Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

5 bulan ago

1 Juli 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi Jelang Puncak Musim Hujan

Published

2 hari ago

24 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi menggelar Apel Kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada puncak musim penghujan akhir tahun.

Apel bertujuan memperkuat kesiapan seluruh unsur kebencanaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada periode November–Desember.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (24/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Apel ini melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.

Libatkan TNI, Polri, Basarnas, dan Seluruh BPBD Kabupaten/Kota

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan melalui koordinasi pentahelix yang melibatkan TNI–Polri, Basarnas, BPBD kabupaten/kota, relawan kemanusiaan, organisasi masyarakat, hingga unsur dunia usaha. Upaya ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Amanah Presiden untuk Penguatan Respons Cepat

Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Selatan, Amson Padolo, menegaskan bahwa Apel Kesiapsiagaan ini merupakan bagian penting dari penguatan respons daerah terhadap potensi bencana.

“Jadi ini salah satu amanah bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur. Beliau secara langsung memerintahkan BPBD Sulawesi Selatan dan semua BPBD Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti arahan bapak presiden. Jadi ini juga akan kita laporkan ke Pak Presiden melalui bapak Mendagri,” jelas Amson.

Ia menambahkan bahwa seluruh unsur kebencanaan telah disiagakan untuk memastikan setiap potensi ancaman dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

“Karena bencana itu kan tidak bisa kita prediksi. Jadi, pada saat ada kejadian—walau kita tidak berharap itu terjadi—secara langsung turun fungsi komando melakukan pengamanan, baik mitigasi darurat maupun terkait rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi),” tegasnya.

Posko Siaga Telah Dibentuk Sejak Sebulan Lalu

Amson mengungkapkan bahwa BPBD Sulsel telah membentuk posko siaga di kantor sejak sebulan lalu, bahkan sebelum terbitnya Surat Edaran Mendagri tentang Apel Kesiapsiagaan Nasional. Posko tersebut kini telah ditindaklanjuti dan diaktifkan oleh seluruh BPBD di tingkat kabupaten/kota sebagai langkah antisipatif menghadapi puncak musim hujan.

Ia menyebutkan bahwa berbagai peralatan penanggulangan bencana, termasuk perahu karet, alat evakuasi, kendaraan operasional, hingga logistik darurat telah dipersiapkan untuk mendukung operasi lapangan.

Perkuat Sinergi dan Komando Penanganan Bencana

Melalui apel ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmen memperkuat sistem komando penanganan bencana serta koordinasi antarinstansi guna memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat, terukur, dan efektif. Gubernur juga mengingatkan agar seluruh personel tetap siaga mengingat curah hujan diprediksi meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Apel ditutup dengan pengecekan pasukan serta kesiapan peralatan operasi SAR dan penanggulangan bencana sebagai bentuk kesiapan nyata menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi Selatan.