Connect with us

Nasional

DPD AMPHURI Sulampua Resmi Dilantik: H Muhammad Yasmar Yapid Ambil Peran Strategis

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, resmi melantik HM Azhar Gazali sebagai Ketua DPD Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) periode 2024-2028, Senin (16/12/2024). Pelantikan ini juga diikuti oleh 37 pengurus DPD Sulampua yang mayoritas diisi oleh generasi muda.

Wakil Ketua I, Bidang Haji, DPD AMPHURI Sulampua, H Muhammad Yasmar Yapid yang merupakan Direktur PT Jenewa Rabani Wisata(JRW) menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam mendorong sinergi dan optimalisasi layanan haji dan umrah di wilayah Sulampua.

“Sebagai Wakil Ketua I, Bidang Haji, saya berkomitmen untuk turut serta memperkuat kolaborasi antar pengurus dan berbagai pihak terkait. Ini bukan hanya tanggung jawab ketua, melainkan peran bersama, terutama para wakil ketua yang harus lebih aktif dan strategis,” ujar H Muhammad Yasmar Yapid.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih Atas Kinerja Mentan Amran Penuhi Produksi Beras

Sesuai dengan tagline “Comeback Stronger”, H Muhammad Yasmar Yapid juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi para pengurus baru yang mayoritas berasal dari anggota travel.

“Dengan pengurus yang memiliki semangat muda, kita harus fokus bekerja sama dalam menghadapi tantangan layanan haji dan umrah di tahun mendatang, termasuk akses dan kebijakan yang berpihak kepada jamaah,” tambahnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M Nur, menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru DPD Sulampua.

“Kita optimis DPD Sulampua di bawah kepemimpinan HM Azhar Gazali, dengan dukungan penuh dari Wakil Ketua I H Muhammad Yasmar Yapid dan seluruh pengurus, akan mampu memperkuat ekosistem haji dan umrah. Selamat mengemban amanah,” serunya.

BACA JUGA  Ketua FGMI:Aktor Dibelakang Sebaran Tuduhan Amoral Kepada Menag RI Tidak Beradab

Sementara itu, Ketua DPD AMPHURI Sulampua, HM Azhar Gazali selaku menegaskan pentingnya sinergitas dan komitmen dari seluruh pengurus.

“Kita tidak bisa lagi bertumpu hanya pada satu orang. Peran aktif dari semua pihak, terutama KSB dan para wakil ketua, termasuk H Muhammad Yasmar Yapid, sangat diperlukan untuk membawa pelayanan haji dan umrah di wilayah Sulampua lebih maju,” jelasnya.

Dengan kepemimpinan baru yang solid dan kolaboratif, DPD AMPHURI Sulampua optimis mampu menghadapi tantangan perubahan industri haji dan umrah, serta memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot Bekasi

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Ketua FGMI:Aktor Dibelakang Sebaran Tuduhan Amoral Kepada Menag RI Tidak Beradab

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Hadir di Pelantikan Prabowo, Seto Siap Dukung Program Nasional di Makassar

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel