Provinsi Sulawesi Barat
BI Apresiasi Pembukaan Rute Penerbangan Mamuju-Makassar: Dampak Positif bagi Ekonomi Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuka kembali rute penerbangan menjadi sinyal positif bagi upaya pemulihan konektivitas dan percepatan pembangunan daerah.
Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan yang tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih luas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Eka Putra Budi Nugroho menilai kebijakan tersebut merupakan langkah cerdas Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Menurutnya, ketersediaan akses transportasi udara sangat penting, terutama bagi wilayah seperti Sulbar yang masih terus berbenah dalam infrastruktur dan konektivitas.
“Pertama-tama, dibukanya kembali penerbangan ini memberi kemudahan akses bagi masyarakat, baik yang ingin bepergian keluar Sulbar maupun mereka yang ingin datang ke Sulbar,” ujar Eka.
Namun menurutnya, dampak terbesar justru terletak pada sisi ekonomi. Eka menilai jalur udara yang kembali aktif ini merupakan pintu masuk baru bagi para investor yang ingin menjangkau potensi Sulbar.
“Dalam konteks ekonomi, ini sangat berperan positif. Membantu membuka akses, khususnya bagi investor yang ingin menjangkau target investasi mereka. Akses udara yang baik akan meningkatkan daya tarik Sulbar sebagai wilayah investasi,” jelasnya.
Eka juga menyebutkan bahwa keterhubungan udara menjadi penentu penting dalam mempercepat mobilitas barang, jasa, dan manusia.
Ketika waktu tempuh lebih efisien, maka potensi pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, hingga peningkatan sektor pariwisata bisa terakselerasi dengan lebih baik.
Ia pun mengapresiasi upaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang disebutnya telah mengambil langkah strategis untuk membuka kembali jalur vital tersebut.
“Ini bukan hanya soal penerbangan, tetapi tentang membuka jalan bagi pembangunan yang lebih luas. Harapan saya, masyarakat dapat memanfaatkan akses ini, begitu pula para pelaku usaha dan wisatawan yang ingin menjelajahi Sulbar,” katanya.
Dengan kembali terbukanya jalur udara Mamuju–Makassar, Sulawesi Barat kini kembali terkoneksi. tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara ekonomi dan peluang masa depan. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login