Connect with us

Kementrian Agama RI

Bicara di Aliansi Kebangsaan, Menag Soroti Kesenjangan Keberagamaan Umat

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kondisi keberagamaan saat ini, ada jarak atau kesenjangan antara ajaran agama dengan pemeluknya. Hal tersebut diungkapkan Menag saat memberikan Pidato Kebangsaan pada Milad ke-14 Aliansi Kebangsaan, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Saya ingin menyampaikan bahwa ukuran keberagamaan saat ini juga sangat-sangat formalistik. Antara ajaran agama itu sendiri dengan masyarakatnya itu ada diskrepansi (kesenjangan) yang sangat jauh. Apa kata agamanya dan apa yang dilakukan oleh umat beragamanya sangat berjarak,” ucap Menag.

Menag mengatakan, jika berbicara tentang agama, sekarang ini terkesan sepeti membicarakan tentang sesuatu yang kaku, tekstual, dan memiliki orientasi masa lampau. Ajaran agama juga dipahamkan dengan pendekatan yang sangat tekstual, deduktif, dan kualitatif.

BACA JUGA  Menag RI: Shalat Jumat adalah Bukti Keimanan, Insya Allah Membawa Berkah untuk NKRI

“Tapi, berbicara dengan lingkungan pacu kita sekarang ini, kita seperti ditantang seolah hidup seribu tahun yang akan datang. Sangat liberal, sangat rasional, dan sangat kuantitatif, sangat induktif,” ungkapnya.

Kondisi seperti itu, menurut Menag, semakin menciptakan jarak antara pemeluk dengan agamanya sendiri. Menag menjelaskan, secara hakikat, keberagamaan itu adalah bagaimana menjadikan ajaran agama itu bukan hanya sebagai mitos, tapi juga sekaligus sebagai logos dan etos. Karenanya, agama harusnya menjadi pedoman dalam berilmu dan juga berperilaku.

“Nah ini kan mitosnya ke mana, logosnya ke mana, orientasinya ke mana, dan yang kita lihat juga etosnya juga ke mana? Jadi belum ada penghayatan yang secara konsisten di dalam diri kita sebagai warga Bangsa Indonesia,” tegasnya.

BACA JUGA  Kemenag akan Bangun Pesantren Percontohan, Modern dan Standar Internasional

Menag berharap, apa yang terjadi saat ini bisa dihindari di Indonesia. Menurutnya perlu pemikiran-pemikiran secara utuh terkait keberagamaan. Karenanya, perlu kembali menggali pemikiran para tokoh pendahulu terkait keberagamaan di Indonesia.

“Nah ini sangat memberikan pembelajaran buat kita semuanya. Nah tokoh-tokoh seperti ini saya kira perlu kita gali pemikirannya,” ucap Menag. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Pesan Menag pada Pejabat Pengadaan Barjas: Transparan dan Jangan Ada Monopoli

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi pesan khusus kepada para pejabat pengadaan barang dan jasa (barjas). Menag minta proses pengadaan harus dilukakan secara transparan dan tidak boleh ada monopoli.

Pesan ini disampaikan Menag dalam rapat koordinasi bersama para pimpinan satuan kerja Kementerian Agama dan pejabat fungsional Pengadaan Barang/Jasa se-Indonesia. Rapat digelar secara hybrid dan dipusatkan di kantor Kemenag, Jakarta.

Hadir mendampingi Menag, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahl;i Menag Faisal, Staf Khusus Menag Ismail Cawidu, para Tenaga Ahli Menag, Kepala Biro Umum Aceng Abdul Azis, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar.

Menag menegaskan agar tidak ada monopoli dalam pengadaan barang dan jasa. Semua proses harus bekerja sama dengan dan Inspektorat Jenderal untuk menjaga transparansi.

BACA JUGA  Terima Peserta Human Fraternity Fellowship, Menag Jelaskan Program Lintas Agama di Masjid Istiqlal

“Untuk masalah pengadaan barang dan jasa, mohon bekerja sama dengan Itjen agar meminimalisir adanya penyelewengan. Jangan sampai ada monopoli tertentu dalam kepentingan apapun,” tegas Menag di Jakarta, Selasa (2/9/25).

Menag juga menekankan efisiensi serta profesionalisme dalam tata kelola birokrasi, khususnya dalam pengelolaan layanan dan fasilitas di lingkungan Kemenag. “Kepala biro harus punya sense mana yang cukup, mana yang berlebihan. Jangan ada pemborosan. Kendaraan dinas, anggaran, hingga sumber keuangan non-APBN harus tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” sebutnya.

Menag juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung kinerja birokrasi yang lebih efisien. Menurut Menag, efisiensi itu bukan hanya soal uang, tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien waktu, biaya, tempat, dan juga tenaga.

BACA JUGA  Menag Imbau 72 Juta Santri Berzakat Lewat Green Zakat Framework

“Kita harus menuju paperless office. Arsip dan laporan harus digital agar hemat waktu, hemat tempat, dan terkoordinasi dengan baik. Tidak perlu sampai laporan dengan bertemu langsung, kalau bisa harus berbasis sistem,” tandasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel