Connect with us

Pemkot Makassar

PKS Jadi Mitra Strategis, Munafri Dorong Kolaborasi Bangun Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Makassar.

Menurutnya, penyelesaian tantangan kota tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami butuh kolaborasi, juga saran dan masukan yang membangun dari PKS, karena tidak semua kebijakan pemerintah selalu tepat,” hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD PKS Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard, Minggu (7/9/2025).

Munafri mengakui, selama lebih dari 6 atau 7 bulan kepemimpinannya, PKS telah banyak memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.

Masukan itu, kata dia, penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada zona nyaman pemerintah, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Kehadiran PKS di legislatif menjadi mitra strategis untuk mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD II Golkar Makassar itu menuturkan, sebagai pembina partai politik di kota Makassar. Ia merasa bahagia melihat dinamika kepartaian yang sehat, termasuk Musda PKS hari ini yang memilih ketua baru.

“Lebih membahagiakan lagi karena pada masa kepemimpinan saya, PKS duduk sebagai pimpinan DPRD Makassar. Hal ini tentu membuka ruang kolaborasi yang lebih erat untuk membangun kota demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.

BACA JUGA  Kunjungi Gerakan Pasar Murah, Wali Kota Munafri Pastikan Harga Pangan Terjangka

Dalam kesempatan itu, Munafri menekankan dua isu penting yang membutuhkan perhatian serius: pengelolaan sampah dan pendidikan.

Appi menilai persoalan sampah harus ditangani mulai dari level rumah tangga dengan sistem siklus yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan pendekatan seremonial.

Karena itu, ia ingin agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan terdekat. Sampah rumah tangga bisa didaur ulang sehingga punya nilai ekonomi, bahkan bisa menopang pertanian lahan sempit.

“Jika siklus lingkungan ini berjalan, kebersihan dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat,” jelas Munafri.

Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat dalam dunia pendidikan, terutama terkait penerimaan siswa baru. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik curang atau jalan pintas dalam sistem pendidikan.

“Kalau di dunia pendidikan saja masih ada permainan, bagaimana di sektor lain? Karena itu saya berharap mata saya yang terbatas ini bisa diperluas oleh pengawasan teman-teman PKS di DPRD untuk bersama-sama memastikan kualitas pendidikan kita,” tegasnya.

Munafri juga memaparkan sejumlah langkah Pemkot Makassar dalam meningkatkan perlindungan sosial. Di antaranya adalah perlindungan bagi puluhan ribu pekerja rentan setiap tahun melalui program jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

“Ke depan, kami juga ingin menambahkan jaminan hari tua untuk 45 ribu pekerja. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan PKS agar program ini masuk dalam prioritas anggaran,” katanya.

Selain itu, Munafri menyampaikan perkembangan penanganan korban tragedi kebakaran di DPRD Makassar. Ia memastikan seluruh korban telah menerima santunan, bahkan bagi ASN yang gugur akan diusulkan kenaikan pangkat anumerta.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Siapkan 2 Perseroda Baru: Sektor Pangan dan Infrastruktur

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan kembali bahwa kolaborasi dengan PKS bukan sekadar kerja politik, tetapi juga wujud kebersamaan dalam mengurus kota yang dihuni oleh lebih dari 1,4 juta jiwa dengan beragam persoalan.

“Jangan hanya berpikir untuk partai atau kelompok masing-masing. Tugas kita semua adalah bagaimana meminimalkan kesulitan masyarakat, sekaligus memastikan yang mampu bisa membantu yang lemah. Dengan kolaborasi, Insya Allah Makassar akan semakin kuat dan maju,” tutup Munafri.

Sedangkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh Wali Kota Munafri Arifuddin. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim.

“Saat ini, APBD Perubahan sudah kita ketuk, dan saya sudah menyampaikan di Banggar bahwa semua kebijakan Pak Wali yang berpihak kepada masyarakat, PKS mendukung penuh dan siap mensupport,” ungkap Andi Hadi, dihadapan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Menurutnya, PKS akan tetap menjadi partai yang terbuka, siap berkolaborasi dengan pemerintah, sekaligus siap menerima kritik.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi perhatian utama, terutama dalam hal penyederhanaan birokrasi agar masyarakat tidak terbebani biaya, waktu, dan tenaga.

Lanjut dia, persoalan administrasi jangan lagi dipersulit. Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dijalankan Pemkot Makassar, bisa melihat manfaat besar dalam memudahkan akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

BACA JUGA  Dedikasi Ketua TP PKK Kota Makassar, Perjuangkan Kesehatan Ibu dan Anak

“Ini bentuk nyata bahwa pemerintah kota serius menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.

Andi Hadi menambahkan, PKS akan terus hadir bukan hanya sebagai mitra politik, tetapi juga sebagai rumah perjuangan bagi masyarakat.

Dalam kerangka itu, PKS merumuskan program prioritas yang dikenal dengan K2P2, yaitu Kader dan Kaderisasi serta Pemenangan Pemilu dan Pelayanan Publik.

Dimulai dari skala pribadi, keluarga, dan rumah ibadah, kami ingin kader PKS menjadi bagian aktif dalam pembangunan.

“PKS juga menghadirkan program sebagai pusat perjuangan politik, rumah kebangsaan sebagai pelopor persatuan nasional, sekaligus rumah kemanusiaan yang mengabdi lintas elemen,” paparnya.

Ke depan, PKS Makassar telah menyusun lima fokus tujuan program kegiatan dalam lima tahun mendatang. Program tersebut mencakup

Pertama, Pengembangan potensi kader. Kedua, Pengokohan struktur. Ketiga, Penguatan basis tradisional PKS. Keempat, Penguatan basis pemilih. Kelima, Strategi kampanye yang efektif.

Dengan strategi itu, PKS Makassar optimistis dapat memperkuat peran kader sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kota.

“Insya Allah, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan semua elemen, termasuk PKS, Kota Makassar akan semakin kuat, solid, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” tutup Andi Hadi. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dukung Program KPU, Fokus Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Demokrasi Menuju Pemilu 2029

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.

Dukungan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar yang membahas rencana pelaksanaan serta permintaan dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah program strategis KPU, Kamis (22/01/2026).

Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, menjelaskan bahwa saat ini KPU tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu, KPU meminta sinergi Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut mendukung pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

Selain pemutakhiran data pemilih, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar tingkat SMA yang berada dalam kewenangan KPU Provinsi. Namun ke depan, KPU mendorong perluasan sasaran, terutama bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

BACA JUGA  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Dampingi Menag Resmikan RS UIN Alauddin

“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelas Hambaliie.

Ia juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang baru-baru ini digelar atas inisiatif Wali Kota Makassar. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.

Kondisi ini dinilai perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya menyusun konsep besar secara bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan digelarnya pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

BACA JUGA  HUT 355 Sulsel, Pjs Wali Kota Makassar Meriahkan Fashion Show

“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.

Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan OPD terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.

“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Genjot Urban Farming Jadi Ikon Baru Kota

Munafri menilai sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.

“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.

Ia berharap audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Continue Reading

Trending