Connect with us

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Harapkan Pemerintahan Baru Tuntaskan Masalah Banjir

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Kota Makassar berharap pemerintahan Munafri Arifuddin dan Mustika Aliyah Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030 dapat menuntaskan masalah banjir yang selama ini menjadi tantangan utama di Kota Makassar.

Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika. Menurutnya, diperlukan grand desain dan strategi yang matang dalam menangani permasalahan banjir agar tidak menjadi permasalahan tahunan.

“Masyarakat membutuhkan solusi konkret terkait banjir di Kota Makassar. Semoga di pemerintahan yang baru ini (Appi-Aliyah) mampu menyelesaikan dan menuntaskan satu per satu permasalahan banjir,” ujar Suharmika, dikutip dari Sindo, Ahad (16/2/2025).

Suharmika menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan perhatian khusus bagi DPRD Makassar. Ia menilai bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif.

BACA JUGA  Fatma Wahyuddin Sosialisasikan Perda Perlindungan Guru

“Ini adalah persoalan yang harus kita atasi bersama. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menangani masalah banjir. Ini bukan persoalan biasa dan perlunya pemikiran yang lebih matang dalam koordinasi antara kami dengan pemerintah kota,” katanya.

Banjir di Makassar menjadi perhatian serius setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota selama beberapa hari. Akibatnya, lima kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian udara bervariasi antara satu hingga tiga meter.

Lima kecamatan yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukkang, dan Kecamatan Tallo. Dampak banjir ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan data terbaru, banjir mengakibatkan sebanyak 960 kepala keluarga terdampak. Jumlah warga yang terpaksa mengungsi mencapai 3.653 jiwa. Mereka tersebar di 38 titik pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah dan relawan.

BACA JUGA  Rachmat Taqwa Qurais Minta Tunggu Putusan MK Sebelum Bahas Transisi Pemkot Makassar

Pemerintah Kota Makassar bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak. Tim bantuan juga dikerahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat di daerah yang terkena banjir.

Selain itu, DPRD Makassar meminta agar penanganan banjir ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Solusi jangka panjang, seperti perbaikan drainase dan pengelolaan tata ruang kota, harus menjadi prioritas agar permasalahan banjir dapat diminimalisir.

“Kami berharap ada langkah konkret yang diambil dalam pemerintahan yang baru ini. Penanganan drainase, perbaikan infrastruktur, serta mitigasi bencana harus menjadi bagian dari solusi permanen,” tambah Suharmika.

Masyarakat Makassar pun berharap kepemimpinan baru dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan banjir. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan DPRD, diharapkan permasalahan banjir di Makassar dapat ditangani dengan lebih efektif dan berkelanjutan. (*)

BACA JUGA  Pelantikan Anggota DPRD Makassar, Sangkala Saddiko Mengemban Amanah untuk Periode Ketiga
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Pelayanan Kesehatan, RSUD Daya Jadi Mitra Evaluasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – DPRD Kota Makassar terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, yang digelar bersama RSUD Daya Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan dipimpin Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM, dan menghadirkan narasumber Dr. A. Any Muliany Mahyuddin serta Shinta Mashita A. Molina, dengan Putra Muhammad Taufan sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

BACA JUGA  Rachmat Taqwa Qurais Minta Tunggu Putusan MK Sebelum Bahas Transisi Pemkot Makassar

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan,” katanya.

Pada sesi pemaparan materi, Dr. A. Any Muliany Mahyuddin menekankan pentingnya tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai fondasi peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Daya terus melakukan berbagai inovasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bekerja secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien,” jelasnya.

Ia juga menilai pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit melalui evaluasi yang konstruktif.

BACA JUGA  Imam Musakkar Siap Fasilitasi Warga Terima Bantuan Hukum Gratis

Sementara itu, Shinta Mashita A. Molina mengangkat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan karena memberikan masukan langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi yang dipandu Putra Muhammad Taufan berlangsung interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan masukan terkait pelayanan kesehatan serta mekanisme pengawasan pemerintah daerah.

Salah satu peserta mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dan RSUD Daya dalam memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata. Menanggapi hal itu, para narasumber menjelaskan bahwa evaluasi rutin, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengawasan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan.

BACA JUGA  Fatma Wahyuddin Sosialisasikan Perda Perlindungan Guru

Peserta lainnya juga menanyakan mekanisme penyampaian aspirasi apabila masyarakat masih menemukan kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Para narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan resmi yang tersedia, dan setiap laporan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, Pemerintah Kota Makassar, RSUD Daya, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Trending