Connect with us

Pemkot Makassar

Ketua TP PKK Melinda Aksa Dampingi Munafri Arifuddin Pada Sertijab Wali Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, turut hadir dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (3/03/2025).

Melinda Aksa tampil elegan dengan tunik abu-abu dan jilbab krem, mendampingi sang suami, Munafri Arifuddin, yang resmi menjabat sebagai Wali Kota Makassar Periode 2025-2030.

Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, akan melanjutkan estafet kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto, Wali Kota Makassar Periode 2021-2025.

Kehadiran Melinda Aksa sebagai Ketua TP PKK Makassar Periode 2025-2030 juga menegaskan dukungan PKK sebagai mitra pemerintah.

Melinda menegaskan sinergi PKK dan Pemerintah Kota Makassar menjadi pondasi kekuatan strategis dalam membangun masyarakat.

BACA JUGA  JAGA MAKASSAR’Ta, Munafri Pantau Titik Aksi Demo dari Balai Kota

Menurutnya, sinergi antara PKK dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci utama dalam merealisasikan program-program pembangunan.

“PKK akan terus bergerak sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar,” ujar Melinda.

PKK Kota berkomitmen mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, demi memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kemajuan kota. Sejalan dengan Visi Misi yang dipaparkan Munafri dalam sambutannya.

“Visi misi MULIA merupakan gambaran dan cita cita kami 5 tahun ke depan. Pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan pelayanan publik,” Pungkas Munafri.

Untuk diketahui, selain Sertijab Wali Kota, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan Pemaparan visi misi Munafri Arifuddin dalam memimpin Kota Makassar kedepannya.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Kunjungi Bayi Korban Kekerasan di Tamalate, Serukan Pentingnya Jagai Anakta

Munafri memperkenalkan visi misi MULIA yang akan membawa Kota Makassar menjadi kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari rencana kepemimpinannya, Munafri memperkenalkan 4 pilar utama dari visi ‘Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan’, dan 7 jalan pengabdian mulia.(*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

BACA JUGA  Komitmen Wujudkan Low Carbon City, Pejabat Pemkot Makassar Belajar ke Kota Maniwa Jepang

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Dorong Perampungan Draft Gugus Tugas Layanan Pendukung Restoratif Justice

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

BACA JUGA  Danny Pomanto Ziarah ke Makam Ulama Besar Sulsel AGH Ambo Dalle di Mangkoso Barru

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending