Connect with us

Luwu Timur

Pemkab Lutim Dorong Usaha Jasa Pertambangan Lebih Taat dan Ramah Lingkungan

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendampingi dan memperkuat pelaku usaha di sektor pertambangan.

Kali ini, upaya itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha jasa pertambangan dan penunjangnya, khususnya dalam hal pemenuhan komitmen verifikasi kegiatan usaha.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Rabu (02/07/2025) ini, dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, Nursih Hariani, mewakili Bupati Luwu Timur.

Sosialisasi ini digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur, dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas PMPTSP, Iskandar Muda, serta Tim Narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Saiful Haris dan Esra Santosa Silalahi, dengan para peserta pelaku usaha jasa pertambangan dari berbagai wilayah di Luwu Timur.

BACA JUGA  Bupati Irwan Jalan Sehat Bersama Delegasi USIM dan UMI di Sorowako, Canda Tawa Warnai Kebersamaan

Dalam sambutannya, Nursih menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang tertib, taat regulasi, dan berkelanjutan.

“Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme verifikasi dan komitmen usaha menjadi latar belakang penting dilaksanakannya kegiatan ini,” ujarnya.

“Pemerintah hadir bukan hanya sebagai komunikator, tapi juga fasilitator yang memberikan arahan agar pelaku usaha mampu menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab,” tambah Nursih.

Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah dan para pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan regulasi dan panduan verifikasi usaha, di sisi lain, pelaku usaha dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi secara langsung.

“Verifikasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kesadaran dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap capaian prestasi pembangunan daerah,” tambah Nursih.

BACA JUGA  Bupati Luwu Timur Terima Penghargaan Alumni Berprestasi dari UMI Makassar

Beliau juga menekankan pentingnya membangun harmoni antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar, sehingga kehadiran industri pertambangan tidak menjadi ancaman, tetapi justru menjadi kekuatan yang mendorong kesejahteraan bersama.

“Pemerintah memiliki komitmen kuat menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. Saya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, memperkuat silaturahmi, dan merumuskan langkah konkret dalam forum ini,” pungkas Asisten Bupati ini.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim narasumber, yang membahas secara teknis pengelolaan perizinan usaha jasa pertambangan serta strategi menghadapi tantangan regulasi yang dinamis. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

BACA JUGA  Pemkab Luwu Timur Bahas Progres dan Persebaran Dapur MBG

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

BACA JUGA  RPJMD Lutim 2025–2029 Disahkan, Bupati Irwan: Arah Baru Menuju “Luwu Timur Juara”

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

BACA JUGA  Bupati dan Wabup Lutim Panen Demplot Padi Organik di Karambua

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel