Connect with us

Luwu Timur

Sekda Lutim Buka Pertemuan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli, membuka langsung pertemuan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, yang digelar di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Rabu (03/07/2025).

Tingkat kematangan perangkat daerah merupakan alat ukur penting untuk menilai sejauh mana kesiapan, konsistensi, dan integritas kelembagaan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dalam arahannya, Sekda Luwu Timur, H. Bahri Suli, menegaskan perhitungan tingkat kematangan ini bukan semata-mata untuk menilai, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

“Kegiatan hari ini saya harap bisa menjadi instrumen evaluasi sekaligus refleksi bagi kita semua apakah struktur organisasi, proses bisnis, kualitas SDM, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu pembenahan,” pesan Bahri Suli.

BACA JUGA  Pemkab Lutim Kolaborasi UMI Makassar Lakukan Kerja Sama Internasional ke USIM Malaysia

Menurut Bahri Suli, kegiatan ini memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerahnya.

“Ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk memperkuat kelembagaan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (result-oriented bureaucracy),” ujar Bahri Suli.

Sekda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya dalam kegiatan ini.

“Pendampingan teknis yang diberikan tentunya sangat berarti bagi peningkatan kapasitas ASN kita, khususnya dalam memahami instrumen dan metodologi penilaian tingkat kematangan perangkat daerah,” ungkapnya.

BACA JUGA  Dapat Kartu Lansia Sejahtera, Nenek Nurlia: “Saya Bisa Hidup Tenang”

Terkahir ia berharap, kegiatan ini mampu melahirkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi kelembagaan.

“Karena pada akhirnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh program- programnya, tetapi juga oleh seberapa siap dan matang kelembagaan yang menjalankannya,” tandas Bahri Suli.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Anne Marie Elleonora, bersama tim. Pemaparan tersebut turut didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Luwu Timur, Hj. Andi Asmah Sari.

Pertemuan ini dihadiri oleh para Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan dari berbagai perangkat daerah, termasuk dinas, badan, hingga kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (*)

BACA JUGA  Bupati dan Ketua TP-PKK Lutim Hadiri Peringatan Hari Jadi Sulsel ke 356
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

BACA JUGA  Pemkab Lutim Kolaborasi UMI Makassar Lakukan Kerja Sama Internasional ke USIM Malaysia

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

BACA JUGA  Melalui Kegiatan PKK Mengaji, TP PKK Lutim Ajak Ibu-Ibu Bangun Moral Generasi

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

BACA JUGA  Bupati Luwu Timur Sambut Kunjungan Kemendagri, Bahas Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel