DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Minta PD Pasar Transparan Iuran CCTV dan Kanopi

Published

4 bulan ago

17 Februari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Sawah, Senin (17/2/2025), guna menindaklanjuti keluhan pedagang terkait iuran untuk pemasangan CCTV dan kanopi yang hingga kini belum direalisasikan oleh pihak pengelola pasar.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, serta didampingi oleh Sekretaris Komisi B Andi Tenri Uji Idris, anggota Basdir dari Fraksi PKB, dan Hartono dari PKS.

Sidak ini merupakan respons atas pengaduan para pedagang yang telah datang ke DPRD beberapa minggu sebelumnya untuk menyampaikan keberatan mereka.

Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, menjelaskan bahwa para pedagang merasa dirugikan karena iuran yang mereka bayarkan untuk fasilitas keamanan seperti CCTV dan perlindungan dari kanopi belum direalisasikan oleh PD Pasar sebagai pengelola.

Oleh karena itu, pihak DPRD Makassar turun langsung ke lapangan untuk mencari kejelasan.

“Kami langsung sidak bersama Ketua Komisi B Ismail, anggota Basdir dari Fraksi PKB, dan Hartono dari PKS. Kami juga langsung bertemu dengan Direktur Umum PD Pasar dan jajarannya untuk membahas penyelesaian masalah ini,” ujar Andi Tenri Uji Idris.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Umum PD Pasar berjanji bahwa pemasangan CCTV dan kanopi akan direalisasikan dalam minggu ini. Realisasi ini akan disesuaikan dengan persentase pembayaran iuran tahunan pedagang pada 2024.

“Sebelumnya, banyak pedagang menunggak pembayaran karena merasa janji pemasangan tidak kunjung dipenuhi oleh pengelola pasar,” ungkap politisi PDIP Makassar ini.

Selain itu, dalam sidak ini, para pedagang juga sepakat untuk menyelesaikan tunggakan iuran mereka secara mencicil. Berdasarkan data, total tunggakan iuran pedagang di Pasar Sawah mencapai sekitar Rp700 juta. (*)

DPRD Kota Makassar

Beredar 120 Nama Pejabat Baru Pemkot Makassar, Dokter Udin: Penyegaran Itu Penting

Published

1 hari ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Rencana mutasi besar-besaran pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar sudah bocor di publik.

Menyusul pernyataan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang akan segera melantik sejumlah pejabat usai Idul Adha, beredar kabar sekitar 120 nama telah disiapkan untuk bergeser dari posisinya saat ini.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menyebut langkah mutasi ini sebagai upaya penyegaran yang penting dalam tubuh birokrasi.

“Kalau saya lihat kemarin memang Pak Wali dan jajarannya sudah memikirkan ke depannya terkait bagaimana orang baru di tempat yang baru, sehingga bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru,” kata Udin, Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurut politisi muda ini, selain untuk menyegarkan suasana kerja, mutasi juga dapat menjadi cara efektif untuk mengikis budaya kerja yang dianggap tidak produktif, sekaligus mempertahankan nilai-nilai baik yang sudah ada.

“Tujuannya adalah bagaimana supaya tata kelola di situ bisa lebih fresh. Jadi seumpamanya sebelumnya di pemberitaan yang lama sudah ada mungkin budaya-budaya yang terbentuk, mungkin dengan adanya orang yang baru, budaya yang bagus dipertahankan dan budaya yang kurang baik dihilangkan. Sembari Pak Wali juga harus menjadikan formasi ini betul-betul sebagai kendaraannya untuk mencapai tujuan dan program-program prioritasnya,” jelasnya.

Poitisi PDIP ini juga menyoroti strategi menempatkan pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebelum diberi jabatan definitif, sebagai pendekatan yang bijak dan strategis.

“Kalau dengan posisi sekretaris yang kemudian merangkap sama Plt, yah itu menurut saya itu langkah yang tepat. Karena kalau langsung definitif di tempat yang ibaratnya yang kita bilang strategis, kalau seumpamanya dalam proses adaptasi yang gagal, itu agak susah untuk memutasi atau merotasi lagi. Ini langkah taktis untuk melihat bagaimana seseorang mampu beradaptasi dengan tupoksi yang strategis itu tadi. Ibaratnya orang adalah test the water dulu lah di situ,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Munafri sebelumnya menyatakan bahwa mutasi pejabat akan dilakukan sebagai bagian dari langkah penataan ulang birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal seiring pelaksanaan program prioritasnya sebagai wali kota.

Nama-nama pejabat yang akan bergeser pun mulai ramai diperbincangkan publik lantaran tersebar di grup-grup WhatsApp. (*)