Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Terima Menteri Wakaf Suriah, Bahas Kerja Sama Pendidikan Islam dan Wakaf

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Menteri Wakaf Suriah, Syaikh Muhammad Abu Khoiri Syukri, beserta rombongan ulama Syam di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan pendidikan untuk kaderisasi ulama an penguatan wakaf antara kedua negara.

“Indonesia membutuhkan kesinambungan kader ulama. Tradisi keilmuan Syam adalah rujukan Islam dunia, dan hubungan ulama Nusantara dengan Syam telah terjalin sejak lama,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menag menegaskan bahwa Masjid Istiqlal saat ini menjadi pusat pembinaan kader ulama dan telah menjalankan program pendidikan ulama sejak pandemi, mengingat lebih dari 800 ulama Indonesia wafat pada masa Covid-19.

“Kita ingin memperkuat sanad keilmuan, spiritualitas, dengan menciptakan ulama baru sebagai representatif ulama yang relevan untuk zaman modern,” tambahnya.

Menteri Wakaf Suriah menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan hangat Kemenag dan masyarakat Indonesia. Ia mengapresiasi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang berhasil menjaga kedamaian, keberagaman, dan persatuan umat.

BACA JUGA  Terima Dubes Ukraina, Menag Bahas Pertukaran Pelajar, Hingga Kedatangan Grand Mufti

Syaikh Abu Khoiri menjelaskan, Suriah kini memasuki fase pembangunan kembali pasca situasi konflik yang panjang. Pemerintah dan ulama Suriah, lanjutnya, tengah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan pendidikan Islam, riset keilmuan, dan penguatan ekonomi umat.

“Indonesia dikenal dengan akhlak. Suriah dikenal dengan kedalaman ilmu. Bila akhlak dan ilmu bertemu, dunia Islam akan mendapat manfaat besar,” ujarnya.

Syaikh Abu Khairi menjelaskan pentingnya ta’awun (kolaborasi kebaikan) antarnegara Muslim dalam pengembangan pendidikan, ilmu syariah, dan kemanusiaan, khususnya antara Indonesia dan Suriah. Menurutnya, sinergi antara Indonesia dan Suriah di bidang pendidikan agama, bahasa Arab, dan pengkaderan ulama akan membawa dampak luas, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi dunia Islam secara global.

BACA JUGA  Menag Ajak Ribuan Jemaah Umrah Doakan Kemajuan Indonesia dan Perjuangan Palestina

“Kita harus terus berkomunikasi, menjalin kerjasama dalam kebaikan antara kedua negara sebagai sesama negara muslim, untuk menciptakan negara yang aman dan tentram, serta adil dan makmur”, jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu Ulama, Muhammad Rajab Dieb juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan tazkiyatun nafs (pembinaan akhlak) sebagai fondasi pembentukan ulama sejati. Menurut mereka, keluasan ilmu tidak akan memberi manfaat tanpa kemurnian jiwa dan keteladanan moral.

“Ulama bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pembawa cahaya dan teladan. Dengan begitu, ketika kita menyampaikan kebaikan agama akan mudah didengarkan”, tegas Muhammad Rajab Dieb.

Setelah mendengar paparan para ulama Suriah, Menag menyampaikan sembilan prioritas kolaborasi strategis yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Suriah:

  1. Pengiriman mahasiswa Indonesia ke Suriah dan Sebaliknya;
  2. Pengiriman pengajar bahasa Arab dari Suriah ke Indonesia;
  3. Pertukaran Pendaftaran Perguruan Tinggi kedua Negara;
  4. Pertukaran dosen dua arah;
  5. Kolaborasi riset di bidang keagamaan dan sains;
  6. Penguatan zakat dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat;
  7. Program pemberdayaan perempuan berbasis pendidikan Islam;
  8. Pengkajian isu fikih kontemporer;
  9. Penyusunan deklarasi kemitraan pendidikan dan peradaban Islam Indonesia–Suriah untuk generasi muda.
BACA JUGA  Negosiasi Berhasil, Menag Pastikan Klinik Kesehatan Haji Daker Makkah Beroperasi

“Dengan ini, kami seluruh yang hadir disini dari baik dari Kemenag ataupun Istiqlal siap menindak lanjuti kerja sama yang bisa dilakukan antara kedua belah pihak”, tuturnya.

Menag juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi keagamaan sebagai jembatan perdamaian dan peradaban global. “Semoga sinergi ini membawa keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia”, pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

BACA JUGA  Wamenag Dukung Santri Film Festival: Bentuk Dakwah Kultural dan Ekonomi Kreatif Pesantren

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

BACA JUGA  Menag Ajak Ribuan Jemaah Umrah Doakan Kemajuan Indonesia dan Perjuangan Palestina

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)

BACA JUGA  Kado HUT RI ke-80, Pemerintah Luncurkan Bantuan Afirmasi bagi Guru Non-ASN dan Pendidik Nonformal
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel