DPR Minta BGN Buka Rincian Biaya MBG Rp15 Ribu per Porsi ke Publik

KITASULSEL–JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara transparan rincian biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk menghindari kebingungan masyarakat mengenai nilai makanan yang diterima penerima manfaat.

Permintaan tersebut disampaikan Irma dalam rapat bersama BGN mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Dari jumlah itu, Rp232,50 triliun dialokasikan untuk penyediaan menu makanan bagi 72.464.886 penerima manfaat.

Irma meminta BGN menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai besaran biaya yang sebenarnya dialokasikan untuk setiap porsi MBG, termasuk komponen pembentuk biaya tersebut.

“Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong apa yang saya sampaikan dilakukan agar tidak merugikan negara, rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini,” kata Irma dalam rapat.

DPR Soroti Perbedaan Informasi Harga MBG

Irma mengatakan program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program untuk membuat penerima manfaat kenyang. Kandungan gizi dan kualitas makanan juga harus menjadi perhatian utama.

Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga serta komposisi biaya dalam setiap porsi MBG.

“Makan bergizi itu bukan makan kenyang tapi makan bergizi, dan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa harganya berapa,” ujar Irma.

Ia menilai selama ini masih muncul berbagai informasi mengenai nilai makanan yang diterima masyarakat. Salah satunya menyebut harga satu porsi mencapai Rp15 ribu, tetapi makanan yang diterima penerima manfaat dianggap hanya bernilai sekitar Rp6 ribu.

“Ini kan harus tersampaikan ke publik, itu yang harus disampaikan BGN ke publik biar jangan terjadi confuse informasi di tengah-tengah masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Irma, kejelasan informasi tersebut penting agar publik memahami bagaimana anggaran MBG digunakan dan tidak muncul persepsi yang keliru mengenai program pemerintah tersebut.

BGN Tegaskan Biaya MBG Rp15 Ribu per Porsi

Kepala BGN Sudaryono memastikan biaya MBG mencapai Rp15 ribu untuk setiap porsi anak.

“Rp15.000, Rp15.000 per porsi,” kata Sudaryono seusai rapat.

Namun, Sudaryono juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran BGN, terutama dengan mempertimbangkan target penerima manfaat dan kondisi fiskal pemerintah pada tahun depan.

Ia mengatakan BGN akan kembali menghitung kebutuhan anggaran dan membahasnya secara internal maupun bersama Menteri Keuangan.

“Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, efisiensi diperlukan agar pelaksanaan program MBG tetap dapat berjalan dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara.

Sudaryono: Anggaran MBG Adalah Uang Rakyat

Sudaryono menegaskan setiap rupiah dalam anggaran BGN merupakan uang rakyat. Karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai Kepala kemudian menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya, bukan,” tegas Sudaryono.

Ia memastikan anggaran yang dikelola BGN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,” lanjutnya.

Sudaryono juga memastikan pihaknya tidak akan melakukan pengadaan barang maupun kegiatan yang dinilai tidak diperlukan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Jadi kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada,” pungkasnya.

Transparansi Jadi Sorotan dalam Keberlanjutan MBG

Sorotan DPR terhadap rincian biaya MBG menjadi bagian dari pembahasan mengenai keberlanjutan program tersebut pada 2027. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang, pengelolaan anggaran MBG menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan fiskal pemerintah.

Keterbukaan mengenai biaya per porsi, komposisi menu, serta penggunaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai besarnya dana negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

Di sisi lain, BGN dituntut memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas dan kandungan gizi makanan yang diberikan. Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga mampu memenuhi tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.