Connect with us

DPRD Kota Makassar

Reses Perdana, Budi Hastuti Serap Aspirasi Warga Mannuruki II

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar reses perdananya di Jalan Mannuruki II, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Senin (10/03/2025).

Reses merupakan agenda rutin yang digelar Anggota DPRD Makassar dalam rangka menyerap aspirasi warga dalam berbagai hal.

Dalam kegiatan tersebut, Budi Hastuti didampingi Lurah Mangasa, Ilham Arfah, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menemui konstituennya sekaligus menerima banyak keluhan dari mereka.

Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada Budi Hastuti, di antaranya penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak merata, bedah rumah, hingga pendidikan.

Salah satu warga mempertanyakan program MBG yang tidak semua dijalankan di sekolah. Padahal, anaknya juga ingin mencoba makan bergizi gratis tersebut.

BACA JUGA  Imam Musakkar: Pentingnya Memahami Perda Ketertiban Umum di Makassar

Sementara warga lain juga meminta adanya program bedah rumah. Pasalnya rumahnya sering kebanjiran.

“Ini yang coba kami sampai ke ibu dewan karena kami di sini itu punya berbagai macam masalah,” ujar Imran.

Budi Hastuti mencoba menjelaskan satu per satu mengenai masalah tersebut. Pertama adalah program MBG.

Menurut Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini menyampaikan program MBG memang belum dijalankan di semua sekolah. Alasannya karena keterbatasan dapur.

“Dapurnya masih terbatas. BGN (Badan Gizi Nasional) itu tidak semua menerima dapur karena ini butuh modal yang besar,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan, program MBG ini akan menyasar seluruh sekolah. Sesuai amanat Presiden Prabowo, program ini harus berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

BACA JUGA  Imam Musakkar Saat Gelar Sosialisasi Perda Tentang Pemberian ASI Eksklusif

“Jadi memang sekarang belum merata tapi program ini kan terus berjalan, jadi tenang maki,” ungkap Budi Hastuti.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bedah rumah memang sudah jadi program tahunan pemerintah. Dia meminta pemerintah kelurahan untuk melakukan pendataan mengenai rumah mana saja yang berhak mendapatkan program ini.

“Karena ini ada syaratnya, jadi kalau memenuhi syarat sudah pasti itu akan dilakukan bedah rumah,” katanya.

Pada intinya, Budi Hastuti memastikan semua aspirasi tersebut ditindaklanjuti. Dia juga mengaku senang bisa bertemu dengan seluruh konstituennya.

“Saya sangat terima kasih semuanya sudah mau hadir. Ini reses perdana saya dan alhamdulillah semuanya antusias,” tutupnya.

Sementara Lurah Mangasa, Ilham Arfah memuji kehadiran Budi Hastuti di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan semua aspirasi.

BACA JUGA  Reses Kedua, Ketua DPRD Makassar: Iuran Sampah Harus Adil dan Banjir Manggala Segera Ditangani

“Kami terima kasih kepada ibu dewan kita sudah mau hadir di sini. Bu dewan di sini itu banyak sekali keluhannya warga jadi kami sangat senang bisa sampaikan ini,” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

UMKM Terancam, DPRD Makassar Desak Evaluasi Perizinan Ritel Modern

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan toko modern dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam ekosistem ritel.

RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Makassar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, dan melibatkan pula anggota Komisi A, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan toko modern yang semakin mendominasi pasar dan dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil di tingkat masyarakat.

“Isu ini sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pelaku UMKM di tengah dominasi toko modern. Kita ingin aturan perizinan benar-benar ditegakkan dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Ismail dalam rapat.

BACA JUGA  Imam Musakkar: Pentingnya Memahami Perda Ketertiban Umum di Makassar

RDPU ini menyepakati perlunya penguatan pengawasan terhadap perizinan ritel modern, serta mendorong adanya regulasi yang mewajibkan toko modern untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.

Menurut anggota dewan, kehadiran toko modern seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

“Jika diberikan ruang dan dukungan yang adil, UMKM bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekonomi Kota Makassar yang mandiri, adil, dan menyentuh masyarakat luas,” lanjut Ismail.

Selain itu, dalam forum tersebut dibahas pula perlunya data yang valid dan transparan terkait jumlah toko modern yang telah mengantongi izin, serta evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

BACA JUGA  70 Anak Kehilangan Akses Jalan ke Tempat Pengajian, DPRD Makassar: Belum Ada Titik Terang

DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan memastikan ekosistem ritel tumbuh secara berimbang dan berkeadilan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel