Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

1 minggu ago

30 Oktober 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag dan Danantara Bahas Upaya Majukan Ekosistem Ekonomi Umat

Published

3 hari ago

4 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini menerima kunjungan Pengurus Danantara di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Kedua pihak membahas strategi membangun ekosistem ekonomi umat yang berkelanjutan, memperkuat wakaf produktif, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan.

Managing Director Danantara Bidang Stakeholders Management, Rohan Hafas menyampaikan sejumlah program dan rencana strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pemberdayaan aset wakaf, pengembangan jaringan usaha berbasis masjid, serta pelatihan tata kelola ekonomi syariah yang modern dan profesional.

“Kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan umat, terutama melalui wakaf produktif, inovasi sosial, serta kegiatan edukasi dan literasi ekonomi syariah,” ujar Rohan Hafas, Selasa (04/11/2025).

Rohan Hafas juga menyampaikan kesiapan membuka ruang bersama untuk koordinasi program dan berharap dapat bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas publik di Istiqlal untuk agenda pembinaan dan edukasi.

Menag Nasaruddin Umar menyambut baik inisiatif Danantara dan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola wakaf secara profesional, setara standar global. Menurutnya, potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan memerlukan manajemen yang modern dan transparan.

“Kita harus menyiapkan tata kelola yang kuat, termasuk sistem pengawasan dan governance agar lembaga wakaf kita benar-benar berdaya dan dipercaya publik,” tegas Menag.

Menag juga menyoroti pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi umat melalui pemberdayaan pesantren dan lembaga pendidikan Islam, yang dinilai memiliki potensi besar dalam inovasi sosial dan pembangunan ekonomi keumatan.

“Sejumlah pesantren sudah menunjukkan model kemandirian ekonomi yang baik. Ini harus terus ditularkan, diperkuat, dan diperluas,” lanjutnya.

Selain itu, Menag menekankan pentingnya sinergi program lintas lembaga dan memastikan setiap inisiatif memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat dan memperkuat posisi umat dalam perekonomian nasional.

Di akhir pertemuan, Menag membuka ruang kolaborasi lanjutan dan meminta agar program Danantara disinergikan dengan agenda pembinaan ekonomi umat yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk optimalisasi aset wakaf dan pengembangan literasi keuangan syariah.

“Kita perlu program yang terukur, akuntabel, dan memberi manfaat langsung. Dengan pendekatan yang tepat, saya yakin kontribusi kita untuk umat bisa semakin besar,” ujar Menag.(*)