Connect with us

Pemkot Makassar

PKS Jadi Mitra Strategis, Munafri Dorong Kolaborasi Bangun Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Makassar.

Menurutnya, penyelesaian tantangan kota tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami butuh kolaborasi, juga saran dan masukan yang membangun dari PKS, karena tidak semua kebijakan pemerintah selalu tepat,” hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD PKS Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard, Minggu (7/9/2025).

Munafri mengakui, selama lebih dari 6 atau 7 bulan kepemimpinannya, PKS telah banyak memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.

Masukan itu, kata dia, penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada zona nyaman pemerintah, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Kehadiran PKS di legislatif menjadi mitra strategis untuk mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD II Golkar Makassar itu menuturkan, sebagai pembina partai politik di kota Makassar. Ia merasa bahagia melihat dinamika kepartaian yang sehat, termasuk Musda PKS hari ini yang memilih ketua baru.

“Lebih membahagiakan lagi karena pada masa kepemimpinan saya, PKS duduk sebagai pimpinan DPRD Makassar. Hal ini tentu membuka ruang kolaborasi yang lebih erat untuk membangun kota demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.

BACA JUGA  Pjs Arwin Azis Ajak Jemaah Masjid Al-Markaz Wujudkan Suasana Damai di Pilkada Serentak

Dalam kesempatan itu, Munafri menekankan dua isu penting yang membutuhkan perhatian serius: pengelolaan sampah dan pendidikan.

Appi menilai persoalan sampah harus ditangani mulai dari level rumah tangga dengan sistem siklus yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan pendekatan seremonial.

Karena itu, ia ingin agar pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan terdekat. Sampah rumah tangga bisa didaur ulang sehingga punya nilai ekonomi, bahkan bisa menopang pertanian lahan sempit.

“Jika siklus lingkungan ini berjalan, kebersihan dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat,” jelas Munafri.

Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat dalam dunia pendidikan, terutama terkait penerimaan siswa baru. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik curang atau jalan pintas dalam sistem pendidikan.

“Kalau di dunia pendidikan saja masih ada permainan, bagaimana di sektor lain? Karena itu saya berharap mata saya yang terbatas ini bisa diperluas oleh pengawasan teman-teman PKS di DPRD untuk bersama-sama memastikan kualitas pendidikan kita,” tegasnya.

Munafri juga memaparkan sejumlah langkah Pemkot Makassar dalam meningkatkan perlindungan sosial. Di antaranya adalah perlindungan bagi puluhan ribu pekerja rentan setiap tahun melalui program jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

“Ke depan, kami juga ingin menambahkan jaminan hari tua untuk 45 ribu pekerja. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan PKS agar program ini masuk dalam prioritas anggaran,” katanya.

Selain itu, Munafri menyampaikan perkembangan penanganan korban tragedi kebakaran di DPRD Makassar. Ia memastikan seluruh korban telah menerima santunan, bahkan bagi ASN yang gugur akan diusulkan kenaikan pangkat anumerta.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Kota Makassar Beri Dukungan Moril kepada Istri Almarhum Camat Ujung Pandang

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan kembali bahwa kolaborasi dengan PKS bukan sekadar kerja politik, tetapi juga wujud kebersamaan dalam mengurus kota yang dihuni oleh lebih dari 1,4 juta jiwa dengan beragam persoalan.

“Jangan hanya berpikir untuk partai atau kelompok masing-masing. Tugas kita semua adalah bagaimana meminimalkan kesulitan masyarakat, sekaligus memastikan yang mampu bisa membantu yang lemah. Dengan kolaborasi, Insya Allah Makassar akan semakin kuat dan maju,” tutup Munafri.

Sedangkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh Wali Kota Munafri Arifuddin. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim.

