DPRD Kota Makassar
Ismail Tinjau Drainase Rappokalling, Tegaskan Pentingnya Kerja Nyata untuk Warga
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Drainase dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Minggu (13/7/2025).
Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah rawan genangan, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Saya mengunjungi Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, untuk memantau langsung normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi oleh Satgas Drainase dan SDA Dinas PU Makassar.
Langkah ini merupakan bagian dari arahan Wali Kota dalam mengantisipasi banjir di wilayah rawan genangan,” ujar Ismail.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan tersebut, Ismail menegaskan bahwa kunjungannya tidak hanya untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, tetapi juga untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa aman dan kenyamanan hidup masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa kunjungan ini menjadi momen silaturahmi dengan konstituen. Menurutnya, setiap pertemuan dengan warga mengingatkan pentingnya membalas kepercayaan rakyat dengan kerja nyata dan kehadiran yang tulus.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembersihan saluran akan dijadikan agenda rutin di seluruh kecamatan, bukan lagi tindakan reaktif saat banjir terjadi.
Kawasan Pettarani menjadi titik awal karena dikenal sebagai daerah rawan genangan saat hujan deras.
“Kita mulai dari Pettarani, tapi tidak akan berhenti di sini. Semua kecamatan akan diaktifkan menjaga saluran air. Ini pekerjaan rutin, bukan musiman,” ujarnya pada Rabu (18/6/2025) lalu.
Selain pengerukan sedimen, Munafri juga menyoroti penataan kabel utilitas yang kerap menjadi penyumbat saluran. Ia menegaskan perlunya inventarisasi kabel milik berbagai pihak. Kabel tidak aktif harus segera dicabut demi kelancaran aliran air.
“Kabel yang sudah tidak berguna harus diputus saja. Ini bagian dari penguatan kontrol dan pengawasan,” tambahnya.
Pemkot juga akan mengganti pompa air di kawasan Andi Jemma yang kapasitasnya kecil. Pompa lama hanya mampu menyalurkan 25 liter per detik, sedangkan pompa baru memiliki kapasitas 425 liter per detik.
“Kita butuh respons yang cepat saat air menggenang. Dengan kapasitas baru, aliran ke kanal akan lebih maksimal,” jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyebutkan bahwa ratusan personel diturunkan dalam aksi tersebut. Terdiri dari 278 petugas kecamatan, serta puluhan personel dari BBWS Pompengan Jeneberang, Balai Wilayah Sungai, dan Balai Jalan.
“Pembersihan ini bagian dari strategi awal mengatasi titik rawan banjir. Kawasan Pettarani adalah salah satu yang paling sering terdampak saat curah hujan tinggi,” ujar Zuhaelsi Rabu (18/6/2025) lalu.
Selain saluran yang tersumbat, perhatian juga diarahkan pada bangunan liar di atas drainase yang menyulitkan proses pembersihan. Munafri meminta kecamatan dan kelurahan segera melakukan sosialisasi dan penertiban.
“Jalur inspeksi kanal seharusnya bersih. Bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif, jogging track, atau jalur sepeda. Jangan disalahgunakan lagi,” katanya. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login