Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan GOR Sudiang

Published

2 minggu ago

21 November 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan GOR Sudiang. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem boarding school untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Untuk memastikan kelancaran pembangunan, Pemprov Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Konstruksi Sekolah Rakyat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Jumat (21/11/2025). Rapat ini fokus pada koordinasi lintas sektor, termasuk kepastian kesiapan lahan, kesesuaian kebutuhan, hingga percepatan proses penghapusan aset yang berada di lokasi pembangunan.

Di Sulawesi Selatan, terdapat sembilan titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya berada di GOR Sudiang, memanfaatkan lahan milik Pemprov Sulsel. Saat ini, kegiatan pembelajaran sementara berlangsung di Gedung BPSDM Sulsel, Jalan Sultan Alauddin. Sekolah permanen ini nantinya akan menggantikan 16 Sekolah Rakyat rintisan yang kini beroperasi di 12 kabupaten/kota dengan total 1.750 siswa.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, menyampaikan apresiasi atas arahan Sekda dan menegaskan kesiapan Pemprov dalam mendukung program prioritas nasional ini.

“Tadi kita rapat terkait pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Bapak Sekda. Hal ini sebagai wujud komitmen Pemprov Sulsel untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Kita membahas aset, kesiapan lahan, pengurusan amdal, dan hal-hal lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kita semua berharap pembangunan 9 Sekolah Rakyat permanen di Sulsel bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak ada hambatan lagi.”

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif prioritas Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendidikan layak, aman, dan terjangkau, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Bangun 1.657 Unit Apartemen Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan dan Pulihkan Ekosistem Laut

Published

23 jam ago

7 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membangun 1.657 unit apartemen ikan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan rakyat dan pemulihan ekosistem laut.

Program ini tersebar di 13 titik lokasi di Sulsel, yaitu Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo, dengan total luasan sekitar 11 hektar di wilayah pesisir. Beberapa lokasi strategis seperti Pulau Panikiang, Selayar, dan Sinjai dipilih karena potensi ekologi yang tinggi, sementara Makassar, Takalar, dan Pangkep fokus pada peningkatan produktivitas nelayan.

Program apartemen ikan ini merupakan bagian dari visi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi dalam mendorong pemulihan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan berbasis ekonomi biru, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kepala DKP Sulsel, M. Ilyas, apartemen ikan berfungsi sebagai habitat buatan yang menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan berkumpulnya ikan, sehingga membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien.

“Apartemen ikan ini mempersingkat waktu nelayan mencari ikan. Dengan titik-titik baru yang produktif, nelayan bisa menghemat BBM, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan,” ujar Ilyas, Minggu (7/12/2025).

Setiap modul apartemen ikan dirancang untuk menjadi spawning ground dan nursery ground, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung pertumbuhan terumbu karang buatan. Diperkirakan satu modul dapat menghasilkan 40–90 kg ikan per bulan atau 500–1.000 kg per tahun, dengan asumsi 60% biomassa dapat dipanen secara berkelanjutan. Dengan 1.657 modul, potensi tangkapan tahunan mencapai 596 ton ikan, senilai ekonomi sekitar Rp 20,9 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka panjang, 5 tahun mendatang apartemen ikan ini bisa menghasilkan Rp 104,3 miliar dan 10 tahun Rp 208,7 miliar.

Pemasangan unit apartemen ikan dilakukan dengan memperhatikan kondisi oseanografi, kedalaman, substrat dasar perairan, dan pola arus, memastikan setiap lokasi dapat mendukung produktivitas nelayan dan pelestarian ekosistem laut.

Untuk tahun 2026, DKP Sulsel berencana melakukan pendampingan pemanfaatan dan pemeliharaan apartemen ikan, bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pemerintah kabupaten/kota, dan komunitas lokal.

“Dengan pengelolaan gotong royong, apartemen ikan ini menjadi aset bersama yang manfaatnya dapat dirasakan puluhan tahun ke depan,” tambah Ilyas.

Program ini sudah memberikan dampak nyata bagi nelayan. Abdul Gaffar, salah seorang nelayan dari Bulukumba, mengatakan, “Dulu kami harus melaut jauh dan lama untuk mencari ikan. Sekarang lebih cepat dapat ikan, dan ongkos BBM berkurang banyak.”

Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mengembangkan ekonomi biru, memperkuat kesejahteraan nelayan, dan memulihkan ekosistem laut secara berkelanjutan.