Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Kaji Skema Teknologi Konversi Sampah, Tanpa Bebani APBD
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
Ini dibahas saat, menerima kunjungan jajaran manajemen PT Samtara Energy, perusahaan asal Jakarta yang bergerak di bidang energi dan pengelolaan limbah, di Balai Kota Makassar, Kamis (30/10/2025) kemarin waktu petang.
Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam penanganan sampah berkelanjutan, khususnya pengolahan sampah eksisting di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota.
General Manager PT Samtara Energy, Bobby, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Makassar, yang terbuka kepada semua pihak agar andil inovasi pengelolaan sampah.
“Kami berdiskusi bagaimana caranya bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah di TPA,” ujar Bobby.
“Kami datang menawarkan solusi pengolahan yang berfokus pada penyelesaian tumpukan sampah yang sudah ada di lokasi tersebut,” lanjutnya.
Menurutnya, berbeda dari konsep Waste to Energy (WTE) yang selama ini hanya menangani sampah baru, teknologi yang ditawarkan Samtara Energy berorientasi pada penanganan sampah lama atau sampah eksisting yang telah menumpuk bertahun-tahun dan berpotensi mencemari lingkungan.
“Kalau WTE berbicara tentang sampah yang akan datang, teknologi kami justru menyelesaikan sampah yang sudah ada. Karena tumpukan inilah yang menjadi sumber pencemaran dan semakin lama menghabiskan lahan,” jelasnya.
Bobby menegaskan, dalam skema kerja sama yang mereka ajukan, PT Samtara Energy tidak akan membebani APBD Kota Makassar, karena seluruh investasi dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan.
“Kami tidak memungut tipping fee dari APBD. Kami hanya berharap adanya dukungan pemerintah,” tuturnya.
“Khususnya dalam penyediaan lahan dan pembukaan pasar bagi hasil olahan kami. Selebihnya kami yang menanggung investasi dan membawa teknologi,” tambah Bobby.
Lebih lanjut ia menjelaskan, teknologi yang digunakan Samtara Energy memungkinkan konversi sampah menjadi crude oil (minyak mentah sintetis), serta menghasilkan berbagai produk turunan lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pelet plastik, dan kompos.
Sampah itu dikonversi menjadi crude oil dan RDF. Untuk crude oli-nya, pihaknya sudah memiliki pasar dengan Pertamina. Sementara produk lain bisa dikembangkan di Makassar.
“Semakin besar pasarnya, semakin cepat sampah di TPA bisa habis,” ungkapnya.
Sebagai ilustrasi, Bobby mencontohkan proyek serupa yang telah dijalankan di luar negeri. Di Malaysia, pengolahan sampah dengan teknologi ini sudah berjalan dengan kapasitas 300 ton per hari, dan 30 persen dari total sampah bisa langsung dikonversi menjadi minyak.
“Dari 300 ton itu, sekitar 90 ton bisa diolah menjadi minyak siap pakai atau melalui proses destilasi,” jelasnya.
Bobby juga menambahkan, PT Samtara Energy telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola proyek serupa di beberapa daerah, termasuk menjadi pemenang tender proyek WTE di Kota Tangerang yang telah berjalan hampir delapan tahun.
Selama tujuh hingga delapan tahun ini kami mengembangkan sistem pengolahan TPA, sekaligus melakukan inovasi teknologi agar mampu menjawab berbagai kebutuhan kota.
“Termasuk kota-kota dengan volume sampah antara 500 sampai 2.000 ton per hari,” ujarnya.
Melalui konsep ini, perusahaan berharap dapat memberikan manfaat ganda bagi Pemerintah Kota Makassar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.
“Ketika sampah existing habis, lahan TPA akan menjadi bersih dan memiliki nilai guna baru. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah daerah,” tutupnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Makassar, selain Wali Kota Munafri, hadir juga Ketua Tim Ahli Pemkot Andi Hudli Huduri, Kepala DLH Makassar Helmy Budiman.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa pemerintah kota tetap terbuka terhadap berbagai tawaran dan inovasi teknologi pengelolaan sampah.
Namun, setiap konsep yang diajukan tetap harus melalui kajian teknis dan hukum yang matang agar hasilnya benar-benar efektif dan sesuai regulasi.
“Semua tawaran dan solusi masih kita proses dalam kajian. Kita ingin memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar memberikan gambaran yang tepat dan sesuai kebutuhan kota,” ujar Munafri.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan hanya pada penanganan sampah baru, melainkan sampah lama yang sudah menumpuk di TPA Tamangapa.
Meski volume sampah yang masuk ke TPA sudah berhasil ditekan di bawah 1.000 ton per hari, penumpukan lama tetap menjadi tantangan besar.
“Kalau intervensi terhadap sampah baru, alhamdulillah kita sudah bisa menurunkannya. Sekarang yang masuk ke TPA tidak sampai seribu ton per hari,” katnaya.
“Tapi lebih dari 50 persen itu organik, dan sisanya sekitar 500 ton ini yang masih harus kita pikirkan solusinya,” jelasnya, menambahakan.
Munafri mengungkapkan, TPA Tamangapa saat ini memiliki luas 19,1 hektare dengan ketinggian timbunan mencapai 17 meter.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus segera menemukan teknologi tepat guna yang mampu menghilangkan tumpukan sampah secara signifikan.
“Kita sedang mencari teknologi apa yang bisa secepat mungkin menghilangkan sampah di TPA ini. Karena kalau dibiarkan, lahannya akan habis dan risikonya makin besar,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya langkah hati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat beberapa dokumen kerja sama pengelolaan sampah sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
“Maka dari itu, kami mengkaji dengan serius dari aspek hukum dan teknis,” tegasnya.
Munafri menambahkan, Pemkot Makassar juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KL) untuk mendapatkan dukungan teknis, serta berkomunikasi dengan sejumlah kementerian lain terkait arah penyelesaian masalah TPA.
“Kami butuh kajian bersama dan kajian yang matang, supaya bisa benar-benar menghilangkan sampah yang menumpuk di TPA,” tandasnya.
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau
Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).
Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.
“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.
Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan
Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.
Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.
Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.
Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga
Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.
Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.
Pemerintah Siapkan Penambahan Armada
Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.
Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.
Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas
Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.
Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.
“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.
Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.
Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.
“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.
Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.
Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.
“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.
Tantangan Infrastruktur Dermaga
Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.
Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.
Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.
Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan
Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.
“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.
Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login