Connect with us

PEMKOT

Kolaborasi DKP-PKK Makassar Hadirkan Gerakan Pangan Murah, Dorong Akses Pangan yang Terjangkau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat upaya menghadirkan pangan terjangkau bagi warganya. Salah satu langkah nyata terlihat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar bersama TP PKK Kota Makassar.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tetapi juga menjadi bagian dari peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember mendatang.

Kolaborasi berbagai pihak menjadikan gerakan ini mampu menjangkau kebutuhan pangan yang beragam. Kegiatan GPM ini dilaksanakan di Pelataran Parkir Lantai 2 Kantor TP PKK Kota Makassar, Jumat (13/12/2024).

“Gerakan pangan murah (GPM) tadi kerja sama dengan Pokja 3 PKK dalam rangka Hari Ibu. Ini adalah kegiatan GPM yang ke 42 selama kurun waktu 2024,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah Sahabuddin.

BACA JUGA  Tok! Pemkot-DPRD Sepakati Ranperda APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

Alamsyah menjelaskan, dalam pelaksanaannya, GPM ini menyediakan berbagai komoditas pangan pokok yang berasal dari Bulog dan distributor lainnya. Mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga tepung dijual dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

Selain itu, olahan pangan seperti ayam nugget, telur, serta sayur-mayur seperti cabai, tomat, dan jagung juga tersedia. Antusiasme warga terhadap kegiatan ini terlihat dari habisnya stok bahan pangan yang disediakan.

“Tadi itu komoditi yang dari Bulog Alhamdulillah habis semua yakni beras sekitar 1,5 ton, Minyak Kita sekitar 20 dos, gula dan terigu juga,” tambahnya.

Tidak hanya melibatkan distributor besar, kegiatan ini juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani yang berada di lorong-lorong wisata.

BACA JUGA  Makassar Raih Penghargaan Healthy City Level 1 dari WHO Asia Tenggara

Mereka turut berpartisipasi dengan menjual hasil olahan pangan yang mereka produksi. Hal ini menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Kita libatkan juga kelompok wanita tani yang ada dalam lorong wisata. Mereka berpartisipasi dalam menjual hasil olahan pangan dari kelompok wanita tani yang ada di Kota Makassar,” jelas Alamsyah.

Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Makassar, Evi Mappangara mengungkapkan bahwa Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan TP PKK Makassar.

Evi menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di tingkat keluarga.

BACA JUGA  Pj Sekda Kota Makassar Ikut Program Sabtu Bersih di Lokasi Kebakaran Jalan Laiya

Dia juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan stabilitas pangan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami di Pokja 3 TP PKK Kota Makassar untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung produk lokal dari kelompok wanita tani,” jelas Evi.

Dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak ini, Evi berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya menjadi solusi akses pangan tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat ekonomi lokal di Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

Danny Tunjuk Nielma Palamba Jabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.

“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).

Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.

“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.

Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.

BACA JUGA  Danny Ajak Jemaat Gereja Toraja Klasis Makassar Untun Sambut Pemenang Pilkada 2024

“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.

“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).

Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

BACA JUGA  Sambut Hangat Kunjungan Danlantamal VI Makassar yang Baru, Danny : Selamat Datang Komandan

“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.

Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel