Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Klarifikasi Sorotan Publik Soal Kondisi Asrama Mahasiswa Lontara di Bandung
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akhirnya memberikan penjelasan resmi menyusul sorotan publik terkait kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel atau Asrama Lontara di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan. Selain mengalami kerusakan fisik, asrama tersebut juga dilaporkan masih menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Asrama yang menjadi tempat tinggal mahasiswa asal Sulsel itu disebut telah lama membutuhkan sentuhan pemeliharaan. Beberapa kerusakan di bangunan utama, fasilitas umum, hingga utilitas dasar membuat penghuni harus beradaptasi dengan kondisi kurang ideal.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menegaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh tidak adanya anggaran, melainkan terkait teknis penjadwalan arus kas di lingkungan pemerintah daerah.
“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan. Namun pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran,” jelas Winarno dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).
Tunggakan PBB Dipastikan Dibayar Tahun Ini
Terkait sorotan atas tunggakan PBB, Winarno memastikan bahwa Pemprov Sulsel tidak mengabaikan kewajiban tersebut. Ia menyebut anggaran pembayaran PBB telah dialokasikan dan masih tersisa untuk diselesaikan tahun ini.
“Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak diarahkan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari melalui bagian tata usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, realisasi pembayaran PBB baru dapat dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, sesuai mekanisme penempatan kas daerah.
“Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” kata Winarno.
Renovasi Asrama Dijadwalkan Mulai 2026
Selain urusan administratif, kondisi fisik Asrama Lontara yang mengalami kerusakan berat juga menjadi perhatian. Pemprov Sulsel memastikan bahwa proses renovasi sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2026.
Renovasi tersebut direncanakan dilakukan bersamaan dengan pemeliharaan dua asrama mahasiswa Sulsel lainnya yang berada di Yogyakarta dan Kendari.
“Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” tegas Winarno.
Total anggaran yang disiapkan untuk pemeliharaan tiga asrama mahasiswa Sulsel pada 2026 mencapai sekitar Rp2,2 miliar. Anggaran itu mencakup perbaikan struktur bangunan, fasilitas dasar, serta peningkatan kenyamanan bagi para penghuni.
Komitmen Pemprov untuk Fasilitas Mahasiswa
Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pihaknya terus memprioritaskan pemenuhan fasilitas bagi mahasiswa perantau asal Sulsel. Winarno menyebut, kehadiran asrama mahasiswa di sejumlah kota besar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan dan kehidupan akademik generasi muda.
“Pemprov tidak menutup mata. Kita pastikan seluruh sarana pendukung mahasiswa Sulsel tetap terjaga dan layak huni,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap polemik seputar asrama dapat mereda, sekaligus memberi kepastian bahwa langkah perbaikan telah disiapkan secara bertahap dan terencana.
Provinsi Sulawesi Selatan
Komisi VI DPR RI Bahas Keberlanjutan Industri Semen di Sulsel, Pemprov Dorong Iklim Investasi Sehat
Kitasulsel–Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut membahas perkembangan industri semen di Sulawesi Selatan, khususnya terkait keberlanjutan industri dan iklim investasi. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Pemerhati Konservasi Alam Indonesia Sulawesi Selatan yang digelar pada 8 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi dialog terbuka antara Komisi VI DPR RI, pemerintah daerah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan dari berbagai perspektif terkait kondisi industri semen di wilayah tersebut.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Barru, Bupati Pangkep, perwakilan DPRD Barru dan DPRD Pangkep, PT Danantara Asset Management, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, PT Conch Cement Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam diskusi, Komisi VI DPR RI menyerap berbagai aspirasi mengenai keberlanjutan industri semen, perkembangan investasi, perlindungan tenaga kerja, hingga upaya menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa investasi tetap menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurutnya, pengembangan investasi harus tetap memperhatikan keberlangsungan industri yang telah beroperasi serta dampaknya terhadap tenaga kerja.
“Kunjungan kerja spesifik ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan pemerhati lingkungan di Sulawesi Selatan terkait sektor industri semen,” ujar Nurdin Halid.
Ia mengungkapkan, kapasitas produksi semen di kawasan Indonesia Timur saat ini mencapai sekitar 27 juta ton per tahun, sementara tingkat penyerapannya baru sekitar 13 juta ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan kerja sebagai bahan evaluasi terhadap keberlanjutan industri dan arah kebijakan investasi ke depan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VI DPR RI yang dinilai menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi, data, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perumusan kebijakan nasional.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, serta letak geografis yang strategis menjadi modal besar dalam pengembangan sektor industri, perdagangan, logistik, dan investasi.
Karena itu, Pemprov Sulsel berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Salah satu fungsi pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan keberlangsungan dunia usaha yang telah berjalan sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,” kata Jufri Rahman.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, menjaga keberlanjutan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login