“Saat ini, APBD Perubahan sudah kita ketuk, dan saya sudah menyampaikan di Banggar bahwa semua kebijakan Pak Wali yang berpihak kepada masyarakat, PKS mendukung penuh dan siap mensupport,” ungkap Andi Hadi, dihadapan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Menurutnya, PKS akan tetap menjadi partai yang terbuka, siap berkolaborasi dengan pemerintah, sekaligus siap menerima kritik.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi perhatian utama, terutama dalam hal penyederhanaan birokrasi agar masyarakat tidak terbebani biaya, waktu, dan tenaga.

Lanjut dia, persoalan administrasi jangan lagi dipersulit. Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dijalankan Pemkot Makassar, bisa melihat manfaat besar dalam memudahkan akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

BACA JUGA  Jaga Soliditas Eksekutif-Legislatif, Munafri-Aliyah Kompak Hadiri Paripurna Terkait LKPJ 2024

“Ini bentuk nyata bahwa pemerintah kota serius menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.

Andi Hadi menambahkan, PKS akan terus hadir bukan hanya sebagai mitra politik, tetapi juga sebagai rumah perjuangan bagi masyarakat.

Dalam kerangka itu, PKS merumuskan program prioritas yang dikenal dengan K2P2, yaitu Kader dan Kaderisasi serta Pemenangan Pemilu dan Pelayanan Publik.

Dimulai dari skala pribadi, keluarga, dan rumah ibadah, kami ingin kader PKS menjadi bagian aktif dalam pembangunan.

“PKS juga menghadirkan program sebagai pusat perjuangan politik, rumah kebangsaan sebagai pelopor persatuan nasional, sekaligus rumah kemanusiaan yang mengabdi lintas elemen,” paparnya.

Ke depan, PKS Makassar telah menyusun lima fokus tujuan program kegiatan dalam lima tahun mendatang. Program tersebut mencakup

Pertama, Pengembangan potensi kader. Kedua, Pengokohan struktur. Ketiga, Penguatan basis tradisional PKS. Keempat, Penguatan basis pemilih. Kelima, Strategi kampanye yang efektif.

Dengan strategi itu, PKS Makassar optimistis dapat memperkuat peran kader sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kota.

“Insya Allah, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan semua elemen, termasuk PKS, Kota Makassar akan semakin kuat, solid, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” tutup Andi Hadi. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Inovasi Wali Kota Munafri Soal Iuran Sampah Gratis Bagi Warga Miskin, Dilirik Daerah Lain

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Program unggulan yang digagas Pemerintah Kota Makassar, kembali menarik perhatian nasional. Setelah sukses menghadirkan inovasi pro-rakyat.

Inovasi yang dikenal sebagai Iuran Sampah gratis Berdasarkan Daya Listrik Rumah Tangga ini, sebagai terobosan tepat dalam melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat tata kelola persampahan berkeadilan sosial.

Keberhasilan kebijakan yang digagas pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), kini semakin mendapat pengakuan. Dimana, penggratisan iuran sampah bagi warga tidak mampu menjadi rujukan pemerintah daerah lain.

 

Kini Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi salah satu daerah yang secara serius ingin mengadopsi kebijakan tersebut.

Bahkan, mereka memilih datang langsung melakukan kunjungan kerja resmi (kunker) ke Kota Makassar, untuk berdiskusi dan mempelajari mekanisme teknis pelaksanaan program tersebut secara mendalam.

Rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin Wakil Wali Kota Hj. Ananda tiba di Balai Kota Makassar, pada Kamis (23/10/2025).

Dalam kunjungan bertajuk konsultasi dan koordinasi terkait kebijakan penurunan dan penggratisan tarif retribusi iuran sampah berdasarkan daya listrik pelanggan, mereka diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di ruang kerjanya.

Pertemuan berlangsung hangat dan intens, dengan didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, yang memaparkan lebih rinci mengenai formula kebijakan dan dampak sosial program tersebut terhadap masyarakat Kota Makassar.

BACA JUGA  Grand Final Senam Ininnawa, Indira Yusuf Ismail Puji Antusiasme Warga dan Ujung Tanah

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Makassar bertujuan untuk belajar langsung bagaimana Pemkot Makassar mampu mengelola pembiayaan persampahan dengan skema tarif yang proporsional dan tetap berpihak pada masyarakat miskin.

