Provinsi Sulawesi Barat
Launching Roadmap PASTIPADU, PKK Sulbar Komitmen Optimalkan Pelayanan Posyandu
Kitasulsel–MAMUJU Roadmap PASTIPADU menjadi peta jalan untuk menangani stunting secara terintegrasi, Kepala Bappeda Sulbar berterima kasih berkat dukungan TP PKK Sulbar sehingga PASTIPADU dapat dilaunching dan segera akan diimplementasikan.
Olehnya Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kinerja TP PKK Sulbar yang aktif mengoptimalkan pelayanan di Posyandu. Bahtiar juga meminta dengan roadmap PASTIPADU maka kedepan posyandu menjadi basis memerangi stunting.
“Kita harus ‘menembak/berperang dari Posyandu, komandonya ada di posyandu. Titik, kalau ini sudah sepakat, sudah. Semua berangkat dari posyandu, logistik, SDM, peralatan dan lainnya, metodenya sudah bisa kita jalankan. Posyandu menjadi basis perang jangan lagi berangkat dari tempat lain,” kata Bahtiar pada Launching Roadmap PASTIPADU , Kamis, 19 Agustus
PJ. Ketua TP PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar berkomitmen PKK Sulbar akan mengoptimalkan posyandu dalam menangani permasalahan stunting di setiap desa.
PJ Ketua PKK menyampaikan, Jumlah posyandu di Sulbar sebanyak 2.271 dengan kader 11.422 orang. Untuk mengoptimalkan Posyandu ini PKK Provinsi dan Kabupaten berkoordinasi mengambil peran guna meningkatkan kinerja dan pelayanan di Posyandu.
Peran Pokja TP PKK sendiri bergerak melakukan penyiapan data dan informasi skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan berkaitan pengelolaan posyandu. Mengkoordinasikan keaetiap instansi terkait data dan informasi terkait pengelolaan posyandu.
Selain itu melakukan analisa dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemisahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, menyusun rencana kegiatan tahunan dan upaya pendanaan untuk menunjang kegiatan posyandu.
Serta melakukan pembinaan pengelolaan posyandu, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan posyandu, termsuskn penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu.
PJ Ketua PKK Sulbar juga menekankan enam standar pelayanan minimal dalam pengelolaan posyandu, yaitu pendidikan, akesehayan, pekerjaan Umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
Pj Ketua TP PKK Sulbar mengajak seluruh stakeholder provinsi maupun kabupaten bersama sama berkomitmen mengoptimalkan pelayanan dalam penanganan stunting dan posyandu yang aktif dan berkualitas.
“Saya juga mengajak kerjasama multi sektor di mana keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, sangat diperlukan. hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat perluh penanganan stunting dan posyandu yang aktif dan berkualitas dapat terwujud,” kata Pj Ketua PKK, Sofha Marwa
“Saya berharap peran aktif posyandu, kita dapat mewujudkan SULBAR yang lebih sehat, cerdas dan bebas stunting dalam menggapai Indonesia emas 2045,” tambahnya. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Perkuat APBD, Pj.Bahtiar dan DPRD Sulbar Bahas Tindaklanjut Arahan Presiden Soal Swasembada Pangan
Kitasulsel–MAMUJU Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Pimpinan DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Munandar Wijaya, melakukan rapat internal, di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu (20/11/2024).
Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Plh Sekda Provinsi Sulbar Amujib, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar.
Pertemuan ini untuk melakukan silaturahmi guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan
“Mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendiri-sendiri, kita perlu membangun budaya kerja bersama, dan pertemuan ini ada beberapa agenda kita bahas,” kata Bahtiar.
Selain itu membahas terkait agenda yang akan dituangkan ke dalam APBD 2025, termasuk mengenai perda pembentukan Dinas perikanan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait percepatan swasembada pangan.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, dan bersinergi dengan pemda untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah.
“Rencana besok penyerahan. RAPBD 2025, kemudian memasuki pembahasan dan segera kita sahkan bersama,” ucap Amalia.
Adapun fokus anggaran 2025, atas petunjuk presiden, maka ketahanan pangan menjadi prioritas kedepan. Amalia juga memastikan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus demi mewujudkan generasi emas. (*)
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
5 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
9 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
8 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
6 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login