Connect with us

DPRD Kota Makassar

Reses Kedua, Ketua DPRD Makassar: Iuran Sampah Harus Adil dan Banjir Manggala Segera Ditangani

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman kembali turun menyapa warga dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar Selasa (11/03/2025).

Kegiatan ini berlangsung di dua titik berbeda, yakni di Jalan Bitowa Lama, RT 2/RW 4, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, serta di Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 4, RT 3/RW 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.

Kegiatan reses ini dimanfaatkan Supratman untuk menyerap berbagai aspirasi langsung dari warga. Sejumlah permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi pokok pembahasan yang disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Makassar.

Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam dialog antara Supratman dan warga adalah soal program iuran sampah gratis. Masyarakat berharap agar program yang dirancang oleh pemerintahan baru ini bisa segera direalisasikan secara terstruktur.

BACA JUGA  Bejat! Diduga Ada Pimpinan Ponpes di Makassar Cabuli Santrinya, Legislator NasDem Ari Ashari: Hukum Seberat-beratnya!

Menanggapi hal ini, Supratman menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan sosialisasi dan penerapan iuran sampah gratis dan berpihak pada masyarakat kecil.

“Prinsipnya kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang pro rakyat. Tapi harus ada kejelasan, jangan sampai memberatkan masyarakat,” tegas Supratman.

Masalah banjir juga kembali menjadi topik hangat yang dikeluhkan warga, khususnya di wilayah Kecamatan Manggala yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan banjir saat musim hujan tiba.

Warga meminta adanya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah, seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air yang memadai.

Menanggapi itu, Supratman menyampaikan bahwa pihaknya telah memasukkan persoalan banjir Manggala dalam pembahasan lintas komisi, dan berharap segera ditindaklanjuti secara serius oleh dinas terkait.

BACA JUGA  DPRD Makassar Bahas Strategi Efisiensi APBD 2025 Sesuai Instruksi Presiden

“Kami dorong agar ini masuk dalam prioritas pembangunan 2025. Drainase harus dibenahi, dan pemetaan kawasan rawan banjir perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yang matang,” ungkap Legislator NasDem tiga periode ini.

Selain isu lingkungan dan pelayanan publik, warga juga menaruh harapan pada program-program ekonomi kerakyatan yang mampu menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat, terutama di tengah tantangan harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Warga mengusulkan adanya pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, hingga pembukaan akses pasar bagi produk lokal sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekonomi rumah tangga.

Supratman menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan mengawalnya agar program-program ekonomi kerakyatan benar-benar sampai ke lapisan terbawah masyarakat.

BACA JUGA  Sekretariat DPRD Makassar Gelar Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025

“Saya sepakat bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan. Ekonomi kerakyatan harus jadi fondasi, dan kami siap mendorong sinergi lintas OPD agar program ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan reses ini juga dihadiri oleh perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga sekitar yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.

“Reses bukan sekadar formalitas, tapi ruang bagi kami mendengar langsung suara rakyat. Dan semua yang disampaikan hari ini bisa menjadi pokok pikiran kami di legislatif,” tutupnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

UMKM Terancam, DPRD Makassar Desak Evaluasi Perizinan Ritel Modern

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan toko modern dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam ekosistem ritel.

RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Makassar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, dan melibatkan pula anggota Komisi A, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan toko modern yang semakin mendominasi pasar dan dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil di tingkat masyarakat.

“Isu ini sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pelaku UMKM di tengah dominasi toko modern. Kita ingin aturan perizinan benar-benar ditegakkan dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Ismail dalam rapat.

BACA JUGA  Sekretariat DPRD Makassar Gelar Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025

RDPU ini menyepakati perlunya penguatan pengawasan terhadap perizinan ritel modern, serta mendorong adanya regulasi yang mewajibkan toko modern untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.

Menurut anggota dewan, kehadiran toko modern seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

“Jika diberikan ruang dan dukungan yang adil, UMKM bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekonomi Kota Makassar yang mandiri, adil, dan menyentuh masyarakat luas,” lanjut Ismail.

Selain itu, dalam forum tersebut dibahas pula perlunya data yang valid dan transparan terkait jumlah toko modern yang telah mengantongi izin, serta evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

BACA JUGA  DPRD Makassar Bahas Strategi Efisiensi APBD 2025 Sesuai Instruksi Presiden

DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan memastikan ekosistem ritel tumbuh secara berimbang dan berkeadilan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel