Connect with us

Pemkot Makassar

Pasca Insiden 29 Agustus, Pemkot Makassar Prioritaskan Pemulihan dan Kesejahteraan Warga

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan sikap dan langkah nyata Pemerintah Kota dalam merespons insiden yang terjadi di Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus 2025 lalu.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjawab pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Makassar, secara virtual, Rabu (3/9/2025).

Munafri menjelaskan, sejak pasca kerusuhan, Pemkot Makassar bergerak cepat melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban.

Koordinasi intensif dilakukan bersama unsur TNI dan Polri untuk meredam situasi, termasuk mengoptimalkan peran Satpol PP di lapangan.

Selain itu, Pemkot juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk posko siaga di level RT/RW sebagai bentuk pengamanan berbasis warga.

“Pemulihan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kepercayaan publik. Karena itu kami menghadirkan langkah yang melibatkan semua pihak,” tegas Munafri.

BACA JUGA  Dukung Akselerasi Kompetensi Siswa, Munafri Sambut Program Pemetaan Karakter Genetik BrainEvo

Terkait dampak pembakaran Kantor DPRD, Pemkot Makassar bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menjalankan langkah pemulihan komprehensif.

Fokus utama diarahkan pada penanganan korban, mulai dari menjamin perawatan medis hingga memastikan seluruh hak-hak korban terpenuhi.

Wali Kota menekankan, upaya ini tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

“Makassar adalah rumah besar kita semua. Dengan kebersamaan, ketertiban, dan saling menjaga, kita bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” imbuh Munafri.

Ia menambahkan, jika diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut atas langkah Pemkot, pembahasan dapat dilanjutkan pada forum pembahasan tahap berikutnya bersama DPRD.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Soroti Pentingnya AI di Dunia Pendidikan saat Peringatan Hardiknas 2025

Harapannya, proses ini bisa segera rampung agar tidak menghambat percepatan pembangunan maupun pelayanan publik. Ia menutup penjelasannya dengan ajakan menjaga persatuan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk Makassar yang lebih baik,” pungkasnya.

Diketahui, pasca insiden kerusuhan yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD Makassar, 29 Agustus lalu, menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons cepat dengan langkah sigap dan penuh empati.

Sejak hari pertama, ia langsung berkoordinasi intens dengan aparat TNI dan Polri untuk meredam situasi. Tak hanya itu, Munafri juga turun langsung mengunjungi korban yang tengah dirawat di rumah sakit serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Ajak Saudagar Muslim Bangun Ekonomi Kota Lewat Kolaborasi

Kesigapan itu kian nyata ketika Munafri memilih bermalam di Balai Kota selama tiga malam berturut-turut, mulai 29 hingga 31 Agustus. Bersama beberapa jajaran Pemkot dan pihak terkait, ia menyiagakan posko 24 jam guna memastikan koordinasi berjalan efektif serta pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga di tengah situasi darurat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Jumat Bersih, Pemkot Makassar Komitmen Bangun Integritas Kebersihan

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Apel Karya Bakti Digelar di Makassar, Ribuan Personel Gabungan Turun Tangan

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Ajak Saudagar Muslim Bangun Ekonomi Kota Lewat Kolaborasi

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending