Pemkot Makassar Perkuat Riset dan Inovasi pada Tahun 2023

Published

3 tahun ago

2 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, berkomitmen dalam memperkuat pengembangan riset dan inovasi daerah. Itu diperkuat dalam pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berambisi untuk menjadikan Makassar kota pertama dalam program ini.

“Jadikan kita pertama di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Buatlah pusat mengatakan bahwa mereka tidak salah memilih Makassar sebagai pemerintah daerah pertama dari 514 Pemda di seluruh Indonesia untuk menjadi contoh pembentukan BRIDA,” imbuh Danny, Jumat (30/12/2022).

Pengembangan penelitian dan inovasi daerah ini juga telah mendapatkan support penambahan anggaran di tahun mendatang. Kemudian, ia juga mengharapkan adanya kerjasama dengan kampus-kampus di Makassar dalam membuat solusi berdasarkan hasil penelitian.

Khususnya dalam penanganan banjir di Kota Makassar yang hingga saat ini masih sulit untuk ditangani oleh pemerintah kota. “Penelitian itu harus diproduksi, seperti memproduksi pedestarian pada 2024 lebih bagus, beton kuat, jadi semua konten lokal.

Juga sistem pembersih got atau drainase kita dan banyak sekali yang membutuhkan terobosan,” pesannya.
Kepala Balitbangda Makassar, Andi Bukti mengatakan, regulasi terkait BRIDA ini akan didorong dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Program legislasi daerah untuk BRIDA ini telah didorong ke DPRD Makassar. Naskah akademiknya telah diserahkan. PRencana pembahasan akan masuk pada triwulan pertama 2023 mendatang.
“Jadi prinsip teknis dan administrasi sudah dipenuhi. Sekarang bolanya di DPRD,” kata Bukti.

Ia juga mengharapkan Makassar menjadi kota pertama yang mendorong ini di Indonesia, makanya penyelesaian regulasi ini nantinya akan berpacu dengan waktu.

“Jadi kita juga sudah berkomunikasi dengan DPRD dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” terangnya.

Sementara soal anggarannya bakal didorong lewat Balitbangda sendiri, besarannya mencapai Rp20 milliar, ini disebut lebih besar dibanding sebelumnya yaitu Rp9 milliar.

Pembentukan BRIDA ini kata dia juga akan membuka jalan untuk anggaran APBN masuk ke daerah. Apalagi anggarannya disebut sangat tinggi.

“Insya Allah dari pusat akan mengucurkan anggaran ke BRIDA. Seandainya sudah terbentuk maka sudah banyak kucuran dana dari pusat. Dan nanti, fokusnya pada penelitian, sarana dan prasarana dengan menggandeng akademisi dan kampus,” tukasnya. (*)

Daerah

Legislator DPRD Sulsel Muhammad Sadar Gelar Pengawasan di Pangkep, Warga Soroti Jalan Rusak dan Drainase

Published

33 menit ago

28 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PANGKEP– Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muhammad Sadar, menyapa warga Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep dalam kegiatan Pengawasan APBD.

Kehadiran Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel tersebut disambut hangat oleh warga. Warga setempat mengaku sudah lama menantikan kehadiran Muhammad Sadar secara langsung di wilayah mereka.

“Selama ini saya hanya lihat di baliho saja, Pak. Kami sudah lama menunggu kehadiran ta,” ucap salah seorang warga dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah keluhan, terutama terkait kondisi infrastruktur. Salah satu aduan utama adalah jalan rusak parah yang berada di dekat rel kereta api dan masuk wilayah Kelurahan Bontokio.

“Ada jalan rusak parah di sini, Pak, dekat rel kereta api. Itu jalan provinsi. Kami harap segera diperbaiki,” keluh Ibu Ina, warga setempat.

Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap pembangunan drainase di Jalan Poros Pangkep yang dinilai belum maksimal.

Menanggapi aduan tersebut, Muhammad Sadar langsung memberikan respon. Ia menegaskan, selama kewenangan berada di tingkat provinsi, dirinya akan menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi warga.

“Terkait jalan dekat rel kereta api di Pangkep, itu memang sudah sempat kami bahas dengan pemerintah provinsi. Namun, untuk tahun ini belum ada anggaran perbaikannya,” ungkap Sadar.

Ia pun meminta warga bersabar dan menjelaskan bahwa perbaikan akan diusulkan dalam APBD tahun 2026.

“Tidak bisa serta merta dikerjakan sekarang. Sabarki (bersabarlah). Ini akan kami usulkan untuk dikerjakan pada tahun 2026. Selama itu merupakan kewenangan provinsi, saya akan perjuangkan,” tegasnya.