Provinsi Sulawesi Selatan
Mukernas IV Permabudhi di Makassar Sekda Sulsel Dampingi Dua Wakil Menteri Membuka Acara
Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di Hotel Aston Makassar, Sabtu, 28 Juni 2025. Gubernur memberikan sambutan selamat datang di awal acara.
Jufri Rahman mendampingi dua Wakil Menteri Agama KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membuka secara resmi. Acara mengusung tema “Sinergi Harmoni Permabudhi Peduli Bumi” dan dihadiri pejabat pusat, daerah, serta tamu undangan dari 36 provinsi.
Dalam mewakili Gubernur, Sekda Jufri Rahman membuka Mukernas IV Permabudhi dengan pemukulan gendang, menandai komitmen umat Buddha menjaga kerukunan dan lingkungan.
Hadir Ketua Umum Permabudhi Philip K. Widjaja, Ketua Permabudhi Sulsel Yonggris, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dan delegasi dari seluruh provinsi.
Tema merefleksikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan serta toleransi antarumat beragama.
Menurut Ketua Umum Permabudhi Philip K. Widjaja, bahwa Mukernas merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi amanah organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Mukernas ini bukan hanya konsolidasi internal, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antarumat Buddha dari 36 provinsi di Indonesia.
Kita harap Permabudhi bisa bermanfaat bukan hanya untuk kebesaran atau pengembangan dari umat Buddha sendiri tetapi bagaimana membawa umat Buddha dapat berkontribusi lebih kepada masyarakat, kepada pembangunan bangsa dan negara,” jelas Prof. Philip.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama mengapresiasi pelaksanaan Mukernas di Sulsel.
“Hari ini kita melihat demokrasi. Itulah Indonesia, kita punya Pancasila. Bapak Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan itu, semua dirangkul. Siapapun kita, apapun agama kita, kita punya kewajiban yang sama, menjadikan Indonesia maju, bermartabat dan mencapai Indonesia Emas 2045 yang akan datang,” terangnya.
Acara ini menjadi forum strategis pembahasan program Permabudhi di bidang sosial, budaya, pendidikan agama, dan pelestarian lingkungan. Juga presentasi rencana kerja 2025–2026 yang terkait dengan edukasi ramah lingkungan dan kolaborasi antarumat beragama. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Cegah TPPO dan Kekerasan terhadap Perempuan-Anak
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pelibatan aktif lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tingkat Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 20 Agustus 2025.
Jufri Rahman menegaskan, penyusunan Gugus Tugas ini sekaligus akan memperkuat rancangan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas TPPO Sulsel Tahun 2025–2030.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang masih berkomitmen bersama. Pencegahan dan penanganan TPPO tidak bisa dilakukan secara sektoral atau berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas wilayah. Gugus Tugas harus dibangun dengan semangat kolaboratif,” ujarnya mewakili sambutan Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi.
Berdasarkan data Polda Sulsel per November 2024, tercatat 36 laporan polisi, 39 tersangka, dan 59 korban, dengan kasus terbanyak berupa eksploitasi seksual yang terindikasi perdagangan orang.
Sulawesi Selatan sendiri menjadi daerah strategis di Kawasan Timur Indonesia, baik sebagai daerah asal migrasi, transit, maupun tujuan jaringan perdagangan orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan.
Jufri menambahkan, Pergub yang akan disusun tidak hanya memberikan dasar legalitas kelembagaan Gugus Tugas, tetapi juga menjadi panduan operasional dalam menyusun, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pencegahan dan penanganan TPPO.
Dirinya juga berharap, bahwa melalui perumusan gugus tugas ini, akan berfokus mencegah dan menangani pasca terjadinya untuk melakukan konseling healing dan penanganan traumatis pasca tindak kekerasan itu.
“Disamping untuk mitigasi, terutama healing pasca terjadinya, untuk mencegah traumatis berkepanjangan bagi korban. Diharapkan gugus tugas ini, bisa menurunkan jumlah kasus, memitigasi, dan membangun kesadaran kolektif terkait upaya yang bisa menjurus ke kejahatan TPPO,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3A-Dalduk KB) Sulsel, Andi Mirna, menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kapasitas semua pihak dalam melindungi perempuan dan anak dari TPPO.
Rapat koordinasi diikuti unsur Forkopimda, Kepala OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, TP PKK Sulsel, NGO, organisasi masyarakat, hingga Forum Anak. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login