Kementrian Agama RI

Menag Imbau 72 Juta Santri Berzakat Lewat Green Zakat Framework

Published

2 bulan ago

27 Agustus 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau 72 juta santri di Indonesia agar berzakat dan berwakaf melalui Green Zakat Framework yang dikembangkan Bank Syariah Indonesia (BSI). Potensi besar ini, menurutnya, dapat menjadi kekuatan ekonomi umat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Santri itu jumlahnya 72 juta termasuk gurunya. Kalau semuanya berwakaf melalui BSI, dengan program seperti ini, itu dahsyat. Bisa meloncati bank-bank yang ada,” ujar Menag saat menjadi keynote speaker di ballroom gedung BSI Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menag menekankan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu, melainkan juga instrumen penting bagi pembangunan peradaban. Ia mencontohkan Masjid Nabi di Madinah yang hanya 20% digunakan untuk ibadah, sementara 80% sisanya untuk kegiatan sosial dan ekonomi.

“Masjid jangan ada yang nganggur. Kalau ekonomi pesantren dan masjid dikelola, potensinya luar biasa. Tidak boleh ada sejengkal tanah masjid yang tidak produktif,” tegasnya.

Menag menegaskan bahwa ajaran Al-Qur’an harus diartikulasikan dalam konteks kekinian, termasuk melalui fiqih Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa. Ia berharap BSI tidak hanya fokus pada penghimpunan dana umat, tetapi juga terlibat dalam pembahasan peradaban baru.

“Kita punya obsesi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia Islam baru di masa depan. Estafet kepemimpinan peradaban Islam itu adalah Indonesia. Kita paling stabil ekonominya, paling stabil politiknya, dan paling harmonis meskipun kita paling plural. We are the best harmony in the world today,” tegas Menag.

Terkait zakat, Menag menjelaskan bahwa pada masa Nabi maupun sahabat istilah yang lebih populer adalah sadaqah, dengan zakat sebagai bagian di dalamnya. Karena itu, ia menilai zakat bisa dijadikan pintu masuk untuk membicarakan sumber-sumber lain yang lebih luas bagi pemberdayaan umat.

Lebih lanjut, Menag juga mendorong penguatan ekonomi pesantren dan pengembangan e-market berbasis masjid. Ia mencontohkan inisiatif di Masjid Istiqlal yang menggandeng perusahaan perikanan, kantor pos, dan layanan kurir.

“Kalau e-mosque ini dikembangkan, keuntungannya besar. Tidak boleh ada sejengkal tanah masjid yang nganggur. Karena itu, BSI perlu bersinergi dengan Kementerian Agama untuk menggarap ekonomi berbasis masjid,” pungkasnya.(*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

12 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)