Nasional

Publik Dukung Swasembada Pangan saat Survei 100 Hari Kerja Prabowo

Published

1 tahun ago

9 Februari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Program swasembada pangan salah satu program yang mendapat perhatian dan dukungan publik di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program swasembada pangan digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membantu pemerintahan Prabowo.

Salah satunya datang dari Survei The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”.

Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas responden mendukung Program Swasembada Pangan. “Sebanyak 79,9 persen responden setuju dan mendukung program ini untuk dilanjutkan, 15,6% tidak setuju, sementara 4,5% tidak tahu atau tidak menjawab,” demikian bunyi survei tersebut.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap realisasi Program Swasembada Pangan. Sebanyak 71,6% responden menilai program ini sudah sesuai harapan, sementara 17,9% menilai belum sesuai, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.

Kepuasan terhadap pelaksanaan program swasembada pangan berdampak positif terhadap penilaian kinerja Mentan Amran oleh publik.

Survei TRI mengungkapkan bahwa kinerja Mentan Amran mendapat respons positif dari masyarakat. Sebanyak 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.

Tak hanya dari satu survei, nama Mentan Amran juga muncul dalam berbagai survei lainnya.

Survei Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025 menempatkan Mentan Amran sebagai menteri bidang pangan dengan citra positif tertinggi, yakni 94,9%.

Pada survei ini, pemerintahan Prabowo – Gibran mendapatkan approval rate 80,9%.

Salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik disebabkan kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri.

Tingkat kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025.

Pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi dengan tajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran kembali masuk dalam daftar.

Kali ini, Mentan Amran masuk di urutan keenam, dipilih oleh 2,7% dari total responden.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat bahwa Mentan Amran masuk dalam daftar 10 menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Ia meraih peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.

Andi Amran Sulaiman adalah putra Sulawesi Selatan. Ini periode ketiga bagi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian. Dua periode di pemerintahan Jokowi, lalu kembali dipercaya di periode Prabowo. (*)

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

5 hari ago

10 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.