Luwu Timur
Luwu Timur Siap Perkuat Program Gizi, Wakil Bupati Hadiri Lokakarya se-Sulawesi Selatan.
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF Wilayah Sulawesi-Maluku dan Jenewa Madani melaksanakan kegiatan Lokakarya yang bertajuk “Komitmen untuk Gizi : Dari Bukti Menuju Dampak – Mewujudkan Program Gizi yang Terarah, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumohardjo No. 269, Makassar, Selasa (15/07/25).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, yang menunjukkan masih tingginya prevalensi masalah gizi di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.
Permasalahan seperti stunting (kerdil), wasting (kurus), dan underweight (berat badan kurang) menjadi fokus utama diskusi dan perumusan strategi dalam lokakarya ini.
Kehadiran Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler dalam kegiatan ini bersama Kepala daerah lainnya, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini Hj. Puspawati Husler yang juga selalu ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Luwu Timur ( TPPS ) menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintahan daerah, OPD teknis, hingga peran masyarakat dan mitra pembangunan. Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Luwu Timur telah melakukan berbagai intervensi berbasis data untuk menekan angka stunting dan meningkatkan akses pelayanan gizi yang berkualitas.
“Penanganan masalah gizi, terutama stunting, bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami di Luwu Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperluas intervensi gizi sensitif dan spesifik agar hasilnya nyata dan berkelanjutan,” tutur Wabup puspa.
Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said dalam pemaparannya mengatakan, bahwa percepatan penurunan stunting menjadi isu penting dalam menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan, terlebih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program gizi sebagai prioritas nasional.
“Indonesia emas tentu erat kaitannya dengan kualitas SDM. Kami harap lokakarya ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi berlanjut dalam aksi nyata,” ujar Surahmansah.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Hengky Widjaja menyampaikan, bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang kompleks, seperti stunting dan obesitas pada anak.
“Kita butuh sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan aksi nyata yang terukur dalam mengatasi persoalan gizi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar menyebut, lokakarya ini sebagai langkah strategis dalam menekan angka stunting dan mencegah obesitas.
“Ini bukan sekadar tentang kesehatan, tetapi juga soal masa depan anak-anak kita yang maju dan berkarakter,” ujarnya
Sebagai penutup, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Ketua TPPS se-Sulawesi Selatan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting.
Turut hadir mendampingi wakil Bupati Kepala Bapperida Lutim, Dohri As’ari, Sekertaris Dinas Kesehatan dr. Helmi Kahar. (*)
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login