Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Job Fit untuk 32 Pejabat Eselon II, Perkuat Sistem Merit dan Reformasi Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan Job Fit bagi 32 pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulsel. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 22 hingga 23 Oktober 2025, sebagai bagian dari upaya menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Tim penilai Job Fit terdiri dari lima orang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidang manajemen pemerintahan, yaitu:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman

2. Sekretaris Utama LAN, Andi Taufik

3. Direktur IPDN Kampus Sulsel, Prof. Murtir Jeddawi

4. Guru Besar Unhas, Prof. Zuryati Djafar

5. Prof. Wahyu

Evaluasi Kompetensi dan Kinerja Pejabat

BACA JUGA  Ketua Pemuda Tani HKTI Sulsel Sambut Positif Program Swasembada Pangan dan Berharap Pemerintah Priorotaskan Bahan Pangan Lokal

Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa Job Fit merupakan mekanisme untuk menilai kesesuaian pejabat dengan jabatan yang sedang diemban.

“Kalau Job Fit itu, kita hanya ingin mengetahui apakah seorang pejabat itu masih cocok atau pas di jabatan yang sedang dipangkunya. Dan yang tahu apakah dia cocok atau tidak, pertama tentu yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam proses Job Fit, para pejabat Eselon II diminta memaparkan capaian kinerja, inovasi, serta tantangan yang dihadapi selama menjabat. Tim penilai kemudian menggali lebih dalam potensi, kompetensi teknis, serta kemampuan manajerial masing-masing peserta.

Hasil penilaian ini akan memberikan gambaran obyektif bagi pemerintah provinsi mengenai sejauh mana kompetensi pejabat selaras dengan kebutuhan organisasi.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Resmikan Kolam Labu Bentenge di Pantai Merpati, Bulukumba

Hasil Job Fit Jadi Dasar Penempatan Definitif

Selanjutnya, Panitia Seleksi (Pansel Job Fit) akan menyusun rekomendasi kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Rekomendasi tersebut menjadi dasar pengisian jabatan secara definitif.

“Kalau yang lowong, setelah kita tempatkan hasil Job Fit ini selesai mengisi jabatan secara definitif, tentu ada jabatan yang lowong. Itu nanti akan kita lakukan pengisian, baik itu melalui seleksi terbuka ataupun melalui manajemen talenta,” kata Jufri.

Langkah Strategis Menata Birokrasi Modern

Pelaksanaan Job Fit Eselon II tahun ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel. Pemprov Sulsel menegaskan komitmen untuk menerapkan sistem merit secara konsisten, sehingga setiap jabatan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Tutup Ajang Pildacil 1447 H yang Digelar Kejati Sulsel

Dengan kebijakan ini, Pemprov Sulsel berharap tata kelola pemerintahan semakin adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Siapkan Ambulans dan Tim Medis di Posko Operasi Ketupat 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Keselamatan pemudik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kelancaran perayaan Hari Raya Idulfitri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan dukungan ambulans dan tim medis di sejumlah pos pelayanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Operasi pengamanan tersebut berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan fokus pada pengamanan arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah dalam memastikan keamanan, kelancaran, serta keselamatan masyarakat selama periode mudik.

Gubernur juga menginstruksikan agar layanan publik, khususnya layanan kesehatan, tetap siaga dan responsif di titik-titik keramaian serta jalur perlintasan pemudik.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Kukuhkan Korpri Makassar, Dorong Profesionalisme ASN

Kesiapan tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6/1071/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Perayaan Idulfitri 1447 H/2026, serta hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pengamanan Operasi Ketupat 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Evi Mustikawati Arifin, menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit daerah dan klinik di bawah lingkup Dinas Kesehatan Provinsi akan berpartisipasi aktif dalam menyediakan layanan medis di titik-titik posko.

“Kami menugaskan tenaga medis secara bergantian dalam dua shift agar pelayanan kesehatan di setiap posko dapat berjalan tanpa henti selama masa operasi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan mengatur pembagian waktu kerja tenaga medis menjadi dua shift, yakni shift pagi pukul 07.30 hingga 14.00 WITA yang diisi tim medis dari klinik, serta shift siang pukul 14.00 hingga 21.00 WITA yang diisi oleh tim medis dari rumah sakit.

BACA JUGA  Jaga Harga dan Keseimbangan Pasokan, Bulog Sulselbar Mulai Salurkan Beras SPHP

Setiap shift juga dilengkapi satu unit ambulans beserta personel medis untuk menangani kondisi kegawatdaruratan di lokasi pos pelayanan.

Beberapa titik posko yang menjadi fokus pelayanan antara lain Terminal Daya, M’TOS, Tamangapa, Veteran Utara, Pasar Terong, Bintang Mode, dan Boulevard di Kota Makassar, serta jalur Poros Maros–Bone di wilayah kabupaten.

Melalui dukungan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bantuan medis secara cepat selama arus mudik dan arus balik Idulfitri.

Pelayanan kesehatan di posko tersebut juga dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi bersama unsur kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Continue Reading

Trending