Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial di Rumah Jabatan Bupati Sidrap pada Ahad malam (13/7/2025).

Rakor ini mengangkat tema “Dinsos Ada, Masyarakat Maju dan Sejahtera” dan membahas sejumlah isu strategis, termasuk perkembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Rapat dipimpin langsung Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif, didampingi Wakil Bupati Nurkanaah dan Penjabat Sekretaris Daerah, Andi Rahmat Saleh.

Hadir pula Kepala Dinas Sosial Wahidah Alwi, Ketua DPRD Sidrap Tahyukdin Masse, Kepala Bulog Sidrap Simon Melkisedek Lakapu, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Sidrap, Kepala BPS Sidrap, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, operator SIKS-NG, serta undangan lainnya.

Kepala Dinas Sosial Wahidah Alwi menyampaikan, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Rakor ini menjadi ajang penajaman arah pembangunan sosial di Sidrap. Fokus utama kita adalah program-program prioritas seperti BPJS gratis, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat,” ungkap Wahidah.

Sementara itu, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak mulai dari aparat desa, lurah, camat, hingga tokoh masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial dalam menangani isu-isu sosial secara kolektif dan berkelanjutan.

“Pembangunan sosial adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, karena tidak ada orang yang bercita-cita untuk miskin, kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberi ruang, kepedulian, dan harapan bagi mereka yang membutuhkan,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15.750 warga miskin di Kabupaten Sidrap. Ia menargetkan, dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni dapat ditekan secara signifikan melalui kerja sama lintas sektor.

“Kepedulian kita harus terus ditingkatkan. Semua OPD harus bergerak dalam satu visi. Dinas-dinas harus bekerja secara paralel agar masyarakat yang tidak berdaya bisa bangkit,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam membangun sistem pelayanan sosial yang lebih terintegrasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemkab Sidrap berkomitmen mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan. (*)