Connect with us

Kemendagri dan BNPP Berikan Bantuan Pembangunan Fasilitas MKC untuk Korban Gempa Cianjur

Published

on

Kitasulsel, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan bantuan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan sanitasi air bersih untuk korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, serta kepala desa setempat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kemendagri dan BNPP yang telah sukarela memberi sumbangan untuk korban bencana gempa di Cianjur. Dirinya juga mengarahkan jajaran Kemendagri dan BNPP agar menyerahkan langsung bantuan tersebut pada Rabu (28/12/2022).

“Kami meminta agar setiap perwakilan komponen turut serta dalam pemberian bantuan di Cianjur,” kata Suhajar saat melepas Tim Pemberian Bantuan Bangunan Fisik MCK dan Dukungan Fasilitasi Sanitasi Air Bersih kepada korban bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur di Kantor Kemendagri, Rabu (28/12/2022).

Suhajar menyebutkan bantuan yang berhasil dikumpulkan dari tiap komponen Kemendagri sebanyak Rp 579.985.000. Jumlah itu berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah sebesar Rp50 juta, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rp50.058.000, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rp50 juta (di luar sumbangan sebelumnya sebesar Rp400 juta).

Kemudian Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Rp50 juta, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rp36.719.000, BNPP Rp40 juta, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Rp50 juta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp20 juta, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Rp35 juta, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp192.708.000, serta Persekutuan Umat Kristiani Kemendagri dan BNPP Rp5.500.000.

“Total sumbangan dari Kemendagri sesungguhnya telah mencapai lebih dari Rp1 miliar karena Rektor IPDN sudah menyampaikan bantuan lebih awal sebesar Rp400 juta, dan Dirjen Adwil sebesar Rp107 juta,” terangnya.

Sumbangan ini akan disalurkan untuk pembangunan dukungan sanitasi air bersih di 10 titik dengan alokasi anggaran per titik sebesar Rp50 juta. Jumlah itu terdiri dari 3 unit bertempat di musala/masjid dan 7 unit di fasilitas umum yang tersebar di 3 desa.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar penyaluran bantuan dilakukan dengan baik sesuai rencana. Mendagri, kata Suhajar, telah meminta agar Ditjen Bina Keuda dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri turun ke lapangan untuk mengontrol realisasi bantuan.

“Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan pelepasan tim tersebut dihadiri jajaran Kemendagri di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda, Kepala BPSDM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Kepala Pusat Penerangan, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

#Puspen Kemendagri#

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Lutim Fokus Tingkatkan Kualitas Hidup Keluarga Lewat Program Bangga Kencana

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2025 dengan mengusung tema “Akselerasi dan Kolaborasi Pelaksanaan Quick Wins untuk Luwu Timur Juara menuju Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Rabu (22/10/2025) ini, dibuka Staf Ahli Pembangunan, Rapiuddin Tahir mewakili Bupati Luwu Timur.

Rakerda ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi dan merumuskan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Rapiuddin Tahir berharap Rakerda ini menjadi momentum penting dalam membangun komitmen dan kolaborasi lintas sektor guna mensukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Ia menambahkan, pembangunan keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan daerah karena menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing.

“Mari kita saling bahu-membahu menyukseskan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melalui pelaksanaan Quick Wins sesuai tema yang kita usung tahun ini,” ungkap Rapiuddin.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Irvan Roberto, dalam arahannya memaparkan empat program prioritas yang menjadi fokus nasional dalam percepatan pembangunan keluarga, yaitu Quick Wins.

Program tersebut, kata Irvan, meliputi GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak) yang menyediakan tempat pengasuhan anak, GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) yang mendorong peran ayah dalam pengasuhan anak serta SIDAYA (Lansia Berdaya) yang memberikan pendampingan bagi keluarga lansia.

“Kita berharap, pelaksanaan Rakerda ini dapat menjadi momentum untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, memperkuat koordinasi serta sinkronisasi program, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), hingga evaluasi dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” tandas Irvan.

Sementara Plt. Kepala DPPKB Luwu Timur, I Nengah Sudiasa menegaskan bahwa, pelaksanaan Rakerda membutuhkan intervensi, komitmen, dan kerja sama dari berbagai pihak agar arah kebijakan dan program kependudukan berjalan efektif dan berkesinambungan.

“Kita ingin merumuskan langkah kerja yang selaras dengan visi misi daerah, mempercepat akselerasi pembangunan kependudukan dan keluarga, serta memastikan setiap program Bangga Kencana berjalan maksimal,” jelas I Nengah.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi dari Bapperida dan Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur.

Turut Hadir Unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan peserta Rakerda yang diikuti oleh 151 peserta, terdiri Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah SSK, TP PKK kecamatan, Bidan Koordinator KB RS, Bidan Koordinator KB Puskesmas, KUA Kecamatan, Kepala Desa Lokus KKB, Ketua Ranting Bhayangkari, Ketua Ranting Persit Chandra Kirana, Koordinator PKB/PLKB, PKB/PLKB, serta PPKBD/sub PPKBD. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel