Connect with us

Pemkot Makassar

Kota Makassar Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Pratama dari Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–Jakarta — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan capaian positif di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Prestasi ini menjadi bukti komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah yang dikenal dengan akronim MULIA, Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Sistem Universal Health Coverage (UHC) Prioritas kategori Pratama.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian atas tingginya capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar.

Penghargaan UHC Prioritas diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Penyerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Hadiri Peresmian Penerbangan Baru Garuda Indonesia Makassar-Balikpapan

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama, di antaranya tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta JKN.

“Penghargaan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program JKN,” jelasnya.

Ia menyebutkan, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menitikberatkan pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga Kota Makassar tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

BACA JUGA  Danny Pomanto Resmikan Posyandu Era Baru di Paropo

Salah satu indikator penilaian adalah capaian kepesertaan JKN yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta JKN yang berada di atas 80 persen.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk mendukung keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

“Untuk tahun 2026, khususnya sampai dengan bulan September, anggaran telah disiapkan sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur dr. Nursaidah.

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menjalankan program Universal Health Coverage sebagai salah satu program prioritas daerah.

Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga layanan rujukan lanjutan di rumah sakit, dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA  Pj Sekda Irwan Adnan Pimpin Rapat TAPD Tindak Lanjut Inpres Tentang Anggaran

Ke depan, dr. Nursaidah berharap Kota Makassar dapat meningkatkan capaian tersebut dan meraih predikat UHC kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.

“Harapan kami, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus kami perkuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data kependudukan, memastikan kepesertaan JKN tetap aktif, serta menjamin masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

“Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus kami optimalkan agar target dapat tercapai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Tinjau TPS3R dan Urban Farming, Siapkan Anggaran Perbaikan serta Hadiah Rp100 Juta untuk RT Terbaik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau lokasi transfer sampah TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle) di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan kawasan urban farming di dua titik lokasi dalam wilayah kecamatan yang sama.

Dalam kunjungan itu, Munafri menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang yang kini tengah bertransformasi menggunakan sistem sanitary landfill.

Menurutnya, optimalisasi fungsi TPS3R menjadi salah satu kunci utama agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu atau material yang sudah tidak dapat diolah kembali.

“Saya datang melihat TPS3R dan Urban Farming di Kecamatan Rappocini, memastikan bahwa secepatnya akan dianggarkan pada anggaran perubahan nanti,” ujar Munafri.

“Ini untuk dibuatkan atap serta perbaikan lantai, apakah menggunakan paving block atau dicor beton, agar proses pengolahan sampah di sana bisa berjalan lebih maksimal,” sambungnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, pembenahan TPA Antang harus diiringi dengan perubahan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Ia menegaskan bahwa sampah yang dikirim ke TPA seharusnya hanya berupa residu setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan di lingkungan masing-masing.

“Yang harus sampai ke sana hanyalah residu. Sekarang ini hampir semua sampah dari rumah tangga kita mulai pilah dari lingkungan dan rumah tangga,” katanya.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Hadiri Ramah Tamah dan Penetapan Plt Ketua DWP Kota Makassar

Appi menjelaskan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, masyarakat tidak memerlukan fasilitas yang rumit untuk memulai.

“Modalnya cuma dua ember. Satu untuk sampah organik dan satu untuk sampah nonorganik. Sesederhana itu,” ujarnya.

Ia menuturkan, sampah organik memiliki potensi ekonomi yang besar karena dapat diolah menjadi pupuk kompos, bioenzim, hingga pakan maggot. Sementara sampah nonorganik dapat disalurkan melalui Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di berbagai wilayah permukiman.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang agar BSU tidak hanya menerima sampah anorganik, tetapi juga sampah organik yang telah dipilah untuk diolah lebih lanjut.

“Nilainya mungkin tidak besar, tetapi ada tambahan pendapatan. Yang terpenting adalah sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak lagi menjadi beban,” jelas Appi.

Mantan CEO PSM Makassar tersebut juga mencontohkan sejumlah daerah yang telah berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kemasan yang dipasarkan secara luas. Ia berharap model serupa dapat diterapkan di Makassar dengan identitas produk dari masing-masing wilayah.

“Misalnya hasil dari Kelurahan Rappocini. Ini bisa menjadi produk yang membanggakan sekaligus memiliki nilai ekonomi,” tuturnya.

Dalam kunjungan ke lokasi urban farming, Munafri turut meninjau sejumlah unit Teba atau lubang pengolahan sampah organik yang digunakan sebagai media pengomposan. Ia mengaku senang melihat seluruh Teba yang tersedia dalam kondisi terisi dan aktif dimanfaatkan.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Hadiri Peresmian Penerbangan Baru Garuda Indonesia Makassar-Balikpapan

Menurutnya, keberhasilan pengolahan sampah organik sangat bergantung pada penerapan metode yang benar, termasuk penggunaan material cokelat seperti daun kering, ranting, kardus, dan kertas sebagai lapisan penutup.

“Tadi saya lihat ada sekitar tujuh Teba dan semuanya terisi. Daun-daun ketapang yang dikumpulkan penyapu jalan itu jangan dibuang,” ungkapnya.

“Simpan dan gunakan sebagai material cokelat untuk menutup sampah organik. Itu sangat penting untuk mempercepat proses penguraian,” lanjutnya.

Appi menjelaskan, proses pengomposan dilakukan secara bertahap dengan menumpuk sampah organik dan material cokelat secara berlapis. Dalam waktu sekitar empat hingga lima bulan, material tersebut dapat dipanen menjadi pupuk organik yang siap digunakan.

Menurutnya, urban farming menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan sampah tersebut karena menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik.

“Urban farming menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik,” katanya.

Ia menjelaskan konsep yang tengah dibangun Pemerintah Kota Makassar melibatkan sejumlah perangkat daerah secara terpadu. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengawal proses pengolahan sampah, Dinas Perikanan dan Pertanian mengembangkan budidaya dan urban farming, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.

“Ini adalah siklus yang tidak boleh terputus. Sampah organik diolah menjadi pupuk, pupuk digunakan untuk pertanian, hasil pertanian dijual, sisanya kembali menjadi sampah organik yang diolah lagi,” tegasnya.

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Paparkan Agenda Prioritas Pemerintahan Usai Sertijab Wali Kota Makassar

Selain budidaya tanaman pangan, Munafri juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya ikan, ayam, maupun ternak skala rumah tangga. Menurutnya, produksi pangan mandiri dapat membantu menekan pengeluaran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Dengan begitu daya beli masyarakat bisa meningkat karena sebagian kebutuhan pangannya sudah dipenuhi sendiri,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap gerakan lingkungan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan hadiah senilai lebih dari Rp100 juta bagi RT yang dinilai paling berhasil menjalankan program pengelolaan sampah dan urban farming.

Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan pemenangnya direncanakan diumumkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar pada November mendatang.

“Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa akan ada hadiah. Nilainya tidak kurang dari Rp100 juta. Tetapi ini bukan hadiah untuk pribadi ketua RT atau RW,” tegas Appi.

Menurutnya, hadiah tersebut harus digunakan untuk kepentingan bersama warga, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas umum, maupun pengembangan program urban farming dan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

“Masih ada waktu untuk memulai. Jadi beruntung bagi RT yang sudah lebih dulu bergerak,” katanya.

“Kita ingin membangun budaya baru, budaya memilah sampah, mengolah sampah, dan menghasilkan pangan dari lingkungan sendiri,” tutup Munafri.

Continue Reading

Trending