Connect with us

Pemkot Makassar

PHRI Sulsel Temui Wali Kota Makassar, Bahas Dampak Efisiensi Anggaran pada Industri Perhotelan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan menemui Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan. Audiensi berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin, (10/03/2025).

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, menyatakan bahwa pengurangan anggaran kegiatan pemerintahan di hotel berdampak signifikan pada pendapatan sektor perhotelan dan berisiko memicu pengurangan tenaga kerja.

“Kami melihat adanya penurunan jumlah kegiatan yang diselenggarakan di hotel akibat efisiensi anggaran. Ini tentu berdampak pada pendapatan hotel dan bisa berujung pada pengurangan karyawan,” ujarnya.

Ia menambahkan diperlukan strategi promosi yang lebih agresif, seperti cell promotion untuk menarik lebih banyak pelanggan dan menghidupkan kembali industri perhotelan di Makassar.

BACA JUGA  Andi Arwin Azis Pimpin Apel Sampaikan Pesan Kekompakan

Untuk itu, Ia mengusulkan agar event, seminar, diskusi industri, dan pameran bisnis lebih sering diadakan di Makassar.

“Misalnya, seminar tentang industri kopi atau rumput laut bisa digelar di Makassar. Ini bisa menjadi alternatif bagi kegiatan pemerintah yang saat ini sedang mengalami pengurangan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa Pemkot Makassar memahami dampak yang dirasakan industri perhotelan akibat efisiensi anggaran.

“Kami paham bahwa usaha juga harus tetap berjalan, sehingga kita perlu mencari cara agar baik pemerintah maupun sektor swasta dapat berpikir lebih kreatif dalam menyiasati kondisi ini,” ujarnya.

Untuk membantu sektor ini, Munafri mengatakan Pemkot Makassar akan meningkatkan cell promotion pada industri ini. Salah satunya dengan intensitas event guna mendorong sektor pariwisata.

BACA JUGA  Danny Pomanto Berkhidmat pada Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Panaikang

“Industri properti juga tetap harus berjalan, sehingga kita perlu mengoptimalkan cell promotion berbagai event. Baik itu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas maupun kelompok masyarakat yang memiliki jaringan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Munafri mengatakan bahwa Pemkot akan memaksimalkan berbagai event untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pelaku bisnis ke Makassar.

“Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata agar dapat lebih aktif cell promotion. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa event-event yang masuk ke Makassar dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan dan usaha lainnya di kota ini,” jelasnya.

Selain itu, ia memastikan bahwa proses perizinan akan dipermudah agar penyelenggara acara dan pelaku industri tidak terbebani.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tegaskan Politisi Duduk di Perusda Mundur dari Parpol

“Kami akan menyederhanakan proses perizinan agar lebih mudah dan cepat, sehingga hotel dan sektor pendukung lainnya tetap dapat berkembang,” imbuhnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

BACA JUGA  Ketua Dekranasda Makassar Sebut Inovasi UMKM Kunci Hadapi Pasar Internasional

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

BACA JUGA  Danny Sebut Inovasi Kunci Penting Untuk Bangun Kota Makassar Hingga ke Level Dunia

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

BACA JUGA  Inovasi Makassar Low Carbon City Antar Danny Pomanto Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2024

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel