Connect with us

Pemkot Makassar

Peduli Pekerja Rentan, Pemkot Makassar Sabet Juara I Paritrana Award

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat kembali menuai apresiasi nasional.

Pada ajang Paritrana Award tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar berhasil meraih Juara I Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, mengungguli sejumlah daerah lainnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam seremoni yang berlangsung di Hotel Sheraton Makassar, Kamis (26/6/2025).

“Alhamdulillah, ini bentuk keseriusan Pemerintah Kota melindungi pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan non-ASN. Termasuk para Ketua RT/RW yang juga memiliki peran penting di masyarakat,” ujar Munafri dalam keterangannya setelah menerima penghargaan.

Paritrana Award merupakan penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha mikro atas kepeduliannya terhadap perlindungan tenaga kerja.

Appi mengungkapkan Pemkot Makassar tidak hanya memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga tengah mengupayakan penambahan jaminan hari tua bagi pekerja yang rentan.

“Jaminan hari tua ini penting karena menjadi tabungan mereka. Kita ingin ketika mereka selesai bekerja, mereka memiliki pegangan. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA  Munafri-Aliyah Bagikan Daging Kurban Ke Petugas Kebersihan Pemkot Makassar

Dengan prestasi ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah terdepan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, sekaligus mendukung perintah Presiden dalam memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Munafri juga menyampaikan bahwa saat ini memikirkan bersama BPJS Ketenagakerjaan tengah menghitung besaran kontribusi yang ideal agar manfaat perlindungan bisa lebih maksimal.

Selain itu, Ia mendorong pelibatan dunia usaha melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap ada regulasi yang lebih kuat agar CSR dari swasta bisa disalurkan untuk mendukung jaminan sosial ini. Jadi semua bergerak—pemerintah, swasta, dan masyarakat,” harapnya.

Selain Makassar sebagai Juara I, penghargaan juga diberikan kepada Pemkab Luwu (Juara II), Pemkab Wajo (Juara III), serta harapan kepada Pemkab Maros, Kepulauan Selayar, dan Enrekang.

Paritrana Award tahun ini juga memberikan penghargaan kepada perusahaan besar-menengah, UMKM, hingga pemerintah desa dan kelurahan yang dinilai aktif dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Bentuk GTRA, Pemkot Makassar dan BPN Atasi Sengketa Tanah & Bangunan

Sedangkan, Sekretaris Panitia Paritrana Award 2024, Minjte Wattu yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Melalui sejumlah tahapan mulai dari penentuan tim, penilaian kandidat, proses wawancara, hingga akhirnya mencapai malam penganugerahan, kami mengapresiasi komitmen luar biasa dari seluruh peserta,” ungkap Minjte di Hotel Sheraton Makassar.

Ia menjelaskan Kota Makassar pemenang dari tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, akan mewakili Provinsi ini di ajang Paritrana Award tingkat Nasional 2025.

Hal ini juga berlaku tidak hanya pada kategori pemerintah kabupaten/kota, namun juga pada perusahaan dan desa yang meraih penghargaan.

Lebih lanjut, Minjte menyoroti pentingnya pencapaian Cakupan Universal Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebagai salah satu indikator pembangunan nasional. Dalam RPJPN 2025–2045, target UCJ ditetapkan sebesar 99,5% pada tahun 2045.

“Tahun ini, UCJ Provinsi Sulsel tercatat mencapai 52,89%, menempati urutan ke-13 dari 38 provinsi. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan jaminan sosial setiap tahun,” jelasnya.

BACA JUGA  BBWS Soroti Masalah Drainase, Wali Kota Makassar Siapkan Langkah Strategi

Namun ia juga mengakui adanya penurunan capaian pada tahun 2025 akibat selesainya masa tugas petugas ad hoc Pilkada 2024 yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi tahun-tahun mendatang, dengan target UCJ sebesar 62,93% pada tahun 2025 dan 71,65% pada tahun 2026.

Minjte menyebutkan bahwa hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim sebesar Rp1,5 triliun kepada peserta dari sektor pemerintahan dan pelaku usaha, sebagai bagian dari implementasi jaminan sosial tenaga kerja.

Ia juga menegaskan bahwa Paritrana ini merupakan inisiasi dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan, yang telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2017.