“Kami datang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kota Makassar karena ingin mempelajari secara langsung kebijakan pengurangan dan penggratisan iuran sampah yang diterapkan di sini (Pemkot Makassar),” ujar Hj. Ananda.

Menurutnya, program ini menarik, karena selain berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu, Makassar tetap mampu menjaga keberlanjutan operasional persampahan dengan kebijakan pro rakyat.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam persoalan pengelolaan sampah.

Kondisi ini semakin berat sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih di Kota Banjarmasin ditutup secara mendadak oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 1 Februari 2025.

“Sebelum saya dan Pak Wali Kota Makassar, dilantik pada 20 Februari 2025, kami sudah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang meminta TPA Basirih ditutup,” tuturnya.

“Jadi, saat mulai menjabat, kami langsung menghadapi pekerjaan rumah yang sangat berat, karena kami tidak punya lagi lokasi pembuangan akhir sampah,” sambung Hj. Ananda.

BACA JUGA  Tanggal Istimewa 9 Bulan 9: Munafri-Aliyah Lantik 9 Pejabat Baru

Selain menghadapi krisis pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Banjarmasin juga berhadapan dengan minimnya penerimaan iuran sampah dari masyarakat.

Dikatakan, dengan jumlah penduduk begitu banyak, pendapatan retribusi sampah hanya mencapai Rp1,2 miliar per tahun, jumlah yang dinilai sangat kecil dan tidak mencukupi untuk membiayai operasional kebersihan kota.

“Terus terang jumlah itu tidak cukup sama sekali, tetapi ada persepsi keliru di masyarakat bahwa hanya dengan membayar Rp2.000 sampai Rp3.000 per rumah sudah bisa membiayai penanganan sampah kota. Padahal itu tidak realistis,” tegas Hj. Ananda.

Ia mengapresiasi kebijakan tarif iuran sampah yang diterapkan Pemkot Makassar karena dinilai lebih adil dan berkeadilan sosial.

Di Makassar, penentuan tarif dilakukan berdasarkan daya listrik pelanggan rumah tangga, sehingga warga miskin dengan daya listrik rendah dibebaskan dari pembayaran iuran, sementara warga mampu dikenai tarif lebih tinggi.

“Kalau di Banjarmasin selama ini kita mengikuti tarif berdasarkan tagihan PDAM karena sambungan air bersih di kota kami sudah mencapai 99,9 persen,” ungkapnya.

“Tapi setelah melihat sistem di Makassar, ini lebih progresif karena klasifikasinya jelas, ada transparansi, dan ada perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu,” tambah dia.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Apresiasi Financial Expo BIK di Monumen MNEK CPI

Hj. Ananda juga mengaku terkesan dengan pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar. Lanjut dia, melihat Kota Makassar ini kotanya inovatif sejak dipimpin Wali Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham.

“Kami ke sini belajar, dan memang banyak hal yang bisa kami adopsi. Khusus untuk program iuran sampah gratis ini, saya menilai kebijakannya berhasil dan menyentuh rasa keadilan,” ucapnya.

Dia menegaskan, kunjungannya kali ini bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi juga ingin menyerap model kebijakan yang bisa diterapkan di Banjarmasin.

Harapanya, kunjungan ini menjadi langkah awal kerja sama yang lebih luas.

“Kami ingin menggali potensi penerapan sistem seperti di Makassar, di mana masyarakat miskin dilindungi dan masyarakat mampu ikut bertanggung jawab melalui iuran yang lebih proporsional,” tutupnya.

Diketahui, saat ini Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.

Melalui kebijakan terbaru yang tertuang dalam Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang retribusi sampah gratis.

Tarif Retribusi 2025, perdasarkan daya listik:

– R1/450 VA perbulan Rp 0

– R1/900 VA perbulan Rp 0

– Sedangkan

– R1M/900 VA dan R1/1300 VA serta

– R1/2200 VA mendapat juga keringanan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel