Pemkot Makassar

Munafri Pimpin Rakor Pembenahan TPA, Jadi Prioritas

Published

9 bulan ago

27 Agustus 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025).

Rakor dihadiri langsung Kepala DLH Helmy Budiman dan Sekretaris Ferdy Mochtar, serta jajaran pejabat teknis yang menangani urusan persampahan.

Munafri menekankan perlunya kerja kolektif yang solid agar penanganan sampah berjalan optimal, sekaligus memenuhi target penilaian Adipura.

“Saya mau kita fokus pembenahan akses di area TPA. Ini proses pengelolaan sampah yang harus kita ikuti dengan detail,” ujarnya, berupa seruan kepada jajaran DLH pada rakorsus trsebut.

“Saat ini nilai kita masih di angka 60-an, sementara targetnya ada di 85. Nilai terbesar ada di TPA, dan itu harus kita intervensi maksimal,” tambah Munafri.

Wali Kota berlatar pengusaha itu, ia menekankan kondisi TPA Antang yang membutuhkan penanganan serius. Ia menekankan perlunya perbaikan topsoil, akses jalan, serta pengelolaan kolam lindik agar TPA tidak hanya menjadi lokasi pembuangan, tetapi juga tertata dengan baik.

TPA harus memperlihatkan bahwa masih mampu menerima sampah dengan terencana. Penataan halus, sistem perencanaan, hingga pengaturan penempatan sampah harus jelas.

“Saya minta ini ditangani dengan ritme yang sama, jangan lagi sektoral,” lanjutnya.

Wali Kota meminta agar mulai hari ini, data dapat dikelola lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jangan ada lagi slow response.

Koordinasi data harus lancar supaya penyajian informasi bisa lebih cepat dan normal.

Munafri menegaskan bahwa DLH menjadi leading sector dalam penanganan sampah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan ditopang dukungan lintas OPD.

Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga instansi lain.

“Tidak boleh ada ego sektoral. DLH akan jadi lead, dan instansi lain akan support. Jumat atau Sabtu kita akan rapat bersama lagi dengan semua pihak untuk menyusun flow program secara detail,” ungkapnya.

Terakhir, ia meminta DLH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan inventaris agar bisa dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran program.

“Semua alat kita cek, inventaris maksimalkan. Kita ingin ini jalan dengan serius,” tuturnya.

Appi berharap koordinasi lintas pihak bisa berjalan maksimal, sehingga perbaikan kondisi di lapangan dapat segera terlihat dengan langkah konkret.

Menurut dia, perlunya langkah darurat untuk merespons persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan.

Dimana, kondisi yang ada saat ini tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan ideal, melainkan membutuhkan cara-cara luar biasa agar progres tetap berjalan.

“Saya pikir secara teknis, bapak-bapak yang harus memaksimalkan itu dengan melihat kondisi. Semua proses ini harus dikomunikasikan dengan baik,” terangnya.

“Persoalan yang ada kan bukan baru sekarang, tapi harus kita tunjukkan ada progres, ada niatan baik untuk memperbaiki semuanya,” lanjut kata Munafri.

Ia menekankan, persoalan seharusnya sudah diintervensi lebih awal. Namun, karena baru ditangani saat ini, pemerintah bersama pihak terkait diminta segera menyusun langkah-langkah darurat untuk menanggulangi situasi di lapangan.

“Bukan lagi saatnya berpikir ideal. Kalau hanya berpikir ideal, selesai. Sekarang harus ada extraordinary cara berpikir supaya pekerjaan bisa tetap berjalan,” ujarnya.

Selain itu, Munafri juga menilai persoalan akses jalan serta penimbunan material. Ia meminta agar alur transportasi sementara dapat diatur agar tidak mengganggu aktivitas, sekaligus mencari lokasi penimbunan paling dekat guna mempercepat pekerjaan.

“Kalau soal penimbunan, bisa dibicarakan langsung dengan kontraktor. Jangan sampai semua dibebankan ke kita, tetapi mari kita atur agar ada solusi cepat,” tegasnya.

Dalam arahannya, Munafri juga menegaskan bahwa program pengelolaan sampah harus bermuara pada pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Ia mendorong DLH untuk menghadirkan percontohan langsung di lingkup instansi.

“Saya mau di DLH sendiri ada pertanian percontohan. Jangan ada lagi pegawai yang masih abai soal sampah, apalagi plastik. DLH harus jadi teladan,” ujarnya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah (OPD) untuk ikut membina tingkat RT/RW dalam edukasi dan pengelolaan sampah.

Setiap dinas akan diberi tanggung jawab membina wilayah tertentu sesuai kapasitasnya. Semua OPD harus turun.

“Satu dinas bisa membina satu atau beberapa RT. Kalau ada mitra kerja, bisa dilibatkan juga. Intinya kita bentuk pola pembinaan langsung ke masyarakat,” tukas Munafri. (*)

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

2 hari ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.