Connect with us

Nasional

Prabowo Ingin Pers Indonesia Terlibat dalam Pembangunan Bangsa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pers Indonesia menempati posisi penting dalam menyuarakan kebenaran dan menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap pers Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kerjanya, yakni dengan mendukung pembangunan dan tetap setia pada cita-cita para pendiri bangsa.

“Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam video ucapan selamat Hari Pers Nasional ke-79, di kanal YouTube Sekretariat Presiden RI, Minggu, 9 Februari 2025.

Prabowo juga berharap insan pers di Indonesia tetap dinamis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Saudara-saudara pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

BACA JUGA  Menag Nasaruddin Umar Minta Pesparawi Nasional 2026 Padukan Kesemarakan dan Pendalaman Spiritual

Prabowo sebelumnya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

“Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia,” ujar Prabowo.

Dia menyoroti peran pers Indonesia yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi selama delapan dekade terakhir. Menurutnya, kehadiran pers yang profesional dan berintegritas merupakan aset besar suatu bangsa.

“Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. ujarnya.

Pada kesempatan itu Prabowo mengingatkan, bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika, baik dari dalam maupun luar negeri.

BACA JUGA  JK Tegaskan Upaya Agung Laksono Rebut Kursi PMI Ilegal: Kita Lawan Karena Berbahaya untuk Kemanusiaan

Ia menyoroti bagaimana pengaruh modal besar dapat mempengaruhi independensi media dan mengendalikan opini publik.

Pihaknya juga berharap pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan menghindari berbagai upaya yang dilakukan perusahaan modal besar untuk mengendalikan opini rakyat.

“Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar,” tegasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

BACA JUGA  Membangun Papua Tengah Lebih Baik: Pesan Inspiratif Lis Tabuni di Acara Open House

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

BACA JUGA  Tak Cuma Layani Nikah, Kemenag Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Keagamaan di KUA

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

BACA JUGA  Amran Sulaiman: Kasus Beras Oplosan Untungkan Penggilingan Kecil

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending