Presiden Prabowo Subianto Perkuat Kedaulatan Energi, Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri

KITASULSEL — JAKARTA — Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemandirian energi nasional mulai mendapat perhatian negara tetangga. Keputusan Indonesia mengurangi sebagian ekspor gas pipa ke Singapura menjadi penegasan arah kebijakan baru: sumber daya energi harus lebih dahulu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum dipasok ke luar negeri.

Kebijakan ini bukan penghentian seluruh ekspor gas. Namun, langkah tersebut memperlihatkan bagaimana Indonesia mulai menata kembali pemanfaatan sumber daya strategis dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas.

Ekspor gas dikurangi, Singapura menekankan kontrak

Sejak 24 Oktober 2026, Indonesia mengurangi sebagian ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD. Pengurangan tersebut terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.

Menurut Kementerian ESDM, angka tersebut setara sekitar delapan persen dari total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura yang mencapai 409,55 BBTUD. Pasokan yang dikurangi diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dalam negeri, terutama sektor kelistrikan dan industri.

Keputusan ini mendapat perhatian Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ia menegaskan pentingnya seluruh pihak menghormati komitmen dalam kontrak komersial. Pemerintah Singapura juga menyampaikan bahwa importir akan menjaga hak dan kepentingannya sesuai perjanjian.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan pasokan masih berada dalam batas minimum kontrak dan tidak melanggar perjanjian. Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan karena meningkatnya kebutuhan gas domestik serta adanya pemeliharaan fasilitas.

Singapura menyatakan pengurangan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan gas hariannya dan masih memiliki sumber pasokan lain, termasuk gas alam cair atau LNG.

Situasi ini memperlihatkan perbedaan kepentingan dalam pengelolaan energi. Indonesia ingin mengamankan pasokan bagi kebutuhan nasional, sedangkan Singapura berkepentingan menjaga kepastian pasokan berdasarkan kontrak. Meski menjadi sorotan regional, kebijakan tersebut tidak serta-merta berarti kedua negara mengalami konflik diplomatik.

Lima agenda kemandirian energi Prabowo

Prioritas kebutuhan domestik sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari kedaulatan bangsa.

Saat meluncurkan program Biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, pada 9 Juli 2026, Prabowo menegaskan pentingnya kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi.

B50 merupakan bahan bakar dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen solar. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan E50, campuran 50 persen etanol dan 50 persen bensin. Namun, E50 masih dalam tahap persiapan dan belum diterapkan secara nasional.

Di sektor kelistrikan, Presiden Prabowo meluncurkan target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut dalam tiga tahun, dengan tahap awal mencakup sejumlah proyek PLTS di berbagai daerah.

Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi minyak dan gas melalui optimalisasi sumur yang telah beroperasi serta percepatan eksplorasi wilayah baru. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan energi nasional semakin banyak dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Agenda lainnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif LPG. Keduanya masih membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur, dan kebijakan sebelum dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Kedaulatan energi harus dirasakan masyarakat

Di tengah agenda kemandirian tersebut, Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah, bensin, dan LPG. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 untuk mengubah mekanisme pengadaan energi impor melalui kerja sama antarpemerintah maupun pemerintah dengan badan usaha, dengan tujuan memperkuat kepastian pasokan.

Fakta ini menunjukkan bahwa kemandirian energi tidak dapat dicapai hanya dengan mengurangi ekspor atau mengumumkan target pembangunan. Peningkatan produksi, pengolahan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan distribusi harus berjalan beriringan.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang besar. Tantangannya adalah memastikan kekayaan tersebut menjadi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menopang industri, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Kerja sama dengan negara tetangga tetap penting dan kontrak perdagangan harus dihormati. Namun, kepentingan nasional juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemanfaatan sumber daya strategis.

Indonesia berhak menjadi tuan rumah atas kekayaan energi di tanahnya sendiri. Kedaulatan energi bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memastikan sumber daya nasional mampu lebih dahulu menjamin kebutuhan rakyat dan memperkuat masa depan bangsa.