Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Gaji PPPK Pemprov Sulsel Dianggarkan di 2026, Komitmen Pemprov Semakin Tegas

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 telah dipastikan masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Serta menegaskan bahwa penganggaran tetap berjalan sesuai prosedur dan tahapan.

Kepastian ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kuat Pemprov dalam menjamin hak keuangan para tenaga PPPK.

Penegasan tersebut disampaikan usai pembahasan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD bersama DPRD Sulsel, di mana turut dibahas secara rinci pengalokasian anggaran belanja pegawai, termasuk gaji PPPK di tahun-tahun mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa seluruh komponen teknis, termasuk penganggaran gaji PPPK, telah dijabarkan secara menyeluruh kepada DPRD dan telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

BACA JUGA  Prof Fadjry Dampingi Menteri Kebudayaan Resmikan Leang Leang Archaeological Park, Fadli Zon: Destinasi Kelas Dunia

“Kita sudah clear dengan DPRD,” ujar Saleh, Kamis, 24 Juli 2025.

“Karena ini menyangkut kesinambungan program dan hak tenaga PPPK, maka Pemprov Sulsel memberikan atensi penuh dan memastikan anggarannya masuk dalam rencana pembangunan,” tegas Saleh menambahkan.

Menurutnya, untuk tahun 2026, Pemprov Sulsel telah menyiapkan alokasi sekitar Rp500 miliar khusus untuk gaji PPPK.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2025, dana sekitar Rp280 miliar telah tersedia dalam APBD dan digunakan untuk pembayaran gaji PPPK yang sudah memiliki Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

“Pak Gubernur memberi perhatian khusus dan instruksi tegas agar tidak ada penundaan. Segala proses administratif terus dikebut supaya hak-hak keuangan PPPK dapat segera terealisasi,” sebutnya.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Bersama Menteri RI Hadiri Jamuan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi di Istana Mina

Jumlah PPPK di Sulsel termasuk salah satu yang terbesar secara nasional, dengan lebih dari 8.000 pegawai.

Dari sisi legislatif, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir kepada media, juga memastikan bahwa anggaran gaji PPPK telah diakomodasi sepenuhnya dalam rencana keuangan jangka menengah daerah.

Kepastian ini sekaligus menjadi bantahan terhadap isu yang sempat berkembang.

Dengan langkah koordinatif yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif ini, Pemprov Sulsel berharap tidak ada lagi keraguan di tengah masyarakat, khususnya tenaga PPPK, mengenai kepastian hak dan keberlanjutan program pengangkatan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Resmikan Penerbangan Perdana Masamba–Makassar, Perkuat Konektivitas Wilayah Utara

Published

on

Kitasulsel–LUWUUTARA – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, resmi meluncurkan penerbangan perdana rute Masamba–Makassar pulang-pergi (PP) sebagai langkah strategis meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah utara Sulawesi Selatan.

Soft launching ditandai dengan penerbangan perdana menggunakan pesawat ATR 72-500 milik Fly Jaya dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju Bandara Andi Jemma, Senin (27/4/2026).

Penerbangan perdana tersebut turut diikuti jajaran Forkopimda Sulsel serta sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang ikut menumpangi pesawat menuju Kabupaten Luwu Utara.

“Alhamdulillah hari ini penerbangan perdana pesawat ATR Fly Jaya khusus untuk Masamba–Makassar PP. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita operasikan secara reguler,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, penerbangan ini merupakan solusi mobilitas yang lebih cepat bagi masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Luwu Utara dan kawasan sekitarnya.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Buka Pemeriksaan Gratis Kanker Kulit Peringati 356 Tahun Sulawesi Selatan

Saat ini, operasional awal penerbangan masih didukung melalui skema subsidi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya memperkuat layanan transportasi udara di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas penerbangan tersebut secara optimal agar keberlanjutan rute ini dapat terjaga.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Luwu Utara dan daerah sekitarnya untuk memanfaatkan fasilitas penerbangan ini. Harus penuh penumpang demi kelancaran perjalanan masyarakat kita,” jelasnya.

Dengan hadirnya rute Masamba–Makassar ini, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin meningkat, waktu tempuh perjalanan dapat dipangkas secara signifikan, serta mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, pariwisata, dan investasi di wilayah utara Sulawesi Selatan.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Sampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi APBD 2026
Continue Reading

Trending