Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri Siap Sambut Kunjungan Tim Ramboll Bahas Keberlanjutan Program Kota Layak Huni

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memimpin rapat bersama sejumlah kepala dinas teknis dan Perwakilan Konsultan Lokal Ramboll di Balaikota, Senin (13/10/2025). Pertemuan tersebut membahas persiapan menyambut kunjungan tim konsultan international Ramboll di Kota Makassar.

Kunjungan yang dijadwalkan berlangsung 27-31 Oktober 2025 itu akan membahas evaluasi proyek sekaligus rencana keberlanjutan kerja sama pembangunan Makassar Livable City Plan (MLCP) Toolbox yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) melalui program ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF).

Dalam rapat tersebut, Munafri meminta seluruh kepala SKPD terkait untuk menelaah secara detail fungsi MLCP Toolbox yang telah berjalan di Pemerintah, sebelum tim Ramboll tiba. Menurutnya, sinkronisasi lintas dinas menjadi kunci agar program tersebut benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan kota.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Serap Aspirasi dan Dorong Warga Lae-lae Maksimalkan Potensi Pulau

“Yang penting, semua disiapkan rapi sebelum tim Ramboll datang,” ujar Munafri.

Munafri juga mengingatkan agar hasil evaluasi dimanfaatkan untuk memastikan apakah kerja sama ini benar-benar memberi nilai tambah bagi pembangunan kota. Termasuk dapat terintegrasi dan mengakselerasi keberhasilan program-program prioritas Munafri-Aliyah.

“Kalau lanjut, tentu ada hal-hal yang kita inginkan agar lebih mudah meng-capture prioritas Makassar sebagai kota layak huni,” tambahnya.

Tenaga ahli lokal Ramboll Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tahapan close project kerja sama Pemerintah Kota Makassar yang sudah berjalan sejak 2021.

Yuni menguraikan, agenda Ramboll di Makassar nanti mencakup workshop bersama enam dinas terkait, kunjungan lapangan, serta interview dengan Wali Kota untuk menilai sejauh mana MLCP Toolbox bermanfaat bagi Pemkot.

BACA JUGA  Indahnya Keberagaman, Karnaval Jappa Jokka Cap Go Meh Tampilkan Barisan NKRI, Kebaya Peranakan Hingga Puluhan Barongsai

“Tujuan utama kunjungan ini untuk melihat apakah proyek yang sudah berjalan memberi manfaat nyata atau tidak, sekaligus menyusun Sustainment Plan atau rencana keberlanjutan. Karena itu, penting bagi dinas terkait menyiapkan masukan agar ke depan ada penyesuaian sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.

Selama empat hari di Makassar, Tim Ramboll akan mengkaji kelemahan dan kekuatan MLCP Toolbox sekaligus mendengarkan evaluasi langsung dari Pemkot Makassar.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Indahnya Keberagaman, Karnaval Jappa Jokka Cap Go Meh Tampilkan Barisan NKRI, Kebaya Peranakan Hingga Puluhan Barongsai

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Makassar Raih Kuadran 1, Evaluasi SPM dan RPJPN di Atas Rata-Rata

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Pimpin Apel Perdana Sebagai Pj Sekda, Irwan Rusfiady Tekankan Pelayanan dan Netralitas

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending