas Pariwisata

22 Helmy Budiman

Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Jabatan lama: Kepala Dinas PTSP

23 Andi Aswini

Jabatan baru: Sekretaris Bapenda

24 Muh. Fuad Arfandi

Sekretaris Bappeda

25 Edward Supriawan

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Arifuddin Kadis Pora dan PT Jakpro Tinjau Lokasi Direncana Pembangunan Stadion Sepak Bola di Makassar

Jabatan baru: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa Kesbangpol

Jabatan lama: Sekretaris Dishub

26 Noptiadi

Jabatan baru: Sekretaris Dinas Pendidikan

Jabatan lama: Kabid PPPM Bappeda

27 Andi Ani Muliadi Mahyuddin

Jabatan baru: Wakil Direktur RSUD Daya

28 Andi Ardi Rahadian

Jabatan baru: Kepala Bagian Protokol Sekretariat Kota Makassar

Jabatan lama: PTK Bagum

29 Muh. Zuhur Dg. Ranca

Jabatan baru: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Jabatan lama: Kabag Protokol

30 Kaharuddin Bakti

Jabatan baru: Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos

31. Andi Rahmat

Jabatan baru: Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan DPRD Makassar

32 Muh. Syawar Majid

Jabatan baru: kepala bidang penataan Dinas Lingkungan Hidup

33 Muh. Amri

Jabatan baru: kepala bagian perekonomian sekretariat Kota Makassar

34 Andi Husni

Jabatan baru: Camat Ujung Pandang

35 Abdullah

Jabatan baru: Kepala Bidang Humas Diskominfo Makassar

36. Isnaniah Nurdin

Jabatan baru: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP3A

Jabatan lama: kepala bidang humas Diskominfo Makassar

37 Zulfikar Zainal

Jabatan baru: Kepala Bifanv Pendataan dan Pendaftaran Bappeda Makassar

38 Artati

Jabatan baru: Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan

39 Darul Moeslim

Jabatan baru: Kepala Bidang Mutasi BKPSDM

40 Riris Irwan Novianti

Jabatan baru: kepala bidang permukiman Dinas Perumahan

41 Syarifuddin

Jabatan baru: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan

42 Fajar Hidayat

Jabatan baru: Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda

Jabatan lama:

43 Fandy Wiranto Iqbal Hafid

Jabatan baru: Kepala Bidang Kinerja BKPSDM

Jabatan lama: Kasubper Dinas Koperasi

44 Kurniati

Jabatan baru: Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik

45 Andi Nurul Salsabila

Jabatan baru: Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan

46 Muliani Rosa Arifin

Jabatan baru: Kepala UPT Pantai Losari

Plt Bapenda Andi Asminullah

Plt Sekwan Rahmat Mappatobba

Plt BKPSDMD A Zulkifly

Plt Penataan Ruang Fuad Azis

Plt Camat Wajo, Armin Paera

Plt Brida Aidil Adha

Plt Kasatpol Fathur Rahim

Plt Kepala BPBD Zainal Ibrahim

Plt Dirut RS Nursaidah Sirajuddin. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Buka Banteng Run Race 100 Meter di Kecamatan Mamajang

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

BACA JUGA  Resmikan Gereja Pantekosta Bathesda Makassar, Danny : Jadikan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Bermanfaat Bagi Umat

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Bangun Sinergi dengan Kepolisian untuk Jaga Ketertiban Wilayah

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel