BGN Tegaskan MBG di Daerah Terdampak Karhutla Ikuti Keputusan Pemda

KITASULSEL–JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan mengikuti keputusan pemerintah daerah. BGN memastikan tidak akan memaksa sekolah tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar hanya demi menjaga penyaluran MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keputusan mengenai kegiatan belajar mengajar saat terjadi karhutla merupakan kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, apabila pemda menetapkan sekolah diliburkan, penyaluran MBG juga akan menyesuaikan kebijakan tersebut.

“Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatera, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita ngikuti,” kata Sudaryono seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sudaryono menegaskan BGN tidak akan meminta siswa tetap masuk sekolah apabila kondisi karhutla membuat pemerintah daerah memutuskan kegiatan belajar mengajar dihentikan.

“Pertimbangannya apa, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla buka lah sekolah, enggak,” tegasnya.

Menurut Sudaryono, kewenangan penetapan kebijakan sekolah juga berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk SMA, kewenangan berada di tingkat pemerintah provinsi, sedangkan SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

“Intinya serahkan, ya, SMA itu di pemerintah gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati, kami serahkan. Begitu libur, kemudian MBG mengikuti,” ujarnya.

Bukan Dipaksa Ambil, tetapi Makanan Sudah Telanjur Disiapkan

Sudaryono juga memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai siswa atau orang tua yang diminta mengambil makanan MBG meski sekolah diliburkan akibat karhutla.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat terjadi ketika keputusan meliburkan sekolah baru diumumkan setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membeli bahan baku dan memulai proses memasak.

Menurutnya, bahan makanan yang telah dipersiapkan tidak bisa begitu saja dihentikan produksinya ketika keputusan libur sekolah baru diterima. Karena itu, makanan yang sudah terlanjur dimasak perlu disalurkan pada hari tersebut.

“Karhutla itu kemudian karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tapi diumumkan di saat dapurnya sudah masak,” kata Sudaryono.

“Sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil. Besoknya sudah enggak ada lagi,” lanjutnya.

BGN sebelumnya juga telah menyatakan bahwa penyaluran MBG di wilayah terdampak karhutla disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Jika kegiatan belajar mengajar dihentikan atau dilakukan secara daring, penyaluran MBG kepada siswa dihentikan sementara.

Dengan demikian, BGN menempatkan keputusan pemerintah daerah mengenai status kegiatan belajar mengajar sebagai acuan dalam pelaksanaan MBG di wilayah terdampak karhutla, sementara distribusi makanan yang sudah terlanjur diproduksi menjadi persoalan teknis yang perlu ditangani di lapangan.