Provinsi Sulawesi Selatan
Libatkan 24 Kabupaten Kota, Jalan Santai Hingga Kirab Budaya Semarakkan Peringatan HUT Sulsel ke-355
Kitasulsel–Makassar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akan menghadirkan serangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulsel ke-355.
Kegiatan tersebut diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat Sulsel, sekaligus menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarwarga di seluruh daerah.
“Konsepnya sudah tertuang semua dan besok rencananya kita akan melapor ke Bapak Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh. Tetapi intinya HUT Sulsel itu akan dibuka oleh Bapak Pj Gubernur pada tanggal 16 Oktober 2024, kemudian rangkaian seterusnya itu ada banyak kegiatan.
Termasuk fashion show, Bandeng Day, kirab budaya, dan lain-lain. Kegiatan olahraga mendahului dari acara puncak itu, rencananya ada kegiatan jalan santai tanggal 13 Oktober 2024 yang melibatkan 24 kabupaten/kota, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan kita,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel ini.
Ditambahkannya lagi bahwa ada beberapa catatan dalam rapat yang menjadi perhatian guna suksesnya kegiatan-kegiatan yang akan digelar nanti. Salah satunya menentukan dan menyiapkan hadiah.
“Tadi teman-teman kompak terkait hadiah, teman-teman juga akan mencari support dari beberapa tempat, mudah-mudahan lancar,” tambahnya.
Ia pun berharap partisipasi seluruh masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang akan digelar nanti.
“Kita berharap, utamanya dalam gerak jalan santai melibatkan semua komponen masyarakat, baik pelajar maupun umum. Ini menjadi bagian dari Hari Jadi Sulsel dan kita berharap semua merasa senang dengan kegiatan ini,” harapnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Cegah TPPO dan Kekerasan terhadap Perempuan-Anak
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pelibatan aktif lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tingkat Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 20 Agustus 2025.
Jufri Rahman menegaskan, penyusunan Gugus Tugas ini sekaligus akan memperkuat rancangan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas TPPO Sulsel Tahun 2025–2030.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang masih berkomitmen bersama. Pencegahan dan penanganan TPPO tidak bisa dilakukan secara sektoral atau berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas wilayah. Gugus Tugas harus dibangun dengan semangat kolaboratif,” ujarnya mewakili sambutan Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi.
Berdasarkan data Polda Sulsel per November 2024, tercatat 36 laporan polisi, 39 tersangka, dan 59 korban, dengan kasus terbanyak berupa eksploitasi seksual yang terindikasi perdagangan orang.
Sulawesi Selatan sendiri menjadi daerah strategis di Kawasan Timur Indonesia, baik sebagai daerah asal migrasi, transit, maupun tujuan jaringan perdagangan orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan.
Jufri menambahkan, Pergub yang akan disusun tidak hanya memberikan dasar legalitas kelembagaan Gugus Tugas, tetapi juga menjadi panduan operasional dalam menyusun, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pencegahan dan penanganan TPPO.
Dirinya juga berharap, bahwa melalui perumusan gugus tugas ini, akan berfokus mencegah dan menangani pasca terjadinya untuk melakukan konseling healing dan penanganan traumatis pasca tindak kekerasan itu.
“Disamping untuk mitigasi, terutama healing pasca terjadinya, untuk mencegah traumatis berkepanjangan bagi korban. Diharapkan gugus tugas ini, bisa menurunkan jumlah kasus, memitigasi, dan membangun kesadaran kolektif terkait upaya yang bisa menjurus ke kejahatan TPPO,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3A-Dalduk KB) Sulsel, Andi Mirna, menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kapasitas semua pihak dalam melindungi perempuan dan anak dari TPPO.
Rapat koordinasi diikuti unsur Forkopimda, Kepala OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, TP PKK Sulsel, NGO, organisasi masyarakat, hingga Forum Anak. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login