Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Sekprov Muhammad Idris Pimpin Rapat Monev BLUD RSUD Regional Sulbar Triwulan III 2024

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) triwulan III RSUD Regional Sulbar, Senin, 14 Oktober 2024.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan manajemen RSUD Regional Sulbar, Muhammad Idris memberikan penekanan pada empat aspek yang harus dievaluasi kedepannya, agar pelayanan bagi masyarakat mengalami peningkatan.

“Apa isi evaluasinya? Pertama, memastikan operasional rumah sakit itu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah bagaimana memastikan rumah sakit itu berfungsi melayani publik. Ukuran-ukuran nya adalah keterpenuhan tempat tidur yang tersedia, karena kalau tempat tidur terisi, berarti layanan masyarakat itu semakin luas,” kata Muhammad Idris.

Ia mengungkapkan, aspek kedua yang harus menjadi bahan evaluasi RSUD Regional Sulbar adalah ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat banyak.

BACA JUGA  Sebagai Penyangga IKN, Pj Bahtiar Dorong ki Peternak Tingkatkan Produksi Telur di Sulbar

“Yang kedua adalah bagaimana aspek pengadaan obat. Obat ini, elementer di rumah sakit, karena kalau kita diobati, selalu solusinya adalah obat dan tindakan-tindakan medis yang lain,” ungkapnya.

Aspek yang ketiga, kata Muhammad Idris, mengenai hambatan-hambatan yang kemungkinan membuat operasional tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat lemah dari sisi kesesuaian kompetensi hingga tugas yang diemban.

“Misalnya, tadi kita identifikasi akhirnya menemukan SDM kita itu masih sangat lemah di rumah sakit, bukan jumlahnya, tapi kesesuaian kompetensinya, kesesuaian jobnya, termasuk juga “perilaku dan indikator-indikator kedisiplinannya”,” pungkas Muhammad Idris.

“Saya sudah mencatat tadi, tindakan-tindakan yang kita harus lakukan segera, baik medis maupun paramedis atau pihak-pihak yang terkait di rumah sakit. Kita akan lakukan tindakan untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi dengan sesungguhnya,” sambungnya.

BACA JUGA  Pj PKK Sulbar Lantik Tiga Pjs Ketua TP-PKK Kabupaten

Selain itu, Ia menjelaskan, pengembangan SDM dan teknologi menjadi aspek yang super prioritas. Sehingga, kedepannya pihak RSUD Regional Sulbar harus membuat perencanaan pengembangan, khususnya SDM dan teknologi yang harus dimiliki.

“Artinya, semua prioritas tapi ini harus dijadikan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, membuat rumah sakit ini semakin tidak kompetitif.

Nah, inilah yang kita bahas bersama, dari hal-hal teknis keuangan pengelolaan dana BLUD dan segala macam, itu harus kita tuntaskan dan memastikan rumah sakit ini sudah dipastikan melakukan transformasi atau perubahan cara pikir, cara kerja, dan juga melakukan penilaian mandiri,” ujar Muhammad Idris.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Regional Sulbar, dr Marintani Erna Dochri mengaku, akan segera menindaklanjuti sejumlah evaluasi yang telah disampaikan oleh Sekprov Sulbar. Salah satu yang menjadi perhatiannya, yakni peningkatan SDM.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar Akan Membentuk Unit Pembibitan Rakyat Tersebar Diseluruh Sulbar

“Jadi, dokter-dokter yang kita miliki saat ini akan disekolahkan, sehingga bisa lebih kompeten lagi. Sebenarnya, tiga tahun terakhir kami sudah melakukan upaya dengan membuka pendaftaran dokter spesialis, namun tidak ada yang mau ke sini (Sulbar).

Jalan satu-satunya, kita sekolahkan dokter dari daerah kita,” tutur Marintani Erna Dochri. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Perkuat APBD, Pj.Bahtiar dan DPRD Sulbar Bahas Tindaklanjut Arahan Presiden Soal Swasembada Pangan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Pimpinan DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Munandar Wijaya, melakukan rapat internal, di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu (20/11/2024).

Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Plh Sekda Provinsi Sulbar Amujib, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar.

Pertemuan ini untuk melakukan silaturahmi guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan

“Mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendiri-sendiri, kita perlu membangun budaya kerja bersama, dan pertemuan ini ada beberapa agenda kita bahas,” kata Bahtiar.

Selain itu membahas terkait agenda yang akan dituangkan ke dalam APBD 2025, termasuk mengenai perda pembentukan Dinas perikanan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait percepatan swasembada pangan.

BACA JUGA  Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, dan bersinergi dengan pemda untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

“Rencana besok penyerahan. RAPBD 2025, kemudian memasuki pembahasan dan segera kita sahkan bersama,” ucap Amalia.

Adapun fokus anggaran 2025, atas petunjuk presiden, maka ketahanan pangan menjadi prioritas kedepan. Amalia juga memastikan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus demi mewujudkan generasi emas. (*)

Continue Reading

Trending