Program ini sejalan dengan upaya nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan capaian UCJ di masing-masing daerah, tapi juga memperkuat perhatian kita bersama terhadap kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan khusus,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dorong ASN Menulis Buku, Perkuat Budaya Literasi di Era Digital

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sebagai gerbang ilmu pengetahuan masa depan di Kota Makassar.

Komitmen tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan talkshow literasi memperingati Hari Buku Nasional Tahun 2026 yang digelar oleh Universitas Hasanuddin melalui Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital” tersebut berlangsung penuh antusias dan dihadiri kalangan akademisi, mahasiswa, pegiat literasi, serta jajaran pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bunda Literasi Kota Makassar yang juga Bunda PAUD, Melinda Aksa.

Dalam paparannya, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan internal pemerintahan.

Ia mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon III seperti kepala bidang, kepala subbagian, hingga kepala dinas untuk mulai menghasilkan karya tulis berupa buku sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan literasi masyarakat.

“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujar Munafri.

Menurutnya, budaya menulis di lingkungan birokrasi perlu terus dibangun agar pengalaman, gagasan, serta pengetahuan para ASN dapat diwariskan dan menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat luas.

BACA JUGA  Munafri-Aliyah Bagikan Daging Kurban Ke Petugas Kebersihan Pemkot Makassar

Munafri menjelaskan, buku yang ditulis ASN tidak harus bersifat akademik berat atau menggunakan bahasa yang rumit. Sebaliknya, ia berharap buku tersebut dapat disusun dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pelajar tingkat SD maupun SMP.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pengelolaan sampah, kepedulian lingkungan, perlindungan hewan, hingga pola hidup sehat di ruang terbatas perkotaan.

Menurut Appi, langkah tersebut merupakan strategi konkret menghadirkan literasi yang lebih aplikatif dan mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kalau setiap perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka akan ada sekitar 150 buku baru yang diproduksi Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.

Buku-buku tersebut, lanjutnya, nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Kota Makassar sebagai bahan bacaan tambahan yang kontekstual dan relevan dengan kondisi daerah.

“Saat ini terdapat puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar yang membutuhkan bahan bacaan kontekstual dan mudah dipahami,” sambung politisi Partai Golkar itu.

Lebih jauh, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut menekankan bahwa penguatan budaya literasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi lintas sektor.

BACA JUGA  Bentuk GTRA, Pemkot Makassar dan BPN Atasi Sengketa Tanah & Bangunan

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit, komunitas literasi, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun budaya baca yang kuat.

Ia mengungkapkan, selama ini berbagai persoalan pembangunan Kota Makassar juga kerap didiskusikan bersama kalangan kampus untuk mendapatkan perspektif dan solusi yang lebih luas.

“Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti pentingnya peran perpustakaan di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan buku, melainkan harus berkembang menjadi ruang interaksi intelektual yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu, ide, dan komunitas.

“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga memberikan pengetahuan baru dan menjadi ruang pertemuan berbagai segmen masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai perpustakaan harus mampu menjadi ruang asimilasi ilmu pengetahuan yang terbuka dan inklusif bagi seluruh kalangan.

Dalam konteks transformasi digital, Appi menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah ancaman bagi keberadaan buku fisik. Sebaliknya, digitalisasi harus menjadi jembatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan.

“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” katanya.

BACA JUGA  Dedikasi Ketua TP PKK Kota Makassar, Perjuangkan Kesehatan Ibu dan Anak

Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern dan mampu bersaing sebagai salah satu perpustakaan terbaik di Sulawesi Selatan.

Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, ia optimistis pengembangan fasilitas dan layanan perpustakaan daerah akan terus mengalami peningkatan dalam waktu dekat.

Selain itu, melalui Dinas Perpustakaan, Pemerintah Kota Makassar juga rutin menjalankan berbagai program literasi yang menyentuh langsung masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca sekaligus memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan indeks literasi Kota Makassar yang saat ini tergolong tinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia berharap seluruh kegiatan literasi tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan penguatan budaya baca, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat melahirkan generasi yang lebih cerdas, kritis, dan adaptif menghadapi tantangan perkembangan zaman di era digital.

Continue Reading

Trending