Connect with us

Nasional

Jokowi Beri Arahan ke Pengurus Baru PSI: Fokus Penguatan Struktur dan Kaderisasi

Published

on

Kitasulsel–BALI Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan arahan langsung kepada jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja dilantik. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di Waroeng Kopi Klotok, Seminyak, Bali, pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Momen itu menjadi sorotan publik, terutama setelah cuplikan video pertemuan diunggah ke akun Instagram resmi PSI (@psi_id), meski tanpa suara atau keterangan isi pembicaraan.

Fokus pada Penguatan Struktural dan Kaderisasi

Astrid Widayani, Kepala Sekolah Partai DPP PSI sekaligus Wakil Wali Kota Solo, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkap sebagian isi arahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi menekankan pentingnya penguatan struktural partai serta pembinaan kader yang solid dan berintegritas.

BACA JUGA  Andi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!

“Arahan dari beliau kepada kami DPP PSI adalah agar fokus pada penguatan struktural pengurus yang baru dilantik. Saya sebagai Kepala Sekolah Partai akan segera memulai pendidikan politik dan pengaderan di internal partai,” ujar Astrid saat ditemui di Solo, Sabtu (4/10/2025).

Dorong Generasi Muda Aktif di Dunia Politik

Lebih lanjut, Astrid menyampaikan bahwa Jokowi juga menginginkan agar PSI dapat menjadi warna baru dalam dunia politik nasional, khususnya dalam menarik minat generasi muda untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam proses demokrasi serta pembangunan daerah.

“Harapannya PSI bisa lebih mewarnai politik tanah air, mendorong anak muda agar tidak apatis, lebih aktif berkontribusi dan mengawal kebijakan pimpinan daerah di wilayah masing-masing,” tambahnya.

BACA JUGA  Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito Abimanyu

Pertemuan Tertutup, Dihadiri Kaesang dan Elite PSI

Dalam video unggahan PSI di media sosial, tampak suasana akrab dan serius menyelimuti pertemuan tersebut. Presiden Jokowi duduk bersama jajaran pengurus DPP PSI yang baru, termasuk:

Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Jokowi

Ahmad Ali, Ketua Harian PSI

Grace Natalie, Anggota Dewan Pembina PSI

Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI

Meski video dibagikan ke publik, suara dalam rekaman dibisukan, sehingga detail isi pembicaraan tetap menjadi tanda tanya.

Spekulasi Bergabungnya Jokowi ke PSI Muncul Lagi

Pertemuan ini kembali memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi ke PSI, pasca dirinya dipecat oleh PDIP dan belum menyatakan secara resmi afiliasi politik baru. Meski begitu, hingga kini baik PSI maupun Jokowi belum memberikan konfirmasi terkait kemungkinan tersebut.

BACA JUGA  Majelis Agama Lintas Iman Bacakan Deklarasi Damai, Serukan Komitmen Kebangsaan Jelang HUT RI ke-80

“Mohon doa terbaiknya,” ujar Grace Natalie dalam pernyataan singkat sebelumnya ketika ditanya apakah Jokowi akan bergabung ke PSI.

Langkah Konsolidasi Jelang Pemilu Daerah

Pertemuan ini dinilai sebagai bagian dari langkah konsolidasi internal PSI, khususnya menjelang Pilkada serentak 2027, di mana PSI tengah mempersiapkan kader dan pengurus daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam pencalonan kepala daerah.

Diharapkan, dengan dukungan moral dari tokoh sekelas Jokowi, PSI dapat meningkatkan daya tariknya di kalangan pemilih muda dan memperluas pengaruhnya secara nasional.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Rhoma Irama Bagian dari Keluarga Kemenag: Seni sebagai Penguat Keberagaman

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Pimpin Rapat Bersama Eselon 1 dan 2, Menag RI:Ciptakan Iklim Kerja Yang Sejuk dan Nyaman

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  KH Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel