Connect with us

NEWS

Kujungan kerja spesifik KOMISI III DPR RI, Andi Amar : Apresiasi Kinerja Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu

Published

on

Kitasulsel–Makassar Anggota DPR RI Komisi III Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengapresiasi kerja dari tiga lembaga negara yang saling kolaborasi dalam sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pilkada Serentak 2024. Kamis, 31 Oktober 2024.

Dalam rapat tertutup ini masing-masing instansi menyampaikan paparan singkat mengenai gambaran umum penegakan hukum terpadu di Sulawesi Selatan.

Di awali dari penjelasan Kepala kepolisian daerah Sulawesi selatan Irjen. Pol. Drs. Yudhiawan Wibisono, M.Si , Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, terakhir Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.

Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pilkada serantak 2024. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengemukakan bahwa kehadirannya di Sulawesi Selatan untuk mengetahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

BACA JUGA  Menag Prof Nasaruddin Umar Hadiri Diest Natalis UIN Alauddin Makassar Ke 59

“Sulsel ini daerah yang rawan terjadinya pelanggaran hukum dalam pilkada serentak, kami melihat di media sosial terlalu banyak konten yang viral yang bertabrakan dengan kepentingan pilkada pada saat acara debat yang berlangsung di seluruh daerah sulsel, kami berharap hal ini bisa lebih menjadi perhatian bapak Kapolda, Kejakasaan, dan Bawaslu agar bisa mengontrol pendungkung masing-masing pasangan calon,” ucap Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Mapolda Sulawesi Selatan.

Menyinggung soal keamanan Pilkada Sulsel yang kerap masuk dalam zona merah, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menyebut setelah acara debat banyak konten yang tidak perlu dikeluarkan yang akan memancing paslon lain, hal tersebut perlu diantisipasi sehingga tidak terjadi kericuhan sebelum dan setelah pilkada serentak.

BACA JUGA  Seleksi CPNS Pemkot Makassar 2024 Dibuka 20 Agustus, Simak Jadwal Lengkap dan Formasinya di Sini

Terakhir, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengatakan di Sulawesi Selatan ini banyak sekali black campaign yang beradar di postingan media sosial, bukan hanya itu beredar di media online resmi berupa berita Hoax

“Semoga bapak Kapolda Sulsel bisa membantu tim siber yang di bentuk Bawaslu Sulsel untuk menindaki penyebaran hoax dan black campaign. Dengan demikian, kami yakin pilkada serentak 2024 di seluruh daerah Sulawesi Selatan bisa berjalan aman dan lancar,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Pemprov Sulsel Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Badan publik Pemprov Sulsel menjadi salah satu provinsi yang diundang oleh Komisi Informasi (KI) Pusat untuk mengikuti uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (KIP), Selasa (12/11/2024) di Grand Mercure Jakarta.

Uji publik dan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik menjadi agenda rutin KI pusat dalam melakukan penilaian terhadap seluruh badan publik dalam menerapkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Uji publik ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 12-14 November 2024.

Jurnalis Usman Kansong, Manager Advokasi Seknas FITRA Ervyn Kaffah, Anton dari unsur LSM tampil sebagai tim penilai uji publik tersebut.

Pemprov Sulsel menjadi provinsi sebagai badan publik pertama yang mendapatkan giliran dalam presetasi uji publik tersebut. Selain Pemprov Sulsel, tampil di ajang yang sama adalah BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara), dan lain sebagainya.

BACA JUGA  Usaha Karangan Bunga di Makassar Ludes Terbakar: 3 Titik Terdampak

Khusus Pemprov Sulsel tampil sebagai pembawa materi uji publik adalah Plh Kadis Kominfo-SP Sulsel Sultan Rakib.

Dalam pemaparannya, Sultan Rakib memberikan penyampaian tentang Kebijakan dan Strategi

Pemprov Sulawesi Selatan

Memenuhi Hak Akses Masyarakat

atas Informasi Publik. Tema ini menjadi pesan dari KI dalam proses uji publik untuk seluruh badan publik se Indonesia.

“Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, komitmen dan kolaborasi menjadi kunci

mewujudkan keterbukaan informasi publik,” ujar Sultan Rakib.

Indeks SPBE Sulsel tahun 2023 meningkat pada kategori “BAIK”

Digitalisasi Smart Government, Penggunaan Digital Signature (tanda tangan elektronik) terjadi peningkatan pesat di tahun 2023 : 332 user, dan 2.697 User per November 2024.

BACA JUGA  Ribuan Mahasiswa, Aktivis Hingga Masyarakat Turun ke Jalan: Darurat Demokrasi

Kebermanfaatan, ASN dan Stakeholder sekaligus sebagai respon cepat Pemprov Sulsel setelah lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Dampak bagi masyarakat Pelayanan Publik Lebih Cepat.

Dalam kesempatan itu, Sultan Rakib menyampaikan bahwa dalam proses pelayanan informasi publik, PPID Utama Pemprov Sulsel terus berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat.

“Transformasi digital bagian yang tak terpisahkan dalam layanan informasi ini. Kita memiliki website yang terus dikembangkan menjadi sebuah wadah permohonan informasi publik,” jelas Sultan.

Setelah presentasi, seluruh perwakilan bawan publik menerima banyak pertanyaan dari tim penilai dan wajib dijawab oleh perwakiln badan publik.

Ujung dari uji publik ini adalah, predikat informatif yang terbaik bagi badan publik yang diberikan pada setiap akhir tahunnya. (*)

BACA JUGA  Rakernas Askompsi, Diskominfo Sulsel Minta Filterisasi Keyword Judi Online Pakai AI
Continue Reading

Trending