Masuk Triwulan IV, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Instruksikan OPD Percepat Realisasi Anggaran 2026

KITASULSEL–SIDRAP – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran sekaligus mengoptimalkan kinerja pemerintahan memasuki triwulan IV atau fase akhir tahun anggaran 2026.

Instruksi tersebut disampaikan Syaharuddin saat memimpin Coffee Morning bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sidrap, didampingi Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Selasa (20/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026, khususnya program yang memiliki manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat.

Ia meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Program yang mendesak dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat diminta menjadi prioritas, sementara belanja yang belum mendesak perlu dipertimbangkan kembali agar penggunaan anggaran lebih efektif.

Menurut Syaharuddin, memasuki triwulan IV, seluruh perangkat daerah harus memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

“Hari ini 20 Oktober 2026, sudah masuk di Triwulan keempat. Maka tentu kegiatan Triwulan keempat ini merupakan akhir masa kegiatan kita, terutama di Perda APBD tahun anggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, dan manfaat bagi masyarakat.

Realisasi Belanja APBD Sidrap Capai Rp834 Miliar

Dalam evaluasi anggaran tersebut, Syaharuddin memaparkan bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan mencapai Rp834 miliar atau sekitar 73 persen per 6 Oktober 2026.

Sementara itu, nilai APBD setelah perubahan tercatat sebesar Rp1,275 triliun.

Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja pada sisa waktu tahun anggaran. Seluruh OPD diminta mencermati kegiatan yang belum terlaksana serta mengambil langkah konkret agar program yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Bupati menekankan bahwa anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD Perubahan harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Saya berharap betul belanja yang dianggarkan di APBD Perubahan ini betul-betul bisa terealisasi,” tegasnya.

Menurutnya, percepatan realisasi anggaran tidak semata-mata mengejar tingginya persentase penyerapan. Pelaksanaan belanja tetap harus memperhatikan urgensi, kualitas, akuntabilitas, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Karena itu, OPD diminta mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan kegiatan. Koordinasi internal maupun lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar kendala teknis dan administratif dapat ditangani lebih cepat.

Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap program prioritas dapat terlaksana secara optimal dan tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.

Target PAD Rp243 Miliar, OPD Diminta Tingkatkan Pendapatan

Selain mengevaluasi realisasi belanja, Bupati Syaharuddin Alrif juga menyoroti pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidrap.

Ia mengungkapkan, dari target PAD sebesar Rp243 miliar, realisasi yang telah dicapai mencapai Rp184 miliar.

Atas capaian tersebut, Syaharuddin meminta seluruh OPD yang memiliki sumber pendapatan, termasuk pemerintah kecamatan, mengoptimalkan upaya pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Menurutnya, sisa waktu hingga akhir tahun harus dimanfaatkan untuk meningkatkan realisasi PAD sehingga target yang telah ditetapkan dapat dikejar secara maksimal.

Bupati juga meminta setiap perangkat daerah menjadikan capaian pendapatan sebagai salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja. OPD yang telah melampaui target diapresiasi, sedangkan perangkat daerah yang pencapaiannya masih rendah diminta meningkatkan upaya dan menyusun langkah yang lebih efektif.

Ia menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan dalam perencanaan harus disertai kerja nyata dan hasil yang dapat diukur.

“Kalau sekadar ditulis tidak dicapai itu hanya khayalan, tapi kalau ditulis dan bisa dicapai bahkan over, itu namanya prestasi kinerja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan bagi seluruh OPD agar tidak hanya berorientasi pada penyusunan target di atas kertas, tetapi juga mampu menunjukkan hasil konkret dalam pelaksanaan tugas.

Optimalisasi PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan pendapatan yang dikelola secara maksimal, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, perangkat daerah yang memiliki potensi pendapatan diminta melakukan evaluasi terhadap capaian masing-masing, mengidentifikasi potensi yang belum tergarap, serta meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

OPD Diminta Aktif Jemput Program Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dalam kesempatan tersebut, Syaharuddin juga mendorong seluruh OPD agar tidak hanya bergantung pada pembiayaan melalui APBD Kabupaten Sidrap dalam menjalankan program pembangunan.

Ia meminta setiap perangkat daerah lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama dalam menyampaikan usulan program yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Menurutnya, usulan yang disiapkan secara matang, dilengkapi perencanaan yang jelas, serta sesuai dengan kebutuhan daerah dapat membuka peluang dukungan program dan pembiayaan dari pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi.

Karena itu, setiap kepala OPD diminta lebih produktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari peluang pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan daerah.

“Usulan yang disiapkan dengan baik menjadi salah satu langkah untuk membuka peluang dukungan program dari pemerintah di tingkat lebih tinggi. Karena itu, OPD dituntut lebih produktif, kreatif, dan inovatif dalam mencari peluang pembangunan,” pesan Syaharuddin.

Ia berharap perangkat daerah mampu memetakan kebutuhan pembangunan sesuai sektor masing-masing, kemudian menyusun usulan yang terarah agar dapat dikomunikasikan kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi.

Langkah tersebut juga diharapkan memperluas peluang dukungan pembangunan di berbagai sektor tanpa sepenuhnya membebani kemampuan keuangan daerah.

Dengan koordinasi yang baik dan perencanaan yang matang, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan berbagai peluang program yang tersedia untuk mendukung peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat Sidrap.

Tekankan Disiplin Pegawai dan Koordinasi Antar-OPD

Selain persoalan anggaran, Bupati Syaharuddin Alrif turut menekankan pentingnya efektivitas kerja dan kedisiplinan seluruh aparatur pemerintah daerah.

Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, termasuk menjaga kedisiplinan kehadiran di kantor.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh keseriusan aparatur dalam bekerja, kemampuan berkoordinasi, dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas.

Syaharuddin juga mengingatkan agar koordinasi antarlembaga diperkuat dengan mengurangi ego sektoral yang berpotensi menghambat pelaksanaan program.

Sinergi antar-OPD diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara terpadu, terutama untuk program yang membutuhkan keterlibatan lebih dari satu perangkat daerah.

“Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat dengan mengurangi ego sektoral agar tercipta orkestrasi kerja yang baik dan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan,” terangnya.

Dengan pola kerja yang lebih terkoordinasi, setiap perangkat daerah diharapkan dapat saling mendukung dalam menyelesaikan persoalan pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki orientasi yang sama, yakni memastikan program berjalan efektif, target tercapai, dan hasil kerja dapat dirasakan masyarakat.

Pelayanan Publik Harus Mudah, Cepat, dan Tidak Transaksional

Pada sektor pelayanan publik, Syaharuddin secara khusus meminta OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan, memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak transaksional.

Ia menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku tanpa dipersulit oleh prosedur yang tidak perlu.

“Pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mudahkan mereka, jangan persulit, jangan transaksional,” tegas Syaharuddin.

Arahan tersebut menjadi pengingat bagi aparatur pemerintah untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam menjalankan tugas.

Pemerintah kecamatan dan kelurahan, sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diharapkan mampu memberikan pelayanan secara responsif, transparan, dan profesional.

Selain itu, kedisiplinan pegawai dan efektivitas koordinasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga kebutuhan administrasi dan layanan pemerintahan dapat ditangani dengan lebih baik.

Bupati meminta seluruh aparatur tidak menjadikan pelayanan publik sebatas rutinitas administratif, tetapi memastikan setiap tugas dilaksanakan dengan tanggung jawab dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Coffee Morning Jadi Momentum Evaluasi Kinerja Akhir Tahun

Coffee Morning tersebut dihadiri para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, direktur rumah sakit, kepala bagian Setda dan Setwan, camat, lurah, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala puskesmas, serta kepala subbagian OPD.

Pertemuan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam menghadapi fase akhir pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Melalui arahan tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan segera menindaklanjuti evaluasi realisasi belanja, meningkatkan pencapaian PAD, memperkuat kedisiplinan aparatur, serta memperbaiki koordinasi dalam pelaksanaan program.

Penekanan terhadap percepatan anggaran juga dibarengi dengan tuntutan agar setiap belanja memberikan manfaat yang jelas dan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Memasuki sisa waktu tahun anggaran, pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara percepatan realisasi, kualitas pelaksanaan kegiatan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Bupati Syaharuddin Alrif berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih optimal dan menunjukkan capaian yang terukur hingga akhir 2026.

Dengan memperkuat pendapatan daerah, mengoptimalkan belanja, mencari peluang dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sidrap menargetkan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif demi memenuhi kebutuhan masyarakat.