Nasional
Mentan: Harga Gabah dan Jagung Naik Sesuai Arahan Presiden
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewakili petani seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap perhatian luar biasa Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian nasional.
Hal ini tercermin dari kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan petani, salah satunya melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.
“Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Harga gabah kini dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman setelah mengikuti Rapat Terbatas tentang swasembada pangan di Istana Negara, Senin (30/12/2024).
Selain penyesuaian HPP, Presiden juga memastikan peningkatan dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Kuota pupuk subsidi dinaikkan hingga dua kali lipat, dengan total anggaran pupuk mencapai Rp46,8 triliun.
Di samping itu, anggaran untuk sistem irigasi juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp12 triliun.
Mentan menambahkan bahwa total anggaran untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian mencapai Rp13 triliun. Program Oplah bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan potensi lahan rawa dan lahan kering.
Program ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tetapi juga bekerja sama dengan TNI, Kementerian Desa, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Lebih lanjut, alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun ini meningkat signifikan, dari semula Rp14,5 triliun menjadi Rp29 triliun.
Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pompanisasi, cetak sawah baru, dan penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan) di seluruh Indonesia.
“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” tutup Mentan Amran. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login