NEWS
IMI Sulsel Tancap Gas Gelar Rakerprov IV 2026 dan Apresiasi Atlet Lewat IMI Award 2025
KITASULSEL—MAKASSAR – Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan akan menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) IV IMI Sulsel & IMI Awards 2025 pada Sabtu, 21 Februari 2026, bertempat di Ballroom Kirana Building, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar (samping TSM), mulai pukul 13.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi organisasi sekaligus bentuk apresiasi terhadap insan otomotif Sulawesi Selatan.
Ketua Panitia, Andi Troy Martino, menyampaikan bahwa Rakerprov merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan arah gerak seluruh pengurus IMI Sulsel.
Dalam agenda tersebut, akan dilakukan evaluasi program kerja tahun 2025 sekaligus penyusunan rencana program 2026. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan program serta merumuskan strategi pembinaan yang lebih terarah dan progresif.
Selain itu, Rakerprov IV juga akan membahas penetapan waktu pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) serta mekanisme penentuan ketua.
“Forum Musyawarah Provinsi ini menjadi bagian dari proses penguatan organisasi sekaligus regenerasi kepemimpinan IMI Sulsel,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IMI Sulsel, Rusdi Masse (RMS), menyampaikan bahwa dalam rangkaian Rakerprov akan digelar IMI Awards 2025 sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet dan penyelenggara event dibawah naungan FIM, FIA, UIM & Mobility
IMI Awards 2025 akan memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi di tingkat internasional, nasional, dan regional, serta penghargaan bagi penyelenggara event nasional yang berkontribusi terhadap kemajuan otomotif Sulawesi Selatan.
“Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atlet yang telah mengharumkan nama daerah. IMI Awards 2025 adalah bentuk penghormatan sekaligus motivasi agar prestasi terus meningkat,” kata Rusdi Masse.
Ia berharap, melalui Rakerprov IV 2026 dan IMI Awards 2025, IMI Sulsel semakin memperkuat peran sebagai motor penggerak pembinaan dan peningkatan prestasi otomotif di Sulawesi Selatan.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login