Optimalisasi Pelabuhan Pattiro-Bajo, Akses Jalan Jadi Perhatian Utama Pemprov Sulsel
Kitasulsel–Makassar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, mengatakan bahwa akses kestabilan jalan menjadi perhatian khusus untuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Pattiro-Bajo menjadi pelabuhan logistik, karena memiliki pengaruh besar untuk menunjang keoptimalan operasinya.
“Untuk rencana peningkatan Pelabuhan Pattiro-Bajo menjadi pelabuhan logistik, kita anjurkan untuk memperkuat akses jalan,” paparnya kepada awak media di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (9/7/2024).
Menurutnya, kemantapan jalan sebagai akses untuk Pelabuhan Pattiro-Bajo tentu akan menunjang aktivitas di sana, sebab para pengusaha tidak akan ragu untuk menjadikan pelabuhan tersebut sebagai titik distribusi barang.
Ia mengungkapkan bahwa akses jalan itu merupakan keluhan dari para pengusaha, karena biaya distribusi barang akan meningkat jika jalan tidak mendukung mobilitas angkutan darat ke tujuan barang.
Tak hanya itu, business plan juga menjadi salah satu pendukung untuk kemantapan operasi pelabuhan tersebut jika sudah menjadi pelabuhan logistik. Sebab peningkatan kapasitas pelabuhan harus benar-benar berbasis pada data kebutuhan lapangan.
“Business plan itu penting, sehingga apa yang kita hasilkan dari peningkatan itu berbasis kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa rencana peningkatan Pelabuhan Pattiro-Bajo itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel.
Pemprov Sulsel saat ini tengah berupaya menggaet dukungan dari semua pihak untuk peningkatan pelabuhan tersebut. Dukungan dana dari pemerintah pusat juga menjadi harapannya.
Apalagi, sebelumnya Pemprov Sulsel telah beberapa kali membahas terkait peningkatan Pelabuhan Pattiro-Bajo di Kabupaten Bone untuk menjadi pelabuhan logistik.
“Kemarin pemprov sudah evaluasi, apakah kegiatan ini bisa ditingkatkan atau tidak, tentu dengan memperhatikan kondisi yang sekarang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, menyampaikan bahwa Pelabuhan Pattiro-Bajo diajukan menjadi pelabuhan logistik karena secara kriteria sudah terpenuhi.
Hanya saja saat ini, akses jalan menuju pelabuhan memang masih perlu dipertimbangkan. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.
“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.
Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.
Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).
Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.
“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.
“